a Resminya, Distrik Brčko diselenggarakan dalam bentuk kondominium (penguasaan bersama, tanpa menjadikannya sebagai zona nasional) oleh kedua-dua bagian Bosnia dan Herzegovina (yakni, Federasi Bosnia dan Herzegovina dan Republika Srpska). Meski begitu, faktanya Distrik Brčko adalah entitas ketiga, karena memiliki kekuasaan yang sama sebagaimana halnya dimiliki oleh Federasi dan Republika Srpska, dan berada di bawah kedaulatan langsung Bosnia Herzegovina.[3] bVersi Latin
Peta Federasi Bosnia dan Herzegovina
Federasi Bosnia dan Herzegovina[a] adalah salah satu dari dua entitas yang membentuk negara Bosnia dan Herzegovina. Entitas lainnya adalah Republika Srpska. Federasi Bosnia dan Herzegovina terdiri dari 10 kanton otonom yang masing-masingnya memiliki pemerintah dan legislatif sendiri.
Federasi ini memiliki ibukota, pemerintah, presiden, parlemen, departemen kepolisian dan kepabeanan, serta dua sistem pos. Sejak tahun 1996 sampai 2005 federasi ini memiliki tentara sendiri, yakni Angkatan Darat Federasi Bosnia dan Herzegovina, yang kemudian melebur ke dalam Angkatan Bersenjata Bosnia dan Herzegovina. Entitas ini memiliki penduduk sebesar 2.318.972 jiwa dan luas wilayahnya adalah 26.110 km². Ibu kotanya adalah Sarajevo. Ibukota dan kota terbesarnya adalah Sarajevo dengan penduduk sebanyak 438.443 jiwa,[4] dari keseluruhan penduduk metropolitannya sebanyak 688.354 jiwa.
Penduduk entitas ini terutama terdiri dari suku Bosniak atau Muslim (72,9%) dan suku Kroasia (21,8%), sehingga sering kali disebut sebagai "Federasi Muslim-Kroasia". Namun nama terakhir ini tidak tepat, sebab suku Serbia juga diakui sebagai suku ketiga mulai tahun 2001. Di sisi lain, suku Bosniak dan suku Kroasia juga diakui hak mereka di Republika Srpska.
Sejarah
Perang Bosnia
Tentara Rakyat Yugoslavia (bahasa Serbo-Kroasia: Jugoslavenska Narodna Armija, disingkat JNA) yang didominasi etnis Serbia menyerang Kroasia dari Bosnia dan Herzegovina.[5] Sasaran awal mereka adalah desa Ravno yang diserang pada 2 Nopember 1991 dan luluh lantak.[5] Yugoslavia melakukan penyekatan ekonomi terhadap Bosnia dan Herzegovina, untuk mempertahankannya sebagai bagian dari Yugoslavia.[6]
Kemudian, Yugoslavia mendaku wilayah mayoritas etnis Serbia di Bosnia dan Herzegovina dan ibukota Sarajevo.[6]Republik Serbia di Bosnia dan Herzegovina diproklamasikan pada 27 Maret 1992 dengan tujuan menggabungkan bagian-bagian Bosnia dan Herzegovina ke dalam Yugoslavia. Tujuan politik etnis Serbia di Bosnia dan Herzegovina adalah untuk menyatukan provinsi-provinsi otonom Serbia ke dalam satu unit tunggal yang kemudian akan menggabungi Yugoslavia, dan dengan penyekatan penuh Sarajevo, memecah Bosnia dan Herzegovina menjadi daerah-daerah kantong yang saling tidak terhubung dan sukar dipertahankan. Karena unggul dalam persenjataan, sokongan dari Beograd dan adanya penyekatan pasokan senjata ke Bosnia dan Herzegovina, maka etnis Serbia meraih kehendaknya pada bulan Juni 1992.
Kepemimpinan etnis Bosnia masihlah belum tegas dalam memperhatikan konflik yang besar, sehingga etnis Kroasia-lah yang pertama terlibat dalam perang. Mereka menata satuan-satuan militer, Pasukan Pertahanan Kroasia (Hrvatske obrambene snage, disingkat HOS) pada bulan Nopember 1991 dan Dewan Pertahanan Kroasia pada bulan April 1992. Unit-unit ini sebagiannya dianggotai oleh etnis Bosnia. Pasukan Pertahanan Wilayah Republik Bosnia dan Herzegovina, kemudian Angkatan Darat Republik Bosnia dan Herzegovina secara efektif disusun pada musim gugur tahun 1992. Di daerah-daerah yang dikuasai etnis Serbia, etnis Serbia melakukan pembunuhan besar-besaran, pembersihan etnis yang bukan Serbia, terutama etnis Bosnia dan Kroasia, mendirikan perkemahan konsentrasi dan menghancurkan warisan budaya etnis Bosnia dan Kroasia. Pada bulan Nopember 1992 etnis Serbia menaklukkan 70% wilayah Bosnia dan Herzegovina dan mengepung Sarajevo dalam keterkucilan sambil menakut-nakuti masyarakat dengan lemparan granat dan tembakan jitu yang terus menerus.
Pembentukan Republik Kroasia di tanah Herzeg-Bosnia adalah soal sengketa bagi etnis Bosnia. Etnis Kroasia menuduh etnis Bosnia akan mengislamkan negara ini dan berupaya menciptakan dominasi etnis Bosnia di semua daerah. Jadi, mereka menarik wakil-wakil etnis Kroasia dari Parlemen, Pemerintah, dan Kepresidenan. Karena pengusiran oleh etnis Serbia di Bosnia, maka etnis Bosnia bergerak pindah ke daerah lain dan dengan demikian mengganggu wilayah etnis Kroasia dan mengubah proporsi jumlah mereka sebelum perang. Sengketa-sengketa politik dan insiden-insiden kecil di Bosnia tengah dan utara dan di utara dan tengah Herzegovina mengarah pada Perang Kroasia-Bosnia pada bulan Nopember 1992.
Rencana Vance-Owen diajukan pada bulan Januari 1993. Rencana ini mengusulkan pembentukan 10 kanton di seluruh wilayah Bosnia dan Herzegovina. Rencana ini memperburuk konflik antara etnis Kroasia dan etnis Bosnia. Angkatan Darat Republik Bosnia dan Herzegovina (ARBiH) meluncurkan empat serangan dan menaklukkan wilayah luas yang dikuasai HVO; hampir seluruh Bosnia Tengah (kecuali Novi Travnik, Vitez, Busovača, Kiseljak, Kreševo, dan Žepče dan daerah-daerah yang lebih luas di sekitar kota-kota ini dan Usora, sebagian dari Travnik, Zavidovići, dan sebagian dari Vareš) dan sebagian dari Herzegovina, Konjic, Jablanica, dan bagian timur dan utara Mostar.
Kejahatan terhadap warga sipil dilakukan di masing-masing pihak. Permusuhan antara etnis Kroasia dan etnis Bosnia berakhir dengan mediasi oleh Amerika Serikat dan penandatanganan Perjanjian Washington pada tanggal 18 Maret 1994. Kerjasama antara etnis Kroasia dan etnis Bosnia dirajut kembali, dan Federasi Bosnia dan Herzegovina, wilayah yang dikuasai etnis Bosnia dan etnis Kroasia pun didirikan. Ada juga proposal untuk membuat konfederasi antara Federasi Bosnia dan Herzegovina dan Republik Kroasia.
Komando gabungan ARBiH, HVO, dan Angkatan Darat Kroasia (HV) dibentuk pada bulan Maret 1995. Kerjasama yang lebih akrab antara etnis Kroasia dan etnis Bosnia telah diperbaiki melalui Perjanjian Split (Split adalah sebuah kota di Kroasia) di mana para pemimpin Bosnia dan Herzegovina mengizinkan Angkatan Darat Kroasia untuk membebaskan bagian barat Bosnia dan Herzegovina bersama-sama ARBiH. Setelah Operasi Badai, kepungan etnis Serbia di sekitaran Bihać berhasil dipatahkan dan para angkatan darat Kroasia dan Bosnia meneruskan pembebasan bagian barat Bosnia. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) gagal membangun perdamaian di Bosnia dan Herzegovina dengan mencoba membentuk struktur yang berjaya bagi Bosnia dan Herzegovina. Etnis Serbia melakukan serangan ke kota Bihać yang dilindungi PBB, tetapi mereka dihentikan oleh angkatan darat Kroasia selama berlangsungnya Operasi Badai. Kesuksesan militer gabungan Kroasia-Bosnia telah membuka negosiasi damai.
Dasar pembentukan Federasi Bosnia dan Herzegovina ditentukan oleh Perjanjian Washington pada Maret 1994.[7] Menurut perjanjian ini, kombinasi wilayah yang dikuasai oleh pasukan-pasukan Angkatan Darat Republik Bosnia dan Herzegovina dan Dewan Pertahanan Kroasia dibagi-bagi menjadi 10 kanton otonom mengikuti garis batas "rencana Vance-Owen". Sistem kanton dipilih untuk mencegah dominasi satu kelompok etnis atas etnis lainnya. Tetapi, sebagian besar wilayah etnis Kroasia dan etnis Bosnia mendaku Federasi mereka di titik itu masih dikuasai oleh etnis Serbia.
Perjanjian Washington diterapkan pada musim semi 1994, dengan mengadakan suatu Majelis Konstitusi, yang pada 24 Juni menerima dan mengundangkan Konstitusi Federasi Bosnia dan Herzegovina.[8]
Pada tahun 1995, pasukan-pasukan pemerintah Bosnia dan etnis Kroasia dari Federasi Bosnia dan Herzegovina mengalahkan pasukan-pasukan dari Provinsi Otonom Bosnia Barat, dan wilayah ini dimasukkan ke dalam federasi (Kanton Una-Sana).
Berdasarkan Perjanjian Dayton tahun 1995 yang mengakhiri perang empat tahun, Federasi Bosnia dan Herzegovina didefinisikan sebagai salah satu dari dua entitas Bosnia dan Herzegovina, meliputi 51% wilayah negara, di samping Republika Srpska. Struktur kanton-kanton dan federal disusun agak lamban setelah perang usai. Kelompok-kelompok separatis Kroasia Herzeg-Bosnia bermunculan dan berfungsi berdampingan dengan Federasi hingga tahun 1996–97, ketika mereka ditumpas. Pada tanggal 8 Maret 2000, Distrik Brčko dibentuk sebagai distrik otonom di dalam Bosnia dan Herzegovina, yang wilayahnya berasal dari bagian-bagian kecil dari kedua-dua entitas. Distrik Brčko kini merupakan kondominium yang dimiliki oleh kedua-dua entitas.
Pada tahun 2001–2002, Perwakilan Tinggi untuk Bosnia dan Herzegovina (Office of the High Representative, disingkat OHR) memberlakukan perubahan atas Konstitusi Federasi dan undang-undang pemilihan umumnya, untuk mematuhi putusan-putusan Mahkamah Konstitusi Bosnia dan Herzegovina mengenai kesetaraan politik bagi ketiga-tiga etnis yang ada (U-5/98).[9] Ini memicu keluhan dari etnis Kroasia, yang menyatakan bahwa mereka kehilangan hak perwakilan karena etnis Bosnia menjadi pihak mayoritas di dalam majelis tinggi juga.[10]
Politisi etnis Kroasia yang kecewa segera membentuk Majelis Nasional Kroasia, mengadakan referendum yang berbarengan dengan pemilihan umum dan mengumumkan pemerintahan sendiri mereka di dalam wilayah-wilayah mayoritas etnis Kroasia di dalam Federasi. Upaya-upaya mereka segera berakhir setelah dilakukannya tindakan keras oleh pasukan penata stabilitas dan ditempuhnya proses-proses hukum.
Kecewa dengan perwakilan etnis Kroasia di dalam Federasi, partai-partai politik dari etnis Kroasia memaksa diri membentuk unit federal mayoritas Kroasia di dalam Bosnia dan Herzegovina, dan bukan berupa kanton-kanton. SDA dan partai-partai etnis Bosnia lainnya sangat menentang ini. Pada bulan September 2010, International Crisis Group memperingatkan bahwa "silang sengketa di antara para pemimpin etnis Bosnia dan Kroasia dan sistem administratif yang tidak berfungsi telah melumpuhkan pengambilan putusan, menempatkan entitas di ambang kepailitan dan memicu kerusuhan sosial".[11][pranala nonaktif] Pada bulan Januari 2017, Majelis Nasional Kroasia menyatakan bahwa "jika Bosnia dan Herzegovina ingin berkelanjutan, maka harus dilakukan penataan ulang wilayah administratif, yang akan melibatkan satu unit federal bagi wilayah mayoritas etnis Kroasia. Ini masih menjadi tuntutan permanen dari etnis Kroasia di negara Bosnia dan Herzegovina."[12]
Pemilihan umum Bosnia tahun 2010 menghasilkan pemerintahan federasi yang dibentuk oleh Partai Demokratik Sosial (disingkat SDP) tanpa persetujuan partai-partai politik etnis Kroasia. Ini mengarah pada sebuah krisis politik.
Sejalan dengan pembicaraan yang difasilitasi oleh Uni Eropa mengenai perkara Sejdić dan Finci melawan pemerintah Bosnia dan Herzegovina, pada bulan Februari 2013 kedutaan besar Amerika Serikat mendukung sebuah kelompok kerja ahli yang menyodorkan 188 sarannya kepada Dewan Perwakilan Bosnia dan Herzegovina pada tahun 2013,[13] untuk mengatasi struktur pemerintahan yang rumit dan mahal dengan pembagian tanggung jawab yang tumpang tindih dengan Federasi, kanton-kanton dan munisipalitas sebagaimana diatur dalam Konstitusi Federasi.[14] Saran-saran itu pada akhirnya tidak dijalankan oleh Parlemen.
Menyusul upaya banding yang dilakukan oleh Božo Ljubić dari HDZ BiH, pada bulan Desember 2016 Mahkamah Konstitusi Bosnia dan Herzegovina menghapus rumus elektoral bagi pemilihan tidak langsung untuk membentuk Dewan Rakyat Federasi, ini berarti bahwa tidak ada jaminan terbentuknya perwakilan yang sah dari rakyat suatu daerah pemilihan.[15] Terlebih, putusan tersebut tidak sesuai dengan pendapat "amicus curiae" dari Komisi Venesia tentang perkara serupa. Menindaklanjuti minimnya perubahan produk hukum untuk memperbaiki Undang-Undang Pemilihan Umum, pada Musim Panas 2018 Komisi Pemilihan Umum Bosnia dan Herzegovina untuk sementara waktu memberlakukan rumus baru untuk membentuk komposisi Dewan Rakyat, menurut rumus perwakilan minimal (satu wakil untuk tiap-tiap rakyat per daerah pemilihan per kanton) dan memperhatikan hasil sensus penduduk tahun 2013.
Kecewa dengan hilangnya posisi etnis Kroasia di dalam Kepresidenan Bosnia dan Herzegovina kepada Željko Komšić pada pemilihan umum 2018, pemimpin HDZ BiH Dragan Čović segera menolak membentuk pemerintahan entitas Federasi baru dengan SDA. Kabinet tahun 2014–2018 yang dipimpin oleh Fadil Novalić dari SDA tetap bertindak sebagai pemerintah pengemban. Presiden Federasi, Marinko Čavara dari HDZ BiH, juga menolak untuk memilih hakim-hakim baru bagi Mahkamah Konstitusi Federasi, yang hingga kini hanya terdiri dari 5 orang hakim yang seharusnya 9 (jumlah minimum untuk tercapainya kuorum); panelnya atas veto-veto ‘kepentingan nasional yang vital’ tidaklah dapat berfungsi jika hanya ada 3 hakim dari yang seharusnya 7 orang.
Batas geografi
Garis Batas Antar-Entitas (Inter-Entity Boundary Line, disingkat IEBL) yang membedakan dua entitas Bosnia dan Herzegovina berjalan sepanjang garis depan sebagaimana mereka terwujud pada akhir Perang Bosnia, dengan penyesuaian (yang terpenting di bagian barat negara ini dan di sekitar Sarajevo), sebagaimana diatur dalam Perjanjian Dayton. Panjang keseluruhan IEBL adalah kira-kira 1.080 km. IEBL adalah demarkasi administratif dan tidak dikendalikan oleh militer ataupun polisi dan penyeberangan di atasnya adalah bebas.[16]
Lima dari seluruh kanton yang ada (Una-Sana, Tuzla, Zenica-Doboj, Podrinje Bosnia, dan Sarajevo) adalah kanton mayoritas Bosnia, tiga kanton berikutnya (Posavina, Herzegovina Barat, dan Herzeg Bosnia) adalah mayoritas Kroasia, sedangkan dua sisanya (Bosnia Tengah dan Herzegovina-Neretva) adalah 'kawasan percampuran etnis', sehingga terdapat prosedur legislatif khusus untuk melindungi seluruh etnis yang mendiaminya.[17]
Bagian yang cukup besar dari Distrik Brčko juga menjadi bagian dari Federasi; tetapi sejak pembentukannya, distrik tersebut menjadi "wilayah bersama" dari kedua-dua entitas, tetapi tidak ditempatkan di bawah kendali kedua-duanya, dan dengan demikianlah Distrik Brčko berada di bawah yurisdiksi langsung Bosnia dan Herzegovina.[18] Kini Federasi Bosnia dan Herzegovina memiliki 79 munisipalitas.[16]
Dewan Rakyat Federasi sebagai majelis tinggi, melindungi seluruh kepentingan ketiga-tiga etnis;
Mahkamah Konstitusi Federasi.
Karena etnis Bosnia meliputi kira-kira 70,4% keseluruhan penduduk Federasi, etnis Kroasia 22,4%; dan etnis Serbia hanya sekitar 2%, maka Dewan Rakyat (dengan perwakilan yang setara bagi semua etnis) ditujukan untuk memastikan bahwa kepentingan etnis Kroasia, Serbia, dan minoritas-minoritas lain terwakili secara adil dalam rangka pembentukan pemerintahan dan dalam proses penyusunan produk hukum.
Federasi juga dibagi menjadi 10 kanton yang sangat otonom. Semua kanton ini memiliki pemerintah dan legislatif sendiri-sendiri yang memiliki fungsi dan tanggung jawab terpisah. Pada tahun 2010 Mahkamah Konstitusi Federasi memutus bahwa dua kementerian Federasi, yaitu Kementerian Pendidikan dan Sains dan Kementerian Kebudayaan dan Olahraga – adalah tidak konstitusional, karena pendidikan dan kebudayaan adalah menjadi urusan kanton.[19]
Pembagian politik
Federasi Bosnia dan Herzegovina dibagi menjadi 10 kanton (Bahasa Bosnia: kantoni, Bahasa Kroasia: županije):
Federasi Bosnia dan Herzegovina meliputi 51% luas daratan Bosnia dan Herzegovina, dan rumah bagi 62,85% keseluruhan penduduk negara Bosnia dan Herzegovina.
Komposisi etnis pada tahun 1991 (sebelum perang)
Komposisi etnis pada tahun 2013
Jumlah penduduk Federasi Bosnia dan Herzegovina menurut kelompok etnis 1991–2013[20]
^"Brcko Chart". 30 Agustus 2002. Diarsipkan dari versi asli tanggal 30 Agustus 2002. Diakses tanggal 4 Januari 2018.Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
^ abCox, Marcus (2003). "Building Democracy from the Outside : the Dayton Agreement in Bosnia and Herzegovina". Dalam Bastian, Sunil; Luckham, Robin. Can Democracy be Designed? : the Politics of Institutional Choice in Conflict-torn Societies. London: Zed Books Ltd. hlm. 253–276 [259]. ISBN1-84277-150-7. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-07-19. Diakses tanggal 2021-12-22. Diserukan supaya semua pihak mundur ke wilayah masing-masing, dan Zona Pemisahan Demiliterisasi harus dibuat, membentang sejauh dua kilometer di kedua sisi IEBL dan diawasi ketat oleh pasukan internasional.
^Richard G. Johnson (25 Februari 1999). "Negotiating the Dayton Peace Accords through Digital Maps". U.S. Institute of Peace. Diarsipkan dari versi asli tanggal 10 Januari 2007. Diakses tanggal 23 Januari 2007. Teknologi digital telah cukup dewasa pada akhir tahun 1995 sehingga Dayton menandai pentingnya kehadiran "peta-peta digital" dalam setiap perundingan diplomatik.Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
^Mahkamah Konstitusi Bosnia dan Herzegovina, U-5/98 (Putusan Sebagian Bagian 1), hal. 18, Sarajevo, 29 dan 30 Januari 2000
Rudman, George (1996). "Backtracking to Reformulate: Establishing the Bosnian Federation". International Negotiation. 1 (3): 525–545. doi:10.1163/157180696X00205.
Pilav, Aida; et al. (2007). "Cardiovascular risk factors in the Federation of Bosnia and Herzegovina". The European Journal of Public Health. 17 (1): 75–79. doi:10.1093/eurpub/ckl066. PMID16698884.
Ljubic, Bozo; Hrabac, Boris (1998). "Priority setting and scarce resources: case of the Federation of Bosnia and Herzegovina". Croat. Med. J. 39 (3): 7–12. PMID9740639.
McMahon, Patrice C.; Western, Jon (2009). "The death of Dayton: How to stop Bosnia from falling apart". Foreign Affairs: 69–83.
Ivanković, Ante; et al. (2010). "Health status of population in Federation of Bosnia and Herzegovina in 15 years of transitional period". Collegium Antropologicum. 34 (1): 325–333.
.svg)
.jpg)
