Marita Dwi Ratnawati[1],Dr.Iwan Permadi,SH.M.Hum[2],Agus Yulianto,SH.MH[3]   Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : Maritadwiratnawati@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini membahas mengenai Pelaksanaan Pasal 7 Ayat 1 huruf (a) Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kota Madiun. Penelitian ini dilatar belakangi karena  Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun yaitu dalam mensosialisasikan peraturan daerah tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran tersebut masih belum efektif. Karena masih banyak masyarakat sekitar yang belum melaksanakan sosialisasi dari BPBD.Maka perlu dilakukan sosialisasi yang lebih intensif bagi masyarakat.Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kasus yang berkaitan dengan kebakaran pada kota  dan metode pendekatan mengunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu dengan melakukan penggabungan dua teknik sekaligus yaitu dengan cara penelitian lapangan dan studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan kesimpulan peraturan daerah nomor 03 tahun 2014 belum efektif disebabkan pada masyarakat yang  kurang sadarnya dalam pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran contoh ada yang mengunakan kabel sendiri bukan standart  PLN, masih ada juga yang dalam mengunakan kompor gas yang tidak sesuai dengan standart pengunaan yang baik, dan menyalakan kembang api sembarangan tanpa pengawasan dari orang tua.   Kata Kunci : Pelaksanaan, Peraturan Daerah, Pencegahan, Penanggulangan, Kebakaran. [1] Mahasiswa S1 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya [2] Dosen Pembimbing Utama dalam skripsi ini, Dr.Iwan Permadi,SH.M.Hum. [3] Dosen Pembimbing pendamping dalam skripsi ini, Agus Yulianto,SH.MH[3]    

Informasi yang terkait dengan PELAKSANAAN PASAL 7 AYAT 1 HURUF (a) PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 03 TAHUN 2014 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN KOTA MADIUN (Studi di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun)

Rencana pelaksanaan pembelajaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah Unit pelaksana teknis Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan A.S. Laksana Pelaksana tugas Dewan Pelaksana Perdamaian Pelaksana harian Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal Pramuka Penegak Laksana Laksana (perusahaan karoseri bus) Laksana, Ibun, Bandung Laksana, Pakuhaji, Tangerang Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Witnu Urip Laksana Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Min…

yak dan Gas Bumi Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Mekar Laksana, Ciparay, Bandung Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara Laksana Komite Pelaksanaan Hak-hak yang Tidak Dapat Dicabut dari Rakyat Palestina Firmanto Laksana Triman Laksana Laksana Heryanto Tata kelola yang baik Harus Laksana Guntur Surat Perjalanan Laksana Paspor Badan Pelaksana Otorita Danau Toba Badan Penanggulangan Bencana Daerah Laksana Tri Handoko Laksana, Kuta Alam, Banda Aceh Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores Pemerintahan sementara Kementerian Sihir Daftar Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia