Ikatan Nasional Indonesia

Ikatan Nasional Indonesia (INI) adalah partai politik lokal Kalimantan Timur yang didirikan di Balikpapan pada tanggal 5 Juni 1946, sebagai langkah perjuangan mempertahankan proklamasi kemerdekaan Indonesia melalui jalur organisasi dan diplomasi. Embrio INI bermula dari Fonds Nasional Indonesia (FONI) yang digagas oleh Mahmudin Nata pada 29 November 1945 di Balikpapan dan diresmikan pada 4 Desember 1945.^[1]

Susunan Pengurus INI Pusat ditetapkan dengan ketua umum ditempati Aminudin Nata dan Mas Sarman sebagai wakil ketua. Bagian sekretariat diurus oleh A.R.S. Mohammad dan Husein, bendahara dipegang oleh M. Junus. Kemudian, bidang sosial-ekonomi ditempati Siebold Mawengkang. Adapun Mahmudin Nata menjadi pengurus bidang pertanian. Sementara itu, dewan partai diisi oleh tiga orang, yakni Tajib Kesuma, Moedjio, dan Abdul Samad.^[2]

Setelah itu, cabang INI berdiri di Tenggarong, Tarakan, Tanjung Redeb, Kota Bangun, dan Samarinda. Pembentukan INI Samarinda dipelopori oleh Abdoel Moeis Hassan pada tanggal 3 Desember 1946.^[3] Para pengurus INI merupakan pejuang Republiken yang menghendaki Kalimantan Timur bergabung ke Republik Indonesia. Pimpinan INI menghubungi Gubernur Kalimantan Gusti Pangeran Mohammad Noor di Yogyakarta. Pada Juli 1946 Aminudin Nata pergi ke Tenggarong dan meminta Sultan Kutai Aji Muhammad Parikesit agar tidak mengirim utusan ke Konferensi Malino pada 15 Juli 1946 yang digagas Gubernur Jenderal Hindia Belanda Van Mook. Namun, permintaan tersebut ditolak Sultan Kutai.^[4]

Memasuki awal tahun 1947, para pimpinan INI ditangkap Belanda karena sikap politik INI yang tegas menolak kerja sama dengan Belanda. Mas Sarman, S. Mewengkang, dan Mahmudin Nata lebih dulu ditangkap, disusul donatur INI, M. Sjahli dan M. Junus. Selanjutnya, pada 16 Februari 1947, Ketua Umum INI, Aminudin Nata, yang ditangkap Belanda.^[5]

Pada tanggal 31 Mei 1947 INI menggelar konferensi yang pertama di Balikpapan dengan dihadiri sebagian pengurus cabang. Konferensi INI menyampaikan tiga pernyataan sikap, yaitu (1) menolak pembentukan Negara Kalimantan oleh Gubernur Jenderal H.J. Van Mook (16 Juli 1946); (2) dalam menentukan nasib rakyat Kalimantan, wakil-wakil rakyat harus diikutsertakan; dan (3) menuntut dibebaskannya tahanan politik di seluruh Kalimantan Timur.^[3]

Pada Konferensi III INI di Samarinda tanggal 7-8 Desember 1949, kepengurusan INI disusun kembali dengan menetapkan Abdoel Moeis Hassan sebagai ketua umum yang baru. Konferensi INI juga mendesak agar tentara KL (Koninklijke Landmacht) dan KNIL ditarik dari seluruh Kalimantan Timur dan diganti dengan Tentara Nasional Indonesia.^[6]

Pada konferensi INI di Tenggarong bulan Februari 1950, Partai INI dilebur menjadi Partai Nasional Indonesia (PNI) yang berpusat di Yogyakarta. Abdoel Moeis Hassan terpilih sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerahnya.^[6]

Guna menggalang kekuatan yang semakin besar dan solid, INI mengajak organisasi-organisasi yang ada untuk membentuk koalisi organisasi yang menyatakan sikap mendukung Negara Republik Indonesia dan menentang pendudukan Belanda di Indonesia. Terbentuklah Front Nasional pada Maret 1947 sebagai gabungan dari 22 organisasi buruh, tani, pemuda, perempuan, golongan agama, seniman dan lain-lain.^[7]

• BS, Herry Trunajaya & Muhammad Asran (2011). War of Balikpapan. Yogyakarta: Araska. ISBN 978-602-9371-19-2. 
• Hassan, A. Moeis (1994). Ikut Mengukir Sejarah. Jakarta: Yayasan Bina Ruhui Rahayu. 
• Hassan, A. Moeis (2004). Kalimantan Timur: Apa, Siapa dan Bagaimana. Jakarta: Yayasan Bina Ruhui Rahayu. ISBN 979-9222-88-5. 
• Magenda, Burhan Djabier (1991). East Kalimantan: The Decline of a Commercial Aristocracy. New York: Cornell Modern Indonesia Project. ISBN 0-87763-036-4. 
• Sarip, Muhammad (2017). Samarinda Tempo Doeloe Sejarah Lokal 1200–1999. Samarinda: RV Pustaka Horizon. ISBN 978-602-60453-4-8. 
• Sarip, Muhammad (2018). Moeis Hassan dalam Sejarah Perjuangan dan Revolusi di Kalimantan Timur. Samarinda: RV Pustaka Horizon. ISBN 978-602-5431-22-7.