Lippo Group adalah sebuah perusahaan besar di Indonesia yang didirikan oleh Mochtar Riady. Grup ini memulai usaha dengan Bank Lippo yang telah berganti nama dan berubah posisi sahamnya menjadi Bank CIMB Niaga. Perusahaan ini kemudian mengembangkan diri di usaha properti yang kemudian berkembang di Indonesia, Tiongkok dan beberapa negara lainnya. Selain di usaha properti juga melakukan pengembangan bisnis eceran, telekomunikasi, dan berbagai jenis usaha lainnya.[1]
Saat ini, perusahaan tersebut dipimpin oleh James Riady, anak Mochtar Riady. Pada tahun 2016, perusahaan ini mulai merencanakan sebuah kota baru, yaitu Meikarta. Kota ini terletak di Cikarang, dan diperkirakan akan selesai pada tahun 2021.
Sejarah
Didirikan oleh Dr. Mochtar Riady pada tahun 1950-an. Kemudian berkembang menjadi perusahaan pribadi dan publik di Tiongkok, Hong Kong dan Makau, Indonesia, Filipina, Singapura dan Korea Selatan dengan total aset senilai US$11 miliar. Juga terdaftar di berbagai bursa saham di Hong Kong, Indonesia dan Singapura dengan setidaknya 15 jenis perusahaan.[1]
Jenis usaha
Bergerak di bidang properti meliputi kota satelit, perumahan, kondominium, perkantoran kelas A, pendidikan, pusat industri, pusat belanja, hotel, golf dan rumah sakit. Beberapa bisnis properti di Indonesia yang telah dikenal luas masyarakat antara lain Lippo Karawaci, Lippo Cikarang, Rolling Hills Lippo Karawaci, dan Rolling Hills Karawang.[2] Selain di Indonesia, Lippo juga memiliki properti sejenis di Tiongkok dan Singapura.
Di bisnis eceran, Lippo menguasai beberapa usaha seperti Matahari Putra Prima meliputi Foodmart, Matahari Department Store, Hypermart, serta produk kesehatan dan kecantikan.
Lippo juga memiliki usaha di bidang pendidikan, telekomunikasi, teknologi informasi dan TV kabel. Di sektor keuangan, Lippo memiliki usaha seperti perbankan, asuransi, dan lainnya dengan fokus di Asia.[1]
Kontroversi
Lippo Group sempat dikaitkan dengan model bisnis kotor yang telah merugikan banyak pemilik bisnis dan tanah yang diajak bekerjasama. Beberapa anak usahanya, seperti First Media dan megaproyek Meikarta, tercatat pernah melakukan praktik suap dan tersangkut kasus pajak.[3][4][5]
Referensi
Pranala luar
