Sebuah referendum ganda diadakan di Transnistria pada 17 September 2006. Pemilih ditanya apakah mereka menyetujui kemungkinan untuk menolak kemerdekaan dan integrasi dengan Moldova,[1] atau sebaliknya kemerdekaan dan kemungkinan integrasi di masa depan ke dalam Federasi Rusia.[2]
Latar belakang
Organisasi pro-Moldova mengumumkan sebelum referendum bahwa mereka tidak akan mengakui hasil referendum. Surat suara untuk referendum dicetak ulang tiga kali, karena ketua komisi pemilihan, Piotr Denisenko, mengumumkan penyusutan pemilih 7% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.[3]
Hasil
Menolak kemerdekaan dan kemungkinan integrasi kelak dengan Moldova
Dari total 394.861 pemilih terdaftar, tingkat partisipasi pemilih mencapai 78,6%,[4] yang secara substansial lebih dari 50%+1 yang diwajibkan oleh undang-undang untuk mengesahkan referendum.[5][6]
Pada hari referendum, tidak ada jajak pendapat keluar(exit poll) yang diizinkan dalam jarak 25 meter dari tempat pemungutan suara, untuk mencegah terganggunya pemungutan suara.[7]
Reaksi
Poster yang mengumumkan referendum 17 September di Transnistria
Menurut Kantor Berita Rusia RIA Novosti, lebih dari 130 pengamat internasional memantau referendum tersebut dan melaporkan bahwa "mereka tidak menunjukkan adanya pelanggaran prosedural selama pemungutan suara rahasia,"[12] dan perwakilan Kongres Masyarakat Rusia dari Moldova menyatakan referendum ini diselenggarakan sesuai standar internasional.[13] Namun, tidak ada organisasi pemantau yang diakui secara internasional yang mengirimkan pengamatnya.
Viktor Alksnis, seorang deputi dari partai Rusia "Rodina" menyatakan bahwa referendum di Transnistria diselenggarakan tanpa pelanggaran perundang-undangan dan standard demokratis.[14]
Viktor Alksnis dikenal karena sebelumnya menggambarkan Republik Transnistria sebagai basis dari mana restorasi Uni Soviet akan dimulai.[15]
Menurut pendapat Kementerian Luar Negeri Ukraina, situasi di Transnistria gagal memenuhi kondisi pernyataan keinginan bebas oleh warganya.[16]
Menurut OSCE, kondisi media di wilayah Transdonesia dibatasi, karena pihak berwenang terus melakukan kampanye yang sudah berlangsung lama untuk membungkam suara dan gerakan oposisi merdeka.[17] Meskipun OSCE memutuskan untuk tidak mengirim pengamat untuk memantau referendum tersebut,[18] 130 pengamat dari CIS dan Eropa dan dari sebelas organisasi pemantau pemilihan umum yang mengirim pengamatnya memiliki reaksi yang berbeda.[19]
^"Ольвия-Пресс". Olvia.idknet.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2007-11-08. Diakses tanggal 2015-02-26.
^John Mackinlay and Peter Cross (editors), Regional Peacekeepers: The Paradox of Russian Peacekeeping, United Nations University Press, 2003, ISBN92-808-1079-0 p. 137
