Niccolò Machiavelli (3 Mei 1469 – 21 Juni 1527) adalah diplomat dan politikus asal Italia yang juga seorang filsuf.[1] Sebagai ahli teori, Machiavelli adalah figur utama dalam realitas teori politik, ia sangat disegani di Eropa pada masa Renaisans. Dua bukunya yang terkenal, Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio ("Diskursus tentang Livio") dan Il Principe ("Sang Penguasa"), awalnya ditulis sebagai harapan untuk memperbaiki kondisi pemerintahan di Italia Utara, kemudian menjadi buku umum dalam berpolitik pada masa itu.
Il Principe, atau Sang Penguasa menguraikan tindakan yang bisa atau perlu dilakukan seseorang untuk mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan.[2]
Nama Machiavelli, kemudian diasosiasikan dengan hal yang buruk, untuk menghalalkan cara untuk mencapai tujuan. Orang yang melakukan tindakan seperti ini disebut makiavelis.
Niccolò Machiavelli
Asal
Niccolò dilahirkan di Firenze, 3 Mei 1469. Ayahnya bernama Bernardo, dan keluarganya termasuk golongan terkemuka —walaupun tidak seberkuasa keluarga Pazzi ataupun Medici.[3] Ketika ia lahir, kondisi yang dialami keluarganya sedang sulit dan ayahnya itu sedang mengalami kebangkrutan. Ayahnya yang ahli hukum itu, menurut hukum dilarang menjalankan profesinya. Sehingga, diam-diam profesi ini ayahnya lakoni dengan menawarkan layanan berbiaya rendah guna menolong orang-orang yang berada dalam kondisi tak menguntungkan.[3]
Karya
Karya-karya Machiavelli tidak hanya di bidang politik, tetapi juga sejarah, yaitu; History of Florence, Discourse on the First Decade of Titus Livius, a Life of Castruccio Castrancani, dan History of the Affair of Lucca. Di bidang kesusasteraan, dia pernah menulis suatu tiruan dari the Golden Ass of Apuleius, the play Mandragola, serta Seven Books on the Art of War. Tentu saja di antara karya-karyanya yang paling banyak dikenal adalah The Prince (1932). Isu utama dalam buku ini adalah bahwa semua tujuan dapat diusahakan untuk membangun dan melestarikan kekuasaan sebagai tujuan akhir yang dapat dibenarkan. Dan seburuk-buruknya tindakan pengkhianatan adalah penguasa yang dijustifikasi oleh kejahatan dari yang diperintah.
The Prince dinyatakan terlarang oleh Paus Clement VIII.
Selengkapnya karya-karya Machiavelli dalam bahasa Italia meliputi; Discorso sopra le cose di Pisa (1499), Del modo di trattare i popoli della Valdichiana ribellati (1502), Del modo tenuto dal duca Valentino nell’ ammazzare Vitellozo Vitelli, Oliverotto da Fermo (1502), Discorso sopra la provisione del danaro (1502), Decennale primo (1506 poema in terza rima), Ritratti delle cose dell’Alemagna (1508-1512), Decennale secondo (1509), Ritratti delle cose di Francia (1510), Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio (1512-1517), Il Principle (1513), Andria (1517), Mandragola (1518), Della lingua (1514), Clizia (1525), Belfagor arcidiavolo (1515), asino d’oro (1517), Dell’arte della guerra (1519-1520), Discorso sopra il riformare lo stato di Firenze (1520), Sommario delle cose della citta di Lucca (1520), Vita di castruccio Castracani da Lucca (1520), Istorie fiorentine (1520-1525), dan Frammenti storici (1525).
Karya-karya Machiavelli mengakibatkan banyak pihak yang menempatkannya sebagai salah satu pemikir brilian pada masa renaissance, sekaligus figur yang sedikit tragis. Pemikiran Machiavelli berkembang luas pada abad ke-16 dan ke-17 sehingga namanya selalu diasosiasikan penuh liku-liku, kejam, serta dipenuhi keinginan rasional yang destruktif. Tidak ada pemikir yang selalu disalahpahami daripada Machiavelli. Kesalahpahaman tersebut terutama bersumber pada karyanya yang berjudul The Prince yang memberikan metode untuk mendapatkan dan mengamankan kekuasaan politik. Selain itu, juga terdapat karya lain yang banyak menjadi Referensi yaitu Discourses on the Ten Books of Titus Livy.
Terdapat tiga pandangan berbeda terhadap Machiavelli dilihat dari karya-karyanya. Pandangan pertama, menyatakan bahwa Machiavelli adalah pengajar kejahatan atau paling tidak mengajarkan immoralism dan amoralism. Pandangan ini dikemukakan oleh Leo Strauss (1957) karena melihat ajaran Machiavelli menghindar dari nilai keadilan, kasih sayang, kearifan, serta cinta, dan lebih cenderung mengajarkan kekejaman, kekerasan, ketakutan, dan penindasan.
Pandangan kedua, merupakan aliran yang lebih moderat dipelopori oleh Benedetto Croce (1925) yang melihat Machiavelli sekadar seorang realis atau pragmatis yang melihat tidak digunakannya etika dalam politik. Padangan ketiga yang dipelopori oleh Ernst Cassirer (1946), yang memahami pemikiran Machiavelli sebagai sesuatu yang ilmiah dan cara berpikir seorang scientist. Dapat disebutkan sebagai “Galileo of politics” dalam membedakan antara fakta politik dan nilai moral (between the facts of political life and the values of moral judgment).
Inovasi Machiavelli dalam buku Discourses on Livy dan The Prince adalah memisahkan teori politik dari etika. Hal itu bertolakbelakang dengan tradisi barat yang mempelajari teori politik dan kebijakan sangat erat kaitannya dengan etika seperti pemikiran Aristoteles yang mendefinisikan politik sebagai perluasan dari etika. Dalam pandangan barat, politik kemudian dipahami dalam kerangka benar dan salah, adil dan tidak adil. Ukuran-ukuran moral digunakan untuk mengevaluasi tindakan manusia di lapangan politik. Saat itu, Machiavelli telah menggunakan istilah la stato, yang berasal dari istilah latin status, yang menunjuk pada ada dan berjalannya kekuasaan dalam arti yang memaksa, tidak menggunakan istilah dominium yang lebih menunjuk pada kekuasaan privat.
Buku-buku abad pertengahan memberikan kepercayaan bahwa penggunaan kekuasaan politik hanya dibenarkan jika dimiliki oleh orang-orang yang memiliki karakter memenuhi nilai-nilai luhur. Jika pemegang kekuasaan menginginkan kedamaian dan tetap menduduki jabatannya, harus bertindak sesuai dengan standar kebaikan dan etika. Mereka hanya akan dipatuhi sepanjang menunjukkan pemenuhan nilai-nilai moral.
Adalah Machiavelli yang pertama kali mendiskusikan fenomena sosial politik tanpa merujuk pada sumber-sumber etis ataupun hukum. Inilah pendekatan pertama yang bersifat murni scientific terhadap politik. Bagi Machiavelli, politik hanya berkaitan dengan satu hal semata, yaitu memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. Hal lainnya, seperti agama dan moralitas, yang selama ini dikaitkan dengan politik sesungguhnya tidak memiliki hubungan mendasar dengan politik, kecuali bahwa agama dan moral tersebut membantu untuk mendapat dan mempertahankan politik. Keahlian yang dibutuhkan untuk mendapat dan melestarikan kekuasaan adalah perhitungan. Seorang politikus mengetahui dengan benar apa yang harus dilakukan atau apa yang harus dikatakan dalam setiap situasi.
Machiavelli mengakui bahwa hukum yang baik dan tentara yang baik merupakan dasar bagi suatu tatatan sistem politik yang baik. Namun karena paksaan dapat menciptakan legalitas, maka dia menitikberatkan perhatian pada paksaan. Karena tidak akan ada hukum yang baik tanpa senjata yang baik, maka Machiavelli hanya akan membicarakan masalah senjata. Dengan kata lain, hukum secara keseluruhan bersandar pada ancaman kekuatan yang memaksa. Otoritas merupakan hal yang tidak mungkin jika terlepas dari kekuasaan untuk memaksa. Oleh karena itu, Machiavelli menyimpulkan bahwa ketakutan selalu tepat digunakan, seperti halnya kekerasan yang secara efektif dapat mengontrol legalitas. Seseorang akan patuh hanya karena takut terhadap suatu konsekuensi, baik kehilangan kehidupan atau kepemilikan. Argumentasi Machiavelli dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa politik secara keseluruhan dapat didefinisikan sebagai supremasi kekuasaan memaksa. Otoritas adalah suatu hak untuk memerintah.
Dalam the Prince digambarkan cara-cara agar seorang individu dapat memperoleh dan mempertahankan kekuasaan negara. Situasi sosial dan politik dalam buku tersebut dilukiskan dalam kondisi yang sangat tidak dapat diprediksi dan mudah berubah. Hanya orang hebat dengan pikiran penuh perhitungan yang dapat menaklukkan kondisi sosial politik tersebut. Penolakan Machiavelli terhadap penghakiman etis dalam politik mengakibatkan pemikirannya disebut sebagai pemikiran renaisans yang anti-Christ.
Citra Machiavelli yang menentang kekuasaan gereja juga terlihat dalam buku the Discourse yang secara jelas menyatakan bahwa bahwa Kristianitas konvensional melemahkan manusia dari kekuatan yang diperlukan untuk menjadi masyarakat sipil yang aktif. Dalam the Prince juga terdapat penghinaan, disamping penghormatan, terhadap kondisi gereja dan kepausan pada saat itu. Pandangan-pandangan Machiavelli mengakibatkan beberapa penulis seperti Sullivan (1996) dan Anthony Parel (1992) berpendapat bahwa Machiavelli adalah penganut agama pagan seperti masyarakat Romawi kuno.
Untuk memahami pemikiran Machiavelli, negara tidak boleh dipikirkan dalam kacamata etis, tetapi dengan kacamata medis. Pada saat itu, Italia sedang menderita dan menyedihkan, sedangkan Florentine dalam bahaya besar. Untuk itu negara harus dibuat menjadi kuat bukan dengan pendekatan etis tetapi medis. Rakyat yang berkhianat harus diamputasi sebelum menginfeksi seluruh negara (seditious people should be amputated before they infect the whole state). Machiavelli melihat politik seperti kondisi medan perang yang harus ditaklukkan.
Nilai (virtú), dalam bahasa Machiavelli dipahami sebagai individu yang memiliki kemampuan untuk mewujudkan keinginannya dalam situasi sosial yang berubah melalui kehendak yang kuat, kekuatan, serta perhitungan dan strategi yang brilliant. Bahkan, untuk mendapatkan cinta seorang perempuan (Fortune), seorang raja yang idela tidak meminta atau memohon, tetapi mengambilnya secara fisik dan melakukan apapun yang dia mau. Skandal tersebut melambangkan potensi manusia yang sangat kuat di lapangan politik.
Virtú, dalam konsepsi Machiavelli adalah kualitas personal yang dibutuhkan oleh seorang raja untuk mengelola negaranya dan meningkatkan kekuasaannya. Raja harus memiliki kualitas virtú yang paling tinggi, bahkan jika dibutuhkan untuk dapat bertindak sangat jahat. Untuk dapat menjadi seseorang yang memiliki kualitas virtú, raja harus bersifat fleksibel (flexible disposition). Orang yang sesuai untuk memegang kekuasaan menurut Machiavelli adalah seseorang yang dapat melakukan berbagai tindakan dari yang baik hingga yang buruk. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan Virtú adalah segala hal yang terkait dengan kekuasaan. Penguasa Virtú dituntut untuk memiliki kompetensi menjalankan kekuasaan. Memiliki Virtú berarti memiliki kemampuan atas segala aturan yang terkait dengan menjalankan kekuasaan secara efektif. Virtú adalah kekuasaan politik.
Konsepsi lain yang menghubungkan antara Virtú dengan pelaksanaan kekuasaan yang efektif adalah Fortuna. Fortuna adalah musuh dari tatanan politik, merupakan ancaman bagi keselamatan dan keamanan negara. Penggunaan konsep fortuna ini menimbulkan banyak perdebatan. Secara konvensional, fortuna diartikan sebagai keramahan, sesuatu yang lunak dan tidak berbahaya, tetapi juga sifat ketuhanan yang berubah-ubah sebagai sumber dari kebaikan sekaligus keburukan manusia. Sedangkan Machiavelli mengartikan fortuna sebagai kedengkian dan sumber kesengsaraan manusia yang tidak dapat ditoleransi (uncomprommising fount of human misery), penderitaan, dan musibah. Jika fortuna menentukan kemajuan yang dicapai umat manusia, maka tidak ada seorangpun yang dapat bertindak secara efektif berhadapan dengan ketuhanan.
Dia menggambarkan fortuna menyerupai “satu dari sungai kita yang merusak, yang pada saat marah akan mengubah daratan menjadi danau, meruntuhkan pohon dan bangunan, mengambil dunia dari satu titik dan meletakkannya pada titik lain; semua orang melarikan diri sebelum banjir; semua orang marah dan tidak ada yang dapat menolak” (one of our destructive rivers which, when it is angry, turn the plains into lakes, throws down the trees and buildings, takes earth from one spot, puts it in another; everyone flees before the flood; everyone yields to its fury and nowhere can repel it). Kemarahan dan musibah tersebut tidak berarti berada di luar kekuasaan manusia. Sebelum hujan tiba, masih mungkin untuk melakukan sesuatu untuk mengalihkan atau mengubah konsekuensinya. Gambaran tersebut dikemukanan oleh Machiavelli untuk menyatakan bahwa fortuna dapat diatasi oleh manusia, tetapi harus dengan persiapan dengan Virtú dan kebijakan.
Kesuksesan politik bergantung kepada apresiasi berjalannya fortuna. Pengalaman Machiavelli mengajarkan bahwa adalah lebih baik bergerak cepat (impetuous) daripada berhati-hati, karena fortuna adalah seorang perempuan dan diperlukan untuk menempatkannya di bawah kita, mengacaukan dan menganiayanya. Dengan kata lain, fortuna menuntut respon kekerasan dari mereka yang hendak mengontrolnya.
Jika buku the Prince banyak menimbulkan perdebatan, maka tidak demikian halnya dengan buku the Discourses on the Ten Books of Titus Livy yang oleh banyak ahli dipandang mewakili komitmen dan kepercayaan politik pribadi Machiavelli, khususnya terhadap republik. Dalam semua karyanya, secara konsisten Machiavelli membagi tatanan kehidupan sipil dan politik menjadi yang bersifat minimal dan yang penuh yang memengaruhi pencapaian kehidupan bersama.
Tatanan konstitusional yang minimal adalah di mana subjek hidup dengan aman (vivere sicuro), diatur oleh pemerintah yang kuat yang senantiasa mengawasi perkembangan bangsawan dan rakyatnya, tetapi diimbangi dengan mekanisme hukum dan institusional lainnya. Sedangkan tatanan konstitusional yang penuh, tujuan tatanan politik adalah untuk kebebasan masyarakat (vivere libero) yang diciptakan secara aktif oleh partisipasi dan interaksi antara kaum bangsawan dan rakyat.
Nicolo Machiavelli memandang kekuasaan bukanlah semata – mata untuk kepentingan diri sendiri, akan tetapi itu semua adalah untuk kehormatan dan kesejahteraan negara, itulah prinsip Machiavelli. Ada beberapa hal yang diungkapkan Machiavelli kepada seorang penguasa dalam merebut dan mempertahankan kekuasaan, seorang penguasa harus respect terhadap situasi dan kondisi negaranya. Jangan sampai seorang penguasa melakukan tindakan yang salah dalam mengambil tindakan politik.[4] Mengenai kekuasaan dan penguasa, bagi Machiavelli kekuasaan merupakan raison d’etre negara. Negara itu merupakan simbolisasi tertinggi kekuasaan politik yang sifatnya mencakup semua serta mutlak. Bertolak dari pandangan Machiavell itu, menurut Ahmad Suhelmi tokoh ini memiliki obsesi terhadap negara kekuasaan dimana kedaulatan tertinggi terletak pada kekuasaan penguasa dan bukan rakyat dan prinsip-prinsip hukum. Machiavelli juga mengungkapkan bahwa untuk mendapatkan kekuasaan dapat saja menggunakan cara-cara keji dan tidak baik. Namun hal tersebut hanya menjadikan ia sebagai penguasa yang berkuasa bukan penguasa yang dihormati. Dan negara yang maju harus dibentuk oleh satu orang, peraturan-peraturan dan pemerintah yang diciptakannya menentukan watak nasional daripada bangsanya.[5]
Selama kariernya sebagai sekretaris dan diplomat pada Republik Florentine, Machiavelli mendapatkan pengalaman di lingkungan inti pemerintahan Prancis yang menurut pandangannya adalah model konstitusional minimal (the “secure” [but not free] polity). Machiavelli melihat kerajaan Prancis dan Rajanya memiliki dedikasi terhadap hukum. Dia menyatakan bahwa kerajaan Prancis merupakan kerajaan yang pada saat itu paling baik pengaturan hukumnya. Raja Prancis dan para bangsawan yang berkuasa dikontrol oleh aturan hukum yang dilaksanakan oleh otoritas independen dari parlemen. Oleh karena itu, kesempatan adanya tindakan tirani yang tak terkendali dapat dieliminasi.
Bagaimanapun bagusnya penataan dan kepatuhan hukum dalam rezim yang demikian, menurut pandangan Machiavelli tidak sesuai dengan vivere libero. Sepanjang terdapat kehendak publik untuk mendapatkan kebebasannya, raja yang tidak dapat memenuhinya harus meneliti apa yang dapat membuat mereka menjadi bebas. Dia menyimpulkan bahwa beberapa individu menginginkan kebebasan hanya untuk dapat memerintah yang lain. Sebaliknya, sebagian besar mayoritas rakyat mengalami kebingungan antara kebebasan dan keamanan, membayangkan bahwa keduanya adalah identik. Namun ada juga yang menginginkan kebebasan untuk tujuan hidup dengan aman (vivere sicuro). Machiavelli kemudian menyatakan bahwa rakyat hidup dengan aman (vivere sicuro) tanpa alasan lain dibanding dengan rajanya yang terikat hukum guna memberikan keamanan bagi seluruh rakyat. Karakter kepatuhan terhadap hukum dari rezim Prancis adalah untuk memastikan keamanan, tetapi keamanan tersebut jika diperlukan tidak boleh dicampurkan dengan kebebasan. Inilah batasan dari aturan dari monarki, bahkan untuk kerajaan yang paling baik, tidak akan dapat menjamin rakyatnya dapat diperintah dengan tenang dan tertib.ini merupakan hal yang sangat membanggakan.
^Mujahid, Haikal. 2011. Etika dan Kekuasaan: Pemikiran Niccolo Machiavelli Atas Etika dan Kekuasaan dalam Ranah Politik. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah: Jakarta (Skripsi)
^Syam, Firdaus. 2007. Pemikiran Politik Barat Sejarah, Filsafat, Ideologi, dan Pengaruhnya Terhadap Dunia Ke-3. Bumi Aksara: Jakarta.
Bacaan
Strathern, Paul (2001). 90 Menit Bersama Machiavelli. Jakarta: Penerbit Erlangga. ISBN 979-688-281-7.
