Halaman ini berisi artikel tentang pemerintah pusat di Tiongkok/RRT. Untuk pemerintah pusat di Republik Tiongkok (RT), lihat Pemerintah Republik Tiongkok.
KRN merupakan kekuatan tertinggi negara yang mengontrol Konstitusi Tiongkok dan hukum dasar serta pemilihan dan pengawasan pejabat lembaga pemerintah lainnya. KRN mengadakan pertemuan selama sekitar dua minggu dalam setahun untuk meninjau dan menyetujui arah kebijakan baru, undang-undang, anggaran dan perubahan personel utama. Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional (KTKRN) yang merupakan lembaga legislatif permanen yang bertugas mengadopsi sebagian besar perundang-undangan nasional, menafsirkan konstitusi dan undang-undang serta melakukan tinjauan konstitusional. Presiden bertindak sebagai kepala negara seremonial yang menyetujui keputusan yang dibuat oleh KTKRN, tetapi Presiden menggunakan kekuatan independennya untuk mencalonkan Perdana Menteri Dewan Negara dan Wakil Presiden yang tidak memiliki kekuasaan sendiri tetapi hanya membantu Presiden.
Dewan Negara merupakan lembaga eksekutif yang dipimpin oleh Perdana Menteri, terdiri dari kementerian dan lembaga dengan kerangka kerja yang lebih spesifik. Dewan Negara mempresentasikan sebagian besar inisiatif kepada KTKRN untuk dipertimbangkan setelah sebelumnya disahkan oleh Komite Tetap Politbiro. Meskipun KRN pada umumnya menyetujui rekomendasi kebijakan dan personel Dewan Negara, KRN dan KTKRN menegaskan perannya sebagai badan legislatif nasional dengan kemampuan untuk memaksakan revisi dalam beberapa undang-undang. Misalnya ketika Dewan Negara dan Partai tidak dapat mengamankan pajak bahan bakar untuk membiayai pembangunan Jaringan jalan bebas hambatan terkendali di Tiongkok.[4][5]
Kekuatan hukum Partai Komunis Tiongkok dijamin dalam Konstitusi Tiongkok dan posisinya sebagai otoritas politik tertinggi di Republik Rakyat Tiongkok diwujudkan melalui kendalinya yang komprehensif terhadap negara, militer dan media.[6] Seorang juru bicara pemerintah Tiongkok terkemuka mengatakan:[7]
Kami tidak akan pernah hanya menyalin sistem pemerintahan negara-negara Barat atau memperkenalkan sistem multipartai yang memegang jabatan secara bergiliran, meskipun lembaga negara Tiongkok memiliki tanggung jawab yang berbeda tetapi semua lembaga negara Tiongkok mematuhi garis, prinsip dan kebijakan Partai Komunis Tiongkok.
Selama 1980-an ada upaya yang dilakukan untuk memisahkan fungsi-fungsi partai dari negara, dengan memutuskan kebijakan umum yang telah dibuat sebelumnya dan kemudian melaksanakannya. Akan tetapi upaya itu akhirnya ditinggalkan pada 1990-an dengan kesimpulan bahwa kepemimpinan politik di dalam negara juga merupakan pemimpin partai. Struktur ganda ini menciptakan satu pemerintahan terpusat. Pada saat yang sama, telah ada langkah-langkah untuk memisahkan partai dari kantor-kantor negara di daerah-daerah selain di pemerintah pusat, karena tidak pernah terdengar bahwa ada seorang eksekutif subnasional (misalnya gubernur) yang juga menjadi sekretaris partai. Hal ini sering menyebabkan konflik antara kepala eksekutif daerah dengan sekretaris partai dan hal itu secara luas dipandang sebagai niat untuk mencegah salah satu dari mereka menjadi terlalu kuat. Beberapa kasus khusus seperti: Daerah Administratif KhususHong Kong dan Makau yang menurut konstitusi dan hukum dasar masing-masing, sebagian besar hukum nasional Tiongkok tidak berlaku dan daerah otonom yang mencontoh praktik Soviet yaitu kepala eksekutif biasanya adalah anggota dari kelompok etnis sedangkan sekretaris jenderal partai adalah orang non-lokal.
Konstitusi Tiongkok pertama kali dibentuk pada 20 September 1954, sebelumnya diberlakukan konstitusi sementara - berupa dokumen undang-undang yang dibuat oleh Konferensi Konsultatif Politik Rakyat Tiongkok. Konstitusi Tiongkok yang kedua diumumkan tahun 1975 memperpendek Konstitusi pertama menjadi sekitar 30 artikel yang berisi slogan-slogan Komunis dan bahasa revolusioner secara keseluruhan. Peran pengadilan dikurangi dan jabatan Kepresidenan dihilangkan. Konstitusi Tiongkok yang ketiga pada 1978 memperluas jumlah artikel tetapi masih di bawah pengaruh Revolusi Kebudayaan yang baru saja berlalu.
Konstitusi saat ini adalah merupakan edisi yang keempat, disahkan pada 4 Desember 1982 dan telah berfungsi sebagai konstitusi yang stabil selama 30 tahun. Di bawah konstitusi ini, peran presiden dan pengadilan dinormalisasi serta semua warga negara dinyatakan setara. Amandemen pada 1988, 1993, 1999, 2004, dan 2018 mengakui hak milik pribadi dan hak asasi manusia serta mempromosikan ekonomi swasta.
Referensi
^"How the Chinese government works". South China Morning Post. Xi Jinping is the most powerful figure in China's political system, and his influence mainly comes from his position as the general secretary of the Chinese Communist Party.
^Wang, Peijie (2015). "State structure and organs of state power". China's governance: Across vertical and horizontal connexions. Plymouth: Springer. doi:10.1007/978-3-319-45913-4_1. ISBN9783319459127.
^Ralph H. Folsom, John H. Minan, Lee Ann Otto, Law and Politics in the People's Republic of China, West Publishing (St. Paul, 1992), pp. 76–77.
^"China 'will not have democracy' China will never adopt Western-style democracy with a multi-party system, its top legislator has said." BBC 9 March 2009, accessed October 9, 2010.
.svg)
