Berdasarkan penulisan yang berjudul Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Studi di Kota Pontianak), memaparkan bahwa parkir merupakan salah satu kontributor retribusi daerah yang dapat menambah pemasukan daerah dari sektor PAD (Pendapatan Asli Daerah). Salah satu upaya meningkatkan keuangan daerah adalah melalui pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Untuk hal tersebut, pemerintahan daerah diharapkan dapat melakukan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah untuk meningkatkan keuangan daerah. Retribusi merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan tempat parkir di tepi jalan umum yang diberi oleh Pemerintah Kota Pontianak. Dalam penulisan ini penulis merumuskan 2 (dua) permasalahan yaitu bagaimana pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum di Kota Pontianak dan apakah upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah terhadap prakter pemungutan jasa parkir yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Adapun tujuan penulisan ini untuk mendapatkan informasi tentang pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dan untuk mengetahui upaya dan tanggapan dari pemerintah tentang pemungutan jasa parkir yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Penulisan ini dilakukan dengan metode penelitian empiris. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara, dimana data yang diperoleh bersumber dari penelitian lapangan dilakukan secara langsung dari sumber pertama dilapangan yaitu baik dari responden maupun informan. Data yang diperoleh dari penelitian kemudian dianalisis secara kualitatif dengan penyajian secara deskriptif.Hasil peneilitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum di Kota Pontianak sudah berjalan dengan baik. Pemungutan dan penyetorannya pun sudah berjalan dengan semestinya sesuai ketentuan yang berlaku namun masih ada koordinator parkir yang terlambat dalam menyetorkan retribusi. Untuk upaya yang dapat dilakukan oleh Dinas Perhubungan terhadap juru parkir yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada ialah dengan melakukan pengawasan, pembinaan, dan penertiban. Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Kota Pontianak

Published by Universitas Tanjungpura
Journal Name Jurnal Fatwa Hukum
Contact Phone-
Contact Name -
Contact Email -
Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA
Website jfh| http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jfh|
ISSN ISSN : -, EISSN : -, DOI : -,
Core Subject Social,
Meta Subject Law, Crime, Criminology & Criminal Justice,
Meta DescJurnal Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura (Bagian Hukum Keperdataan, Bagian Hukum Pidana, Bagian Hukum Tata Negara, Bagian Hukum Ekonomi, dan Bagian Hukum Internasional.
PenulisNIM. A1011161186, ADE RIRIN MARYANI
Publisher ArticleFakultas Hukum Universitas Tanjungpura
Subtitle Article Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 1 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum
Scholar Googlehttp://scholar.google.com/scholar?q=%2Bintitle%3A&…
View Articlehttp://jurnal.untan.ac.id/inde…
DOI
DOI Number
Download Article [1] http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jfh/…
Download Article [2]

 

Rencana pelaksanaan pembelajaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah Unit pelaksana teknis Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan A.S. Laksana Pelaksana tugas Dewan Pelaksana Perdamaian Pelaksana harian Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal Pramuka Penegak Laksana Laksana (perusahaan karoseri bus) Laksana, Ibun, Bandung Laksana, Pakuhaji, Tangerang Witnu Urip Laksana Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bu…

mi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Mekar Laksana, Ciparay, Bandung Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara Laksana Komite Pelaksanaan Hak-hak yang Tidak Dapat Dicabut dari Rakyat Palestina Firmanto Laksana Triman Laksana Tata kelola yang baik Laksana Heryanto Harus Laksana Guntur Surat Perjalanan Laksana Paspor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Pelaksana Otorita Danau Toba Laksana Tri Handoko Laksana, Kuta Alam, Banda Aceh Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores Pemerintahan sementara Kementerian Sihir Daftar Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia