Pencatatan perkawinan memegang peranan yang sangat menentukan dalam suatu perkawinan, karena pencatatan perkawinan merupakan syarat diakui tidaknya perkawinan oleh hukum negara. Meskipun demikian, pada saat sekarang ini perkawinan secara agama yang dilakukan oleh masyarakat umat Katolik khususnya di Paroki Gereja Katolik Keluarga Kudus Pontianak, yang masih terdapat pasangan suami istri yang tidak memiliki akta perkawinan. Disebabkan karena tidak mencatatkan perkawinan pada Kantor Catatan Sipil Pontianak. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan deskriptif. Penulis menganalisis dengan menggambarkan keadaan-keadaan atau fakta-fakta yang didapatkan secara nyata pada saat penelitian dilaksanakan di lapangan dan selanjutnya diadakan analisis. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut: Bahwa masih ada umat Katolik khususnya pasangan suami istri di Paroki Gereja Katolik Keluarga Kudus Pontianak yang tidak melaksanakan kewajiban dalam melaporkan dan mencatatkan peristiwa perkawinannya pada Kantor Catatan Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Faktor penyebab pasangan tersebut tidak melakukan kewajibannya adalah dikarenakan pasangan tersebut tidak mengetahui manfaat dan akibat serta arti penting sebuah akta perkawinan dan kurangnya kesadaran hukum, sehingga mengabaikan dan menganggap tidak penting. Adanya persepsi masyarakat bahwa untuk berurusan langsung dengan instansi pemerintah akan dipersulit akhirnya pasangan suami istri enggan berurusan dengan pemerintah dengan meminta bantuan kepada pihak lain dalam pengurusan urusannya dalam hal pencatatan perkawinan. Adapun akibat hukum yang timbul jika perkawinan tidak dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil adalah pasangan suami tersebut tidak memiliki akta perkawinan dan tidak adanya kepastian hukum, kedudukan istri dan anak tidak berhak atas nafkah dan harta warisan suami/ayahnya, pasangan tersebut akan kesulitan dalam urusan administrasi pemerintahan dan swasta, misalnya dalam pembuatan akta kelahiran anak, akta kematian, kredit rumah, kredit Bank, klem asuransi, dan lain-lain. Kata Kunci : Kewajiban, Pencatatan Perkawinan, Kantor Catatan Sipil.
Published by | Universitas Tanjungpura |
Journal Name | Jurnal Fatwa Hukum |
Contact Phone | - |
Contact Name | - |
Contact Email | - |
Location | Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA |
Website | jfh| http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jfh| |
ISSN | ISSN : -, EISSN : -, DOI : -, |
Core Subject | Social, |
Meta Subject | Law, Crime, Criminology & Criminal Justice, |
Meta Desc | Jurnal Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura (Bagian Hukum Keperdataan, Bagian Hukum Pidana, Bagian Hukum Tata Negara, Bagian Hukum Ekonomi, dan Bagian Hukum Internasional. |
Penulis | NIM. A1012141087, ARNOLD HUGO REDEMTUS |
Publisher Article | Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura |
Subtitle Article | Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 2 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum |
Scholar Google | http://scholar.google.com/scholar?q=%2Bintitle%3A&… |
View Article | http://jurnal.untan.ac.id/inde… |
DOI | http://download.garuda.ristekdikti.… |
DOI Number | Full PDF (11.642 KB) |
Download Article [1] | http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jfh/… |
Download Article [2] | http://download.garuda.ristekdikti.go.id… |
Informasi yang terkait dengan PELAKSANAAN PENCATATAN PERKAWINAN KATOLIK DI GEREJA KELUARGA KUDUS PONTIANAK PADA KANTOR CATATAN SIPIL PONTIANAKBERDASARKAN UNDANG UNDANGNOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANGPERKAWINAN
Rencana pelaksanaan pembelajaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah Unit pelaksana teknis Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan A.S. Laksana Pelaksana tugas Dewan Pelaksana Perdamaian Pelaksana harian Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal Pramuka Penegak Laksana Laksana (perusahaan karoseri bus) Laksana, Ibun, Bandung Laksana, Pakuhaji, Tangerang Witnu Urip Laksana Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bu…
mi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Mekar Laksana, Ciparay, Bandung Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara Laksana Komite Pelaksanaan Hak-hak yang Tidak Dapat Dicabut dari Rakyat Palestina Firmanto Laksana Triman Laksana Tata kelola yang baik Laksana Heryanto Harus Laksana Guntur Surat Perjalanan Laksana Paspor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Pelaksana Otorita Danau Toba Laksana Tri Handoko Laksana, Kuta Alam, Banda Aceh Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores Pemerintahan sementara Kementerian Sihir Daftar Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia