Novi Hardiantiningsih, Prof. Dr. Sudarsono, SH., MS.Herlin Wijayanti, SH., MH.Fakultas Hukum Universitas BrawijayaEmail: novihardianti71@gmail.comABSTRAKPenelitian ini mengambil permasalahan mengenai: (1) bagaimana pelaksanaan Pasal 55 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa? (2) apa kendala dan upaya dalam pelaksanaan Pasal 55 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa? Menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Dengan teknik itu peneliti mengola data primer dan data sekunder hasil penelitian di lapang dibandingkan dengan peraturan perundang – undangan. Tahap terakhir adalah memberikan solusi dan mengambil kesimpulan. Bahwa Badan Permusyawaratan Desa adalah sebuah lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, BPD mempunyai fungsi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa; menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Penyelenggaraan pemerintah desa di Kabupaten Kediri, terkait dengan fungsi BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa masih kurang. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti mengambil judul Pelaksanaan Pasal 55 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.Kata Kunci : Pelaksanaan, Badan Permusyawaratan Desa

Informasi yang terkait dengan PELAKSANAAN PASAL 55 HURUF B UNDANG UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi di Kabupaten Kediri)

Rencana pelaksanaan pembelajaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah Unit pelaksana teknis Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan A.S. Laksana Pelaksana tugas Dewan Pelaksana Perdamaian Pelaksana harian Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal Pramuka Penegak Laksana Laksana (perusahaan karoseri bus) Laksana, Ibun, Bandung Laksana, Pakuhaji, Tangerang Witnu Urip Laksana Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Min…

yak dan Gas Bumi Mekar Laksana, Ciparay, Bandung Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara Laksana Komite Pelaksanaan Hak-hak yang Tidak Dapat Dicabut dari Rakyat Palestina Firmanto Laksana Laksana Heryanto Triman Laksana Tata kelola yang baik Harus Laksana Guntur Surat Perjalanan Laksana Paspor Badan Pelaksana Otorita Danau Toba Badan Penanggulangan Bencana Daerah Laksana Tri Handoko Laksana, Kuta Alam, Banda Aceh Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores Pemerintahan sementara Kementerian Sihir Daftar Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia