Pemilihan umum presiden dilaksanakan di Azerbaijan pada 9 Oktober 2013.[1] Hasil dari pemilihan umum tersebut mengeluarkan calon petahanan Ilham Aliyev sebagai pemenanga, dengan persentase suara 84,5%, sementara kandidat oposisi Jamil Hasanli menempati urutan kedua dengan persentase suara 5,5%.
Pemilihan umum ini dicederai dengan beberapa indikasi kecurangan. Hasil resmi pemilu secara tidak sengaja dirilis oleh Komisi Pemilihan Umum Azerbaijan lewan aplikasi seluler sebelum pemungutan suara dimulai, menampilkan Aliyev memenangkan pemilu dengan 72,38% suara.[2] KPU kemudian menarik kembali hasil tersebut dengan klaim bahwa hasil tersebut diambil dari pemilu tahun 2008.[2] Klaim ini menuai sengketa di mana hasil yang ditampilkan menyertakan kandidat dari pemilu 2013[2] dan nilai persentasenya berbeda dengan hasil pemilu 2008.
Latar belakang
Seluruh pemilu sebelumnya di Azerbaijan yang diawasi oleh OSCE tidak memenuhi beberapa standar internasional.[3]
Pada tahun 2009, sebuah amendemen dibuat pada Konstitusi Azerbaijan, yang menghapus batas jumlah jabatan 2 kali berturut-turut dari seorang presiden sehingga memungkinkan presiden petahanan, Ilham Aliyev, yang sudah pernah menjabat 2 kali maju kembali sebagai calon presiden.[4] Amendemen undang-undang dasar tersebut diprotes oleh Komisi Venesia Dewan Eropa, yang menyebutkan bahwa "penghapusan batas tersebut yang mencegah terpilihnya kembali seorang presiden untuk jumlah yang tidak terbatas merupakan suatu kemunduran dari pencapaian demokrasi".[5][6] Amendemen tersebut juga menuai kritik dari kubu oposisi di Azerbaijan.[7] Dengan amendemen tersebut, Ilham Aliyev maju kembali sebagai calon presiden pada tahun 2013 untuk kali ketiganya.
Setelah kunjungannya ke Azerbaijan, Presiden Majelis Parlemen Dewan Eropa, Jean-Claude Mignon, menyerukan pada pihak-pihak berwenang terkait untuk menghormati keputusan Azerbaijan.[8]
Kandidat
Surat suara pemilu 2013 di dalam bilik suara.
Pada 7 Juni 2013, Partai Azerbaijan Baru mengusung presiden petahanan Ilham Aliyev sebagai calon presiden dari pihak mereka.[9][10] Anggota Dewan, Mubariz Gurbanli, menyebutkan bahwa berdasarkan peraturan pemilihan umum Azerbaijan, Partai Azerbaijan Baru tidak hanya memenuhi persyaratan jumlah tanda tangan yang diperlukan namun juga dapat memperoleh lebih dari jumlah minimum 40.000 tanda tangan. Ia berkata, "Daftar tanda tangan tersebut telah siap selama sekitar 4-5 hari, namun baru dapat diserahkan ke KPU mulai 20 Agustus, 50 hari sebelum pemilu dilaksanakan. Sehingga, staf kami akan menyerahkan daftar itu ke KPU besok. Menurut hukumnya, KPU akan menerbitkan dokumen yang mengkonfirmasi keikutsertaaan kandidat pada pemilu setelah mereka memeriksanya."[11]
Dewan Eropa — Delegasi singkat (4 hari) Majelis Parlemen Dewan Eropa dalam pernyataan bersamanya dengan Parlemen Eropa menyebutkan bahwa "secara keseluruhan selama hari pelaksanaan pemilu yang kami awasi, kami melihat proses pemilihan umum yang bebas, dail, dan transparan."[12]
OSCE /ODIHR dalam pengawasannya, yang beranggotakan 13 ahli internasional di 13 Baku dan pemantau 30 jangka panjang,[13] mengkritik proses pemilihan umum tersebut dengan menyatakan bahwa pemilu ini "dicederai dengan pembatasan kebebasan berekspresi, berkumpul, dan berserikat yang tidak menjamin medan yang tepat bagi kandidat-kandidat yang bertarung."[14] Ketua pengawasan tersebut menyebutkan bahwa meereka "pemantau menerima beberapa kemungkinan intimidasi dan bahkan menyaksikan penyerangan fisik terhadap jurnalis dan wartawan yang menurut kami merupakan hal yang sangat buruk."[15]
Uni Eropa — Pernyataan yang dilontarkan oleh Perwakilan Tinggi dan Kebijakan Keamanan UECatherine Ashton dan Komisioner Štefan Füle mengenai pemilu presiden di Azerbaijan menekankan pada hasil dari pengawasan yang dilakukan OSCE/ODIHR, menyebutkan bahwa "kesimpulan awal dari OSCE/ODIHR menyebutkan bahawa beberaa masalah signifikan terpantau selama seluruh tahapan proses pemilihan umum serta mengidentifikasi adanya kekurangan yang serius"[16]
Negara
Amerika Serikat — Departemen AS menyebutkan bahwa pemilu tersebut "berada di bawah standar internasional." Pernyataan ini selaras dengan posisi OSCE/ODIHR. AS juga menyebutkan adanya kejanggalan prosedur seperti 1) pengisian kotak suara; 2) masalah dalam penghitungan suara; dan 3) kegagalan dalam pencatatan jumlah suara yang diterima. "Hingga hari pemungutan suara, Pemerintah Azerbaijan juga menghadirkan situasi politik yang menekan. Pihak-pihak berwenang yang bercampur dengan pers dan masyarakat sipil secara rutin, terkadang dengan kekearasan, memotong unjuk rasa dan rapat-rapat damai sebelum dan terlebih selama masa kampanye serta memenjarakan beberapa aktivis oposisi dan kepemudaan."[17]
Prancis — Senator Thani Mohamed Soilihi, yang memantau pemilu ini menyebutkan bahwa ia tidak "melihat perbedaan apapun dalam proses pemilihan umum di antara kedua negara (Prancis dan Azerbaijan)."[18]
Pihak berwenang di Azerbaijani menyinggung pihak-pihak yang telah mengkritik pemilu mereka. Kapala Administrasi Presiden Azerbaijan Ramiz Mehdiyev, menuduh pihak Amerika Serikat menyarankan Azerbaijan untuk memanipulasi pemilu tersebut dengan menampilkan calon petahanan Ilham Aliyev memenangkan 75% suara dan memberi 25% kepada kandidat oposisi agar terlihat dapat dipercaya.[19] Mehdiyev juga mencoba mengalihkan protes di kalangan internasional dengan mengklaim bahwa pemil di AS tidak sah. AS menolak tuduhan-tuduhan tesebut dan menyebutnya “benar-benar salah”.[20]
Skandal international
Pernyataan kontroversial dari Majelis Parlemen Dewan Eropa/Parlemen Eropa serta OSCE/ODIHR menimbulkan sebuah skandal besar karena untuk pertama kalinya laporan dari kedua organisasi berwenang di Eropa ini saling berkontradiksi.[21] Lebih lanjutnya lagi, banyak ahli Eropa dan anggota parlemen, di antaranya juga deputi di Parlemen Eropa, dengan tegas mengkritik laporan dari MPDE/Parlemen Eropa dengan menyebutnya berat sebelah.[22][23][24][25] Kelompok Sosialis dalam Parlemen Eropa telah menolak pernyataan dari pemantau MPDE/PE dan menyebutkan bahwa perbedaan antara penemuan dari delegasi parlemen dan OSCE telalu berbeda jauh sehingga tidak bisa didukung.[26] dair Parlemen Eropa menyebutkan bahwa mereka tidak mendukung pernyataan yang dilontarkan delegasi PE. Juru bicara hubungan luar Kelompok Hijau Werner Schulz bekata,
Kekurangan dari pemantauan pemilu Azerbaijan dair Parlemen Eropa menimbulkan pertanyaan mengenai eksistensi misi singkat tersebut pada umumnya...
Parlemen Eropa telah kehilangan kredibilitasnya dengan pernyataan yang tidak mempedulikan realita dan situasi di Azerbaijan. Beberapa anggota PE sedang membahayakan reputasi PE dalam memperjuangkan hak asasi mannusia, demokrasi, dan rule of law.[27]
Kontroversi
Sebuah aplikasi seluler resmi yang dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum merilis hasil pemilu sehari sebelum pemungutan suara dilaksanakan. Hasil tersebut menampilkan Ilham Aliyev memenangkan 72,76% suara, sementara calon oposisi Jamil Hasanli hanya memperoleh 7,4% suara. Hasil tersebut ditarik kembali dengan pernyataan resmi bahwa pengembang aplikasi tersebut secara tidak sengaja menguji coba aplikasi tersebut dengan hasil pemilu tahun 2008, namun data yang dirilis tidak sama dengan jumlah maupun persentase dari data pemilu 2008.[28][29][30]
Pada 10 Oktober, Hasanli menyerukan agar hasil pemilu 2013 ini dibatalkan karena penggelapan suara, mengklaim bahwa pemilu dilaksanakan secara tidak bebas dan tidak adil dengan adanya persekongkolan dan kendali pemerintah terhadap seluruh saluran televisi.[31]
