Zubairi Fajar, Siti Hamidah, Reka Dewantara   Fakultas Hukum Universitas Brawijaya   Email: zubairifajar@gmail.com ABSTRAK Pelaksanaan transparansi informasi dalam kegiatan penawaran Structured Product kepada nasabah mencegah terjadinya kesalah pahaman yang menimbulkan risiko hukum. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.03/2016 Tentang Prinsip Kehati-Hatian Dalam Kegiatan Structured Product Bagi Bank Umum mengatur mengenai pelaksanaan penyampaian informasi kepada nasabah secara transparan yang harus dilakukan oleh agen penjual Structured Product. Pada kenyataannya, hal tersebut tidak disampaikan dengan baik kepada nasabah. Permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimana Pelaksanaan Transparansi Informasi Dalam Kegiatan Structured Product di Bank X Kantor Cabang Malang, Apa hambatan yang dialami Bank X Kantor Cabang Malang dalam melaksanakan Transparansi Informasi Dalam Kegiatan Structured Product, dan Bagaimana upaya yang dilakukan Bank X Kantor Cabang Malang untuk mengatasi hambatan dalam Pelaksanaan Transparansi Informasi Dalam Kegiatan Structured Product. Kesimpulan : pertama, transparansi informasi dalam penawaran Structured Product belum sepenuhnya sesuai dengan POJK No. 7/POJK.03/2016. Beberapa poin yang harusnya disampaikan oleh agen penjual terkadang tidak disampaikan dengan baik kepada nasabah. Kedua, hambatan pelaksanaannya adalah sedikitnya pegawai yang memiliki SK WAPERD dan Sertifikasi AAJI, penyediaan perjanjian tertulis transaksi Structured Product selain Bahasa Indonesia, kurangnya pemahaman informasi oleh nasabah karena kurangnya media pemasaran produk Managed Unit Linked. Ketiga, upaya mengatasi hambatannya adalah dengan            mengadakan pelatihan untuk pegawai, menyediakan perjanjian tertulis transaksi Structured Product dalam bahasa internasional, dan menyediakan media promosi. Kata Kunci : Transparansi Informasi, Structured Product

Informasi yang terkait dengan PELAKSANAAN TRANSPARANSI INFORMASI DALAM KEGIATAN STRUCTURED PRODUCT (Studi di Bank X Kantor Cabang Malang)

Rencana pelaksanaan pembelajaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah Unit pelaksana teknis Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan A.S. Laksana Pelaksana tugas Dewan Pelaksana Perdamaian Pelaksana harian Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal Pramuka Penegak Laksana Laksana (perusahaan karoseri bus) Laksana, Ibun, Bandung Laksana, Pakuhaji, Tangerang Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Witnu Urip Laksana Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Min…

yak dan Gas Bumi Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Mekar Laksana, Ciparay, Bandung Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara Laksana Komite Pelaksanaan Hak-hak yang Tidak Dapat Dicabut dari Rakyat Palestina Firmanto Laksana Triman Laksana Laksana Heryanto Tata kelola yang baik Harus Laksana Guntur Surat Perjalanan Laksana Paspor Badan Pelaksana Otorita Danau Toba Badan Penanggulangan Bencana Daerah Laksana Tri Handoko Laksana, Kuta Alam, Banda Aceh Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores Pemerintahan sementara Kementerian Sihir Daftar Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia