Rusda Mahmud

Artikel ini membutuhkan penyuntingan lebih lanjut mengenai tata bahasa, gaya penulisan, hubungan antarparagraf, nada penulisan, atau ejaan. Anda dapat membantu untuk menyuntingnya.

Rusda Mahmud
Berkas:RUSDA MAHMUD DPR RI.jpg
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Petahana
Mulai menjabat 1 Oktober 2019
Daerah pemilihan	Sulawesi Tenggara
Bupati Kolaka Utara ke-1
Masa jabatan 19 Juni 2007 – 19 Juni 2017
Gubernur	Ali Mazi Nur Alam
Wakil	Siti Suhariah Muin Boby Alimuddin
Pendahulu Tidak ada, jabatan baru Pengganti Nur Rahman Umar
Informasi pribadi
Lahir	Rusda 21 November 1962 (umur 62) Lasusua, Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara
Kebangsaan	Indonesia
Partai politik	Demokrat (sejak 2011)
Afiliasi politik lainnya	PNBK (2003–2011) PDI-P (1998–2003) PDI (1998)
Suami/istri	Hj. Nurfaedah
Anak	Wigan Wijaya Putra Wira Wirawan Wildan Setiawan Wisnu Tenggara Putra
Pekerjaan	Politikus
Sunting kotak info • L • B

Rusda Mahmud (lahir 21 November 1962) adalah seorang politikus Indonesia dari Partai Demokrat yang menjabat sebagai Anggota DPR-RI sejak 1 Oktober 2019. Sebelum menjadi Anggota DPR, Rusda merupakan Bupati Kolaka Utara dua periode yang menjabat pada 2007—2017.^[1]

Rusda menikah dengan Hj. Nurfaedah dan dikaruniai empat putra bernama Wigan Wijaya Putra, Wira Wirawan, Wildan Setiawan, dan Wisnu Tenggara Putra.^[2]

• Jurusan Teknik Tekstil Universitas Islam Indonesia (1981, namun tidak tamat)^[3]
• STM Raha Filial Kolaka (1977—1981)
• SMP Negeri 1 Lasusua (1974—1977)
• SD Negeri 1 Lasusua (1968—1974)

• Anggota DPR RI Dapil Sulawesi Tenggara (2019—sekarang)
• Bupati Kolaka Utara (2007—2012; 2012—2017)
• Direktur Bangun Bangkit Persada (2000—2005)

• Anggota Dewan Pembina Pemuda Panca Marga (2015—sekarang)
• Ketua APKASI (2007—2017)

Rusda memulai karier politiknya dengan serius sejak tahun 2003 ketika memutuskan bergabung dengan Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK) yang merupakan pecahan dari perahu politik lamanya, PDI Perjuangan. Melalui PNBK, Rusda mendapatkan jalan untuk menjadi eksekutif ditingkat kabupaten yang mengantarkannya menjadi bupati selama dua periode. Ia menjabat sebagai Ketua DPC PNBK Kabupaten Kolaka, kemudian menjadi Ketua DPC PNBKI Kabupaten Kolaka Utara setelah pemekaran kabupaten terealisasi. Ia kemudian menjadi pengurus DPW Partai Demokrat Provinsi Sulawesi Tenggara sejak tahun 2011. Melalui Partai Demokrat pula, ia berkesempatan mencalonkan diri sebagai Gubernur Sulawesi Tenggara dalam Pilgub Sultra 2018 walaupun akhirnya mengalami kekalahan.^[3] Sejak 2020, ia dipercaya menjadi Ketua Departemen Energi, Lingkungan Hidup, Riset dan Teknologi DPP Partai Demokrat.^[4]

Rusda menjadi Bupati Kolaka Utara dua periode yang menjabat sejak 2007 hingga 2017.^[5] Ia terpilih dalam dua kali pilkada, yaitu Pilbup Kolut 2005 didampingi oleh Siti Suhariah Muin^[6] dan Pilbup Kolut 2012 didampingi oleh Boby Alimuddin.^[7] Ia berhasil mencetak sejarah tidak hanya sebagai bupati dua periode, tetapi juga sebagai bupati definitif pertama yang memimpin Kabupaten Kolaka Utara. Modal politik tersebut kemudian membawanya untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur Sulawesi Tenggara dalam Pilgub Sultra 2018.^[8][9] Rusda diusung oleh Partai Demokrat, PKB, dan PPP.^[2] Ia berpasangan dengan L.M. Sjafei Kahar namun hanya mampu menempati posisi kedua dikalahkan oleh pasangan Ali Mazi-Lukman Abunawas yang diusung oleh Partai Golkar dan Partai NasDem.^[10]

Setelah mengalami kekalahan dalam Pilgub Sultra 2018, Rusda kemudian memutuskan untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif tingkat pusat.^[11] Ia maju di Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara dan berhasil terpilih dalam Pemilu 2019 dengan raihan 97.806 suara sah.^[12][13] Ia dilantik sebagai anggota DPR RI pada 1 Oktober 2019.^[14] Partai Demokrat yang menjadi perahu politiknya menempatkan Rusda pada Komisi VII yang membidangi energi, riset dan teknologi, dan lingkungan hidup.^[15]

• Lencana Melati Pramuka oleh Presiden RI (2017)
• Satyalancana Wira Karya oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional RI (2015)
• Tokoh Peduli Mencerdaskan Anak Bangsa oleh Kemenko Kesra RI (2013)
• Anubhawa Sasana Desa oleh Menkumham RI (2011)
• Adhikarya Satya Bhakti oleh Pemerintah Indonesia (2011)
• Manggala Karya Kencana oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional RI (2010)

Pemilu	Lembaga legislatif	Dapil	Partai		Perolehan suara	Hasil
2019	Dewan Perwakilan Rakyat	Sulawesi Tenggara		Demokrat	97.816[16][17]	Y Terpilih