Ketua Dewan Rakyat (Britania Raya)

Ketua Dewan Rakyat Britania Raya
Speaker of The Honourable the Commons of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland in Parliament assembled
Petahana The Rt. Hon. Sir Lindsay Hoyle, MP sejak 4 November 2019
Dewan Rakyat Kantor Ketua Dewan Rakyat
Gelar	Sdr. Ketua (digunakan secara informal dan di dalam Dewan Rakyat) The Right Honourable digunakan secara resmi di Seluruh Britania Raya
Status	Ketua Dewan dan Pejabat Administrasi
Anggota	1. Dewan Rakyat 2. Komisi-komisi di Dewan Rakyat 3. Dewan Penasihat Kerajaan 4. Komisi Batas Daerah Pemilihan Dewan Rakyat 5. Komite Pembicara untuk Otoritas Standar Parlemen Independen
Kediaman	Rumah Dinas Ketua Dewan, Istana Westminster
Kantor	Westminster
Dicalonkan oleh	sekurang-kurangnya 12 Anggota Dewan Rakyat dan 3 anggota yang mencalonkan harus berasal dari partai politik yang berbeda
Ditunjuk oleh	Dewan Rakyat disetujui dan mengambil sumpah dihadapan Ratu Britania Raya
Masa jabatan	Sesuai kehendak Yang Mulia Ratu dipilih oleh para Anggota Dewan Rakyat pada saat Upacara Pembukaan Parlemen, atau pada saat terjadi kekosongan jabatan
Dibentuk	1377
Pejabat pertama	Thomas Hungerford (pejabat pertama yang terdokumentasi, walaupun jabatan ketua dewan sudah ada lebih dulu)
Wakil	Ketua Cara dan Sarana
Gaji	£156,676 pertahun[1] (termasuk gaji sebagai Anggota Dewan sebesar £79,468 Poundsterling)[2]
Situs web	www.parliament.uk/business/commons/the-speaker/

Ketua Dewan Rakyat adalah pejabat yang memimpin persidangan di dalam Dewan Rakyat, majelis rendah dan majelis utama dalam Parlemen Britania Raya^[3]. Ketua Dewan Rakyat saat ini dijabat oleh Sir Lindsay Hoyle yang terpilih menjadi ketua setelah John Bercow mengundurkan diri. Lindsay Hoyle memulai masa jabatan penuhnya sejak tanggal 17 Desember 2019, dan secara sebulat suara dipilih sebagai Ketua Dewan Rakyat setelah pelaksanaan Pemilu 2019^[4].

Ketua Dewan Rakyat memimpin sesi persidangan dalam Dewan Rakyat, memutuskan anggota dewan mana saja yang diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat dan amandemen mana yang dipilih untuk dipertimbangkan. Ketua Dewan juga bertanggung jawab menjaga tertibnya proses persidangan dan dapat memberikan hukuman kepada anggota dewan yang dianggap melanggar aturan persidangan di Dewan Rakyat. Ketua Dewan Rakyat juga tidak dibolehkan menjadi anggota partai dan pada saat ia terpilih menjadi Ketua Dewan, maka ia harus melepas semua posisi dan hubungan dengan partainya.

Ketua Dewan juga tidak mengambil bagian dalam perdebatan dan pemungutan suara yang ada di dalam dewan, dan jika memang keaadaan memintanya untuk melakukan pemungutan suara, maka berdasarkan konvensi ketua dewan akan menyampaikan suaranya dalam kasus pemungutan suara yang hasilnya imbang. Disamping tugasnya sebagai pejabat yang memimpin persidangan di Dewan Rakyat, ia juga menjalankan fungsi administrasi dan prosedural. Selain itu Ketua Dewan juga tetap menjabat sebagai Anggota Dewan Rakyat dari daerah pemilihannya dan mendapat keanggotaan dalam Dewan Penasihat Kerajaan serta bertindak sebagai perwakilan dari Dewan Rakyat dihadapan Monarki Britania Raya, Dewan Bangsawan dan lainnya^[3]. Ketua Dewan Rakyat juga mendapat hak untuk tinggal di Rumah Dinas Ketua Dewan Rakyat yang berlokasi di dalam Istana Westminster^[5].

Tugas utama Ketua Dewan adalah memimpin persidangan Dewan Rakyat^[6]. Berdasarkan aturan-aturan yang ada di Parlemen, Ketua Dewan adalah pihak yang memiliki kewenangan paling tinggi dalam Dewan Rakyat dan keputusan terakhirnya adalah hasil akhir dari setiap pembahasan yang berjalan. Biasanya ketua dewan saat memimpin persidangan memakai pakaian tradisonal Ketua Dewan—sebuah jubah hitam dengan kemeja putih dan ikat pinggang, di bawah jubah hitam, ditambah dengan kaos kaki dan sepatu bergesper, dan memakai wig dengan bagian bawah penuh. Akan tetapi di tahun 1992 Betty Boothroyd (Perempuan Pertama yang menjabat sebagai Ketua Dewan Rakya) menanggalkan penggunaan wig dalam setiap persidangan yang ia pimpin. Penggantinya Michael Martin juga menolak menggunakan wig, bahkan ia memilih untuk berbusana sederhana serta menyingkirkan sepatu gesper dan kaos kaki sutra yang dulunya biasa dipakai. John Bercow juga meninggalkan pemakaian busana tradisional ketua dewan, hanya menggunakan jubah emas dan mantel hitam ketika memimpin sidang^[7]. Untuk acara-acara resmi seperti Upacara Pembukaan Parlemen, Ketua Dewan menggunakan jubah panjang kombinasi warna hitam dan emas.

Saat memimpin jalannya persidangan, Ketua Dewan Rakyat akan duduk disebuah kursi tinggi yang berada di bagian depan ruangan sidang. Perdana Menteri berserta Menteri-Menteri dan Anggota Dewan yang mendukung Pemerintah akan duduk di sisi sebelah kanan Ketua Dewan, sedangkan Pemimpin Oposisi beserta Kabinet Bayangannya dan Anggota Dewan yang berada di pihak oposisi akan duduk disebelah kiri, Kewenangan Ketua Dewan Rakyat sangat luas—lebih banyak jika dibandingkan dengan Ketua Dewan Bangsawan. Yang paling penting, Ketua Dewan berhak memanggil anggota dewan mana yang akan bicara^[6], dan para anggota dewan tidak boleh berbicara tanpa izin dari Ketua Dewan. Dan berdasarkan kebiasaan, Ketua Dewan akan bergantian memilih anggota dewan mana yang berbicara dari pihak pemerintah dan oposisi. Anggota Dewan yang diberikan kesempatan berbicara akan mengarahkan dirinya kepada Ketua Dewan, bukan keanggota Dewan Rakyat yang lain. Para anggota dewan yang akan merujuk kepada anggota dewan yang lain harus menggunakan nama daerah pemilihannya bukan nama asli dari anggota dewan yang ia rujuk (jika anggota dewan yang dirujuk merupakan seorang menteri, maka anggota dewan yang berbicara tersebut harus menggunakan nama kementerian dari menteri yang ia rujuk). Hanya Ketua Dewan yang boleh memanggil para anggota dewan dengan menggunakan nama aslinya. Agar tetap netral, ketua dewan pada umumnya menahan diri untuk tidak berbicara, meskipun tidak ada yang mencegahnya untuk berbicara. Misalnya, pada hari Selasa 1 September 2020, Ketua DPR Hoyle berbicara kepada DPR tentang penangkapan seorang anggota parlemen Konservatif karena pemerkosaan^[8].

Selama sesu persidangan, Ketua Dewan Rakyat bertanggung jawab menjaga kedisiplinan dan ketertiban dalam dewan^[9] dan aturan di semua daftar aturan tata tertib (keberatan yang dibuat oleh anggota yang menyatakan bahwa aturan DPR telah dilanggar - meskipun kadang-kadang digunakan oleh Anggota Dewan dengan cara retoris seperti menanyakan apakah perlu (beberapa hal yang disebutkan) ditempatkan dalam catatan resmi sambil mengetahui bahwa dengan menanyakannya akan, atau menanyakan apakah (beberapa Menteri) telah memberi tahu Ketua Dewan tentang niat untuk membuat pernyataan tentang (beberapa topik yang disebutkan) ke DPR sebagai cara untuk mencatat permintaan dalam catatan resmi) maka keputusan yang dibuat tidak akan ditentang. Ketua Dewan mendasarkan keputusan pada aturan-aturan dan preseden-preseden yang ada didalam dewan, bahkan jika perlu Ketua Dewan akan berunding dengan panitera Dewan Rakyat sebelum membuat sebuah keputusan^[6]. Sebagai tambahan, Ketua Dewan juga memiliki kewenangan lain yang dapat digunakan untuk menjaga tertibnya sidang. Biasanya Ketua Dewan akan mencoba untuk mengakhiri gangguan yang ada atau "menyeru para anggota untuk tertib" dengan berteriak "ORDER! ORDER!". Jika para anggota dewan tidak mengindahkan seruannya, maka Ketua Dewan akan menghukum anggota dewan yang tidak tertib tersebut dengan meminta mereka untuk meninggalkan ruangan sidang Dewan Rakyat untuk sisa hari saat persidangan berlangsung. Untuk anggota yang melanggar aturan dewan, Ketua Dewan dapat "menamai" seorang anggota, dengan mengatakan "Saya perintahkan [Sdr./Sdri X]." (Ketua Dewan memang sengaja melanggar konvensi bahwa anggota hanya dirujuk dengan mengacu pada daerah pemilihan mereka, "The Honourable dari [Daerah Pemilihan anggota dewan yang ia sebut]"). DPR kemudian dapat memungut suara untuk menangguhkan kehadiran anggota dewan yang "disebutkan" oleh ketua, selama lima hari duduk untuk pelanggaran pertama^[6][9]. Jika pelanggaran yang dilakukan oleh anggota dewan dirasa sangat keterlaluan, maka Ketua Dewan dapat menunda pelaksanaan sidang di hari itu^[9] dan kewenangan ini pernah digunakan beberapa kali sejak disahkan tahun 1902.

Sebagai tambahan dalam rangka menjaga ketertiban, Ketua Dewan juga harus meyakinkan bahwa perdebatan berjalan dengan halus. Jika ada anggota yang berkata tidak relevan dan disampaikan secara berulang-ulang atau malah membuat proses pembahasan menjadi tertunda maka, Ketua Dewan Rakyat dapat menghentikan kesempatan berbicara dari anggota dewan tersebut.

Sebelum persidangan dan pembahasan dimulai dengan keaadaan "banyak anggota dewan yang ingin berbicara" atau waktu bersidang yang pendek, Ketua Dewan akan meminta para anggota dewan untuk memperpendek bicaranya, dan menetapkan waktu untuk setiap anggota dewan yang diberikan kesempatan untuk berbicara (biasanya 8 menit). Namun, pada saat yang sama, Ketua Dewan ditugasi untuk melindungi kepentingan minoritas dengan memastikan debat yang cukup sebelum pemungutan suara. Dengan demikian, Ketua Dewan dapat melarang penutupan, yang berusaha untuk mengakhiri perdebatan dan segera mengajukan pertanyaan untuk pemungutan suara, jika Ketua Dewan mengetahui bahwa mosi tersebut merupakan penyalahgunaan aturan atau melanggar hak-hak minoritas.

Pembicara memilih topik bahasan yang telah diajukan untuk dipilih melalui pemungutan suara^[10]. Sebelum anggota dewan memberikan suara pada suatu pembahasan, Ketua Dewan "mengajukan pertanyaan"; yaitu, mereka secara lisan menyatakan mosi di mana anggota harus memilih, dan anggota yang hadir mengatakan "Aye" atau "No". Jika suara suara ini menunjukkan mayoritas yang jelas, hasilnya biasanya akan diterima, tetapi jika aklamasi tidak jelas atau ada anggota yang menuntutnya, pembagian (suara di lobi aye dan noe di mana nama anggota diambil) terjadi; ketua dan wakil ketua tidak memberikan suara. Ketua Dewan dapat menolak permintaan untuk pembagian dan mempertahankan keputusan asli.

Berdasarkan konvensi, Ketua Dewan Rakyat akan memutuskan hubungannya dengan partai politik asalnya, bertujuan agar Ketua Dewan Rakyat tidak dipandang memihak ke satu sisi^[11]. Banyak Ketua Dewan Rakyat yang menjabat sebagai menteri dan posisi politik lainnya sebelum diangkat menjadi Ketua Dewan. Sebagai contoh Selwyn Lloyd dan George Thomas pernah menjabat sebagai menteri kabinet dan Bernard Weatherill dan Betty Boothroyd pernah menjadi whip partainya.

Di dalam Dewan Rakyat, Ketua Dewan tidak akan memberikan suaranya dalam setiap mosi yang diajukan, kecuali untuk menyelesaikan pemungutan suara yang hasilnya imbang. Berdasarkan konvensi modern para wakil ketua dewan (secara aktif memimpin peran) mematuhi ini dan nomor satu dari bekas partainya ketua dewan, dan dua dari sisi lain DPR. Jadi tidak ada pemungutan suara bersih, atau pidato dewan rakyat, kekuasaan hilang untuk pemerintah atau oposisi^[12].

Setelah meninggalkan jabatannya, Ketua Dewan Rakyat biasanya tidak akan mengambil bagian dalam partai politik, jika ia diangkat menjadi anggota Dewan Bangsawan, ia akan duduk sebagai crossbencher. Jika mantan Ketua Dewan berkeinginan untuk kembali kedalam Dewan Rakyat, maka ia mungkin akan bergabung kembali ke partai asalnya.

Ketua Dewan Rakyat biasanya akan mencalonkan diri kembali untuk pemilihan umum yang akan digelar meskipun ia tidak dicalonkan dari partai asalnya tetapi ia akan bertanding dalam pemilu melalui Pemungutan Suara "Ketua Dewan Mencalonkan Diri Kembali"^[13]. Di zaman dulu para Ketua Dewan Rakyat yang mencalonkan diri kembali biasanya akan terpilih tanpa lawan meskipun hal yang berbeda pernah terjadi di tahun 1931. Pihak utama (biasanya ada dua pihak) mengambil bagian dalam mengimbangi tiga Wakil Ketua Dewan dan Ketua Dewan(yaitu masing-masing dua) jarang melawan lawan dengan logika dan konvensi; lawan dianggap mempertanyakan peran Ketua Dewan, kinerja atau sarana penunjukan jika mereka berdiri.

Nama Jabatan	Nama Pejabat			Mulai Menjabat	Partai Politik	Daerah Pemilihan
Ketua Dewan Rakyat		The Rt Hon. Sir Lindsay Hoyle, MP		4 November 2019	Independen (sebelumnya Partai Buruh)	Chorley
Ketua Cara dan Sarana		The Rt Hon. Dame Eleanor Laing, DBE MP		8 January 2020	Konservatif	Epping Forest
Wakil Ketua I Cara dan Sarana		The Rt Hon. Dame Rosie Winterton, DBE MP		7 January 2020	Buruh	Doncaster Central
Wakil Ketua II Cara dan Sarana		The Rt Hon. Nigel Evans, MP		8 January 2020	Konservatif	Ribble Valley

1. ^ Kelly, Richard (27 March 2019). "Members' pay and expenses and ministerial salaries 2018/19" (PDF). UK Parliament. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 23 December 2019. Diakses tanggal 5 November 2019.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
2. ^ "What is the annual salary of an MP?". UK Parliament. Diarsipkan dari versi asli tanggal 16 September 2019. Diakses tanggal 5 November 2019.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
3. ^ ^{a b} "Office and Role of Speaker". UK Parliament. Diarsipkan dari versi asli tanggal 31 October 2019. Diakses tanggal 8 November 2019.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
4. ^ "Hoyle re-elected Commons Speaker as MP's return". BBC. 17 December 2019. Diarsipkan dari versi asli tanggal 18 December 2019. Diakses tanggal 17 December 2019.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
5. ^ "What does the Speaker actually do?". BBC News. 22 June 2009. Diarsipkan dari versi asli tanggal 26 June 2009. Diakses tanggal 23 June 2009.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
6. ^ ^{a b c d} "The Speaker" (PDF). Westminster, United Kingdom: House of CommonsInformation Office. September 2003. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 25 June 2009. Diakses tanggal 25 June 2009.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
7. ^ Philip Webster (24 June 2009). "Farewell to tights as new Speaker John Bercow presides over Commons". The Times. Times Newspapers Ltd. Diakses tanggal 25 June 2009. 
8. ^ "Speaker's Statement". Parliamentary Debates (Hansard). House of Commons. 1 September 2020. 
9. ^ ^{a b c} "Factsheet G6: Disciplinary and Penal Powers of the House" (PDF). Westminster, United Kingdom: House of Commons Information Office. September 2010. hlm. 2. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 24 July 2019. Diakses tanggal 3 April 2019. If a Member has disregarded the authority of the Chair, or has persistently and wilfully obstructed the House by abusing its rules, they may (after generally being given every opportunity to set matters to rights) be named. That is, the Speaker says "I name Mr William White [or whoever]". Thereupon, usually the Leader of the House, the Government Chief Whip, or the senior minister present, moves "that Mr William White be suspended from the service of the House". If the motion is passed, if necessary after a division, the Member is directed to withdraw, and suspension (for five sitting days for a first offence), follows. A second offence in the same Session will lead to suspension for 20 sitting days, and a third, to suspension for a period the House shall decide. Should a Member refuse to withdraw, and then resist removal by the Serjeant at Arms, suspension for the remainder of the Session ensues. Where the Member has been suspended from the service of the House then under Standing Order No. 44 salary is forfeited during the suspension.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
10. ^ Peter Walker (18 March 2019). "What has John Bercow done now?". The Guardian. Diarsipkan dari versi asli tanggal 18 March 2019. Diakses tanggal 18 March 2019.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
11. ^ "Tory MP Bercow is elected Speaker". BBC News. 22 June 2009. Diarsipkan dari versi asli tanggal 22 June 2009. Diakses tanggal 22 June 2009.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
12. ^ "Election of Deputy Speakers – News from Parliament". UK Parliament (dalam bahasa Inggris). Diarsipkan dari versi asli tanggal 6 March 2019. Diakses tanggal 6 March 2019.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
13. ^ The Political Parties, Elections and Referendums Act