Kepresidenan Joko Widodo

Presiden Joko Widodo merupakan presiden ke-7 Indonesia dan merupakan presiden yang berlatar belakang kurang mampu pada masa kecilnya[1],bahkan hidup di bantaran sungai [2]

Kepresidenan Joko Widodo dimulai pada 20 Oktober 2014, ketika ia dilantik di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), setelah memenangkan Pemilu 2014,[3] hingga sekarang. Jabatan Joko Widodo (Jokowi) sebagai Presiden Indonesia ini sudah berada di periode kedua. Ia merupakan Presiden Indonesia ke-7.[4] Kepresidenannya didukung penuh oleh partainya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).[5]

Kampanye dan pemilihan

2014

Artikel utama: Pemilihan umum Presiden Indonesia 2014

Isu yang dihadapi

Sepanjang kampanyenya, Jokowi menghadapi berbagai macam isu, terutama dalam perihal suku, agama, ras, dan aliran (SARA).[6] Lawannya, Prabowo Subianto diisukan melakukan pelanggaran administrasi sebanyak 67 kali dari total 109 laporan, sedangkan Jokowi hanya 40 kali.[7] Isu lain pun terjadi yang mengatakan bahwa Jokowi merupakan calon presiden boneka sang ketua partai, Megawati Soekarnoputri.[8] Kampanye hitam pun kerap menyerangnya.[8] Isu pertama mengatakan bahwa aslinya ia merupakan seorang Tionghoa beragama Kristen.[9] Jokowi disebut sebagai keturunan Cina yang bernama Wie Jo Koh.[8] Isu keturunan bahwa ia keturunan Tionghoa bukanlah masalah yang amat besar karena menurut beberapa sumber hal tersebut dibenarkan. Ada yang mengatakan bahwa ayah Jokowi yang merupakan keturunan Tionghoa memiliki nama Oey Hong Liong.[10]

Perjalanan saat pemilihan

Pilpres tahun 2014 merupakan salah satu yang terpanas. Hal ini disebabkan oleh perbedaan tipis baik pada jajak pendapat maupun pada hasil akhir pemilu[11] hingga-hingga Komisi Pemilihan Umum (KPU) sempat dinilai tidak siap untuk menghadapi perbedaan hasil pilpres yang sangat tipis.[12]

Hasil suara

Berikut ini adalah data hasil rekapitulasi suara dari KPU.[13][14][15][16]

Provinsi	Total Suara Jokowi-JK	Total Suara Sah	Persentase
Kalimantan Barat	1.573.046	2.605.400	60,38 / 100
Nusa Tenggara Barat	701.238	2.545.416	27,55 / 100
Aceh	913.309	2.002.599	45,61 / 100
Sumatera Selatan	2.027.049	4.159.212	48,74 / 100
Kalimantan Selatan	939.748	1.881.557	49,95 / 100
Kepulauan Riau	491.819	824.727	59,63 / 100
Jambi	897.787	1.769.103	50,75 / 100
Kepulauan Bangka Belitung	412.359	613.065	67,26 / 100
Daerah Istimewa Yogyakarta	1.234.249	2.211.591	55,81 / 100
Bengkulu	523.669	956.842	54,73 / 100
Sulawesi Barat	456.021	621.515	73,37 / 100
Kalimantan Tengah	696.199	1.164.476	59,79 / 100
Gorontalo	221.497	600.232	36,90 / 100
Sulawesi Tenggara	622.217	1.133.351	54,90 / 100
Sumatera Barat	539.308	2.336.813	23,08 / 100
Bali	1.535.110	2.149.351	71,42 / 100
Riau	1.342.817	2.692.155	49,88 / 100
Maluku	443.040	877.021	50,52 / 100
Sulawesi Tengah	767.151	1.399.160	54,83 / 100
Jawa Tengah	12.959.540	19.445.260	66,65 / 100
Jawa Barat	9.530.315	23.697.696	40,22 / 100
Lampung	2.299.889	4.333.813	53,07 / 100
Sulawesi Utara	724.553	1.344.648	53,88 / 100
Kalimantan Timur	1.190.156	1.877.890	63,38 / 100
Sumatera Utara	3.494.835	6.326.367	55,24 / 100
Papua Barat	360.379	532.907	67,63 / 100
Banten	2.398.631	5.591.302	42,90 / 100
Nusa Tenggara Timur	1.488.076	2.257.467	65,92 / 100
Sulawesi Selatan	3.037.026	4.251.883	71,43 / 100
Jawa Timur	11.669.313	21.946.401	53,17 / 100
Papua	2.026.735	2.795.867	42,90 / 100
Maluku Utara	256.601	563.393	45,55 / 100
Daerah Khusus Ibukota Jakarta	2.859.894	5.387.958	53,08 / 100
Luar Negeri	364.257	677.857	53,74 / 100
Total semuanya	70.997.833	133.575.277	53,15 / 100

2019

Artikel utama: Pemilihan umum Presiden Indonesia 2019 dan Kampanye Joko Widodo-Ma'ruf Amin dalam pemilihan umum Presiden Indonesia 2019

Pada 2018, Jokowi mengumumkan bahwa ia akan mencalonkan diri dalam pemilihan umum presiden 2019. Wakil presiden Jusuf Kalla dianggap tidak memenuhi syarat untuk mencalonkan lagi karena batasan masa jabatan yang ditentukan untuk jabatan presiden dan wakil presiden. (Jusuf Kalla telah menjalani masa jabatan lima tahun sebagai wakil presiden pada masa kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dari 2004 hingga 2009.) Spekulasi mengenai siapa yang akan dipilih Jokowi sebagai calon wakil presidennya terfokus pada beberapa kandidat termasuk Mahfud MD, seorang mantan menteri pertahanan dan hakim agung Mahkamah Konstitusi.

Pada 9 Agustus 2018, secara mengejutkan, Jokowi mengumumkan bahwa Ma'ruf Amin akan menjadi pasangannya. Mahfud telah dilaporkan sedang mempersiapkan diri untuk menjadi calon wakil presiden, namun, setelah dorongan oleh beberapa partai dari koalisi pemerintah Jokowi dan tokoh-tokoh Islam yang berpengaruh, Ma'ruf dipilih sebagai gantinya.[17] Jokowi memilih Ma'ruf karena pengalamannya yang luas dalam urusan pemerintahan dan agama.[18]

Pada Januari 2019, diberitakan bahwa Jokowi sedang mempertimbangkan pembebasan Abu Bakar Ba'asyir karena usia tua dan kesehatan yang menurun. Langkah ini dipandang kontroversial sebagai bagian dari semakin banyaknya tindakan yang diambil oleh Jokowi untuk menenangkan hati orang Muslim konservatif menjelang pemilihan.[19] Rencana itu dibatalkan pada tanggal 23 Januari, karena Ba'asyir menolak untuk berjanji setia pada ideologi negara Pancasila yang merupakan salah satu syarat pembebasannya.[20] Jokowi telah menolak untuk memberikan pandangan pada penahanan sekitar 1.000.000 Muslim Uighur oleh pemerintah Tiongkok di kamp-kamp pendidikan ulang di provinsi Xinjiang dengan menyatakan "Saya tidak tahu tentang Xinjiang" dan tidak memberikan komentar.[21][22][23][24][25]

Setelah empat tahun menjabat, tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi tetap tinggi, berkisar antara 60–70%.[26][27] Hasil quick count menunjukkan bahwa Jokowi diperkirakan memenangkan pilpres dengan suara 54 persen.[28] Akan tetapi, Prabowo mengklaim bahwa perhitungan oleh tim kampanyenya sendiri menunjukkan bahwa dia meraih suara 62 persen.[29][30]

Kabinet

Kabinet Kerja

Artikel utama: Kabinet Kerja (2014–2019)

Pada periode pertama, Jokowi menamakan kabinetnya sebagai "Kabinet Kerja".[31] Menurut Jokowi, ia menamakan kabinetnya "Kerja" karena ia ingin para pembantunya bekerja untuk kepentingan rakyat.[32] Kabinet Kerja Jilid I yang diumumkan pada 26 Oktober 2014 dan dilantik keesokan harinya pada 27 Oktober 2014.[33] Susunan kabinet ini berasal dari kalangan profesional, usulan partai politik pengusung pasangan Jokowi–JK pada Pilpres 2014 (PDI Perjuangan, PKB, Partai NasDem, dan Partai Hanura) ditambah PPP, PAN, dan Partai Golkar yang bergabung setelahnya, serta tim sukses pasangan Jokowi-JK pada Pilpres 2014. Pada kabinet ini, Joko Widodo menyatukan beberapa kementerian, membuat kementerian baru, memindahkan beberapa nomenklatur di kementerian lain serta mengubah nama kementerian. Berikut detail pengubahan kementerian pada kabinet kerja.[34][35]

Keterangan	Kementerian/Lembaga di Kabinet Indonesia Bersatu II (2009–2014)	Kementerian/Lembaga di Kabinet Kerja (2014–2019)
Kementerian Baru	—	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
	Badan Pertanahan Nasional	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
Penyatuan kementerian	Kementerian Lingkungan Hidup	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Kementerian Kehutanan
	Kementerian Pekerjaan Umum	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	Kemeterian Perumahan Rakyat
Pengubahan nama	Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Pemindahan nomenklatur & Pengubahan nama	Kementerian Tenaga Kerja & Transmigrasi	Kementerian Tenaga Kerja
	Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
	Kementerian Riset dan Teknologi	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kementerian Pariwisata
		Badan Ekonomi Kreatif
Pembubaran & pendirian lembaga baru	Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan	Unit Staf Kepresidenan (kemudian berubah menjadi Kantor Staf Presiden Republik Indonesia)

Kabinet Indonesia Maju

Artikel utama: Kabinet Indonesia Maju

Pada periode kedua, Joko Widodo menamakan kabinetnya Kabinet Indonesia Maju. Format kementerian tidak banyak berubah, namun pada tahun 2021, Kementerian Riset dan Teknologi dilebur ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di samping itu, Kementerian Investasi dibentuk.

Keterangan	Kementerian/Lembaga di Kabinet Kerja (2014–2019)	Kementerian/Lembaga di Kabinet Indonesia Maju (2019–2024)
Penggabungan kementerian dan lembaga	Kementerian Pariwisata	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	Badan Ekonomi Kreatif
Pemindahan nomenklatur dan Penambahan lembaga di kementerian	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional
Keterangan		2019–2021	2021–2024
Pemisahan lembaga dari kementerian dan penggabungan kementerian (2021)		Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional	Badan Riset dan Inovasi Nasional
			Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
		Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Pembentukan kementerian baru (2021)		Badan Koordinasi Penanaman Modal	Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal

Kebijakan dalam negeri

Pelantikan Presiden Joko Widodo pada tahun 2014

Jokowi memulai masa kepresidenannya dengan meluncurkan Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera. Upaya ini oleh partai oposisi dianggap untuk meredam sementara kenaikan harga BBM.[36] Jokowi dikritik karena meluncurkan program yang tidak memiliki payung hukum dan melanggar tertib anggaran,[37] namun hal ini dibantah oleh Jusuf Kalla, dengan argumen bahwa program kartu tersebut sebenarnya kelanjutan dari program yang sudah ada sehingga anggarannya pun mengikuti program tersebut.[38]

Ia menunjuk Faisal Basri sebagai ketua Tim Pemberantasan Mafia Migas, melantik Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur DKI Jakarta, dan mengumumkan kenaikan BBM dari Rp6.500 menjadi Rp8500. Kebijakan ini sempat diikuti demonstrasi di berbagai daerah di Indonesia.[39][40] Jokowi ingin mengalihkan dana subsidi tersebut untuk pembangunan infrastruktur dan kesehatan.[41] Di bidang kelautan, Jokowi menginstruksikan perlakuan keras terhadap pencuri ikan ilegal. Selain meminta diadakannya razia, ia juga berharap kapal pelanggar aturan ditenggelamkan.[42] Di bidang pertanian, Jokowi membagikan 1099 unit traktor tangan di Subang dengan harapan menggenjot produksi petani.[43] Ia juga mendorong terjadinya reformasi agraria dengan mendorong petani mendapat sertifikat sehingga dapat menggarap tanah dengan status legal. Ia juga mendorong hak penguasaan adat dan pengolahan hutan untuk kepentingan rakyat dengan konsep perhutanan sosial.[44]

Pada masanya, tercatat telah terjadi swasembada beras, jagung, bawang merah, dan cabai,[45] dengan membandingkan angka produksi yang lebih besar dari kebutuhan. Namun masih ditandai dengan beberapa kali impor untuk alasan memenuhi cadangan dan kepentingan kebutuhan beras dan jagung khusus yang tidak bisa disediakan petani Indonesia.

Di depan Joko Widodo dalam pembukaan forum kerja sama ekonomi negara-negara Asia-Pasifik (APEC) di Da Nang, Vietnam, Donald Trump secara khusus memuji Indonesia sebagai contoh negara yang berhasil mengangkat diri dari keterpurukan melalui institusi domestik dan demokratis.[46]

Infrastruktur

Pemerintahan Joko Widodo telah berjanji untuk mengembangkan dan memperbaiki infrastruktur Indonesia, dengan fokus pada pembangunan jalan dan jalur kereta api, pembangunan pelabuhan dan bandar udara, dan irigasi. Pada 2016, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp290 triliun (US$22 miliar) untuk infrastruktur, alokasi infrastruktur terbesar dalam sejarah Indonesia.[47] Jokowi telah memulai banyak proyek pembangunan infrastruktur, di antaranya adalah membangun Jalan Tol Trans-Sumatera,[48] Tol Solo-Kertosono,[49] pelabuhan Makassar,[50] meresmikan operasional terminal Teluk Lamong sebagai bagian dari Greater Surabaya Metropolitan Port,[51] dan lain sebagainya.

Transportasi

Penerapan Bus Raya Terpadu di 10 kota

Artikel utama: Teman Bus

Pada tahun 2017 melalui Kementerian Perhubungan, sistem Bus raya terpadu (BRT) diinisiasikan di beberapa kota, namun perkembangannya belum maksimal.

Pada tahun 2020, sistem Bus raya terpadu kembali diaktifkan dengan branding nama Teman Bus. Program ini dilaksanakan di 10 kota padat penduduk di Indonesia dengan tujuan agar masyarakat Indonesia bisa membiasakan diri untuk naik transportasi umum.[52][53]

Kereta Cepat Jakarta dan Bandung

Pemerintahan Jokowi telah merencanakan untuk membangun kereta cepat antara Jakarta dan Bandung menggunakan sponsor Jepang atau Cina. Pada akhir September 2015, Indonesia memberikan proyek kereta api bernilai miliaran dolar ini ke Cina,[54][55] mengecewakan Jepang.[56]

Kementerian Perhubungan menyampaikan serangkaian kekurangan dalam rencana kereta cepat senilai $5,5 miliar yang didanai Cina, menimbulkan keraguan pada proyek tersebut dan menyoroti batas-batas Joko Widodo dalam mengubah mega proyek menjadi kenyataan saat dia mencoba untuk menarik investor asing ke ekonomi terbesar di Asia Tenggara.[57]

Kebijakan di Papua

Jokowi memberikan perhatian khusus bagi Papua. Terlihat dari frekuensi kunjungan yang terhitung sangat sering dibanding presiden sebelumnya, dan banyaknya pembangunan infrastruktur di Papua. Di antaranya adalah pembangunan pasar tradisional dan jalan lintas Papua.[58] Banyak bandara perintis dibangun atau dibenahi sehingga terlihat lebih baik dan kapasitasnya lebih besar. Ia juga menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat pada 11 Desember 2017.[59]

Pada kunjungannya ke Papua bulan Mei 2015, Jokowi membebaskan 5 tahanan politik OPM dan membebaskan wartawan asing untuk melakukan peliputan di Papua seperti halnya daerah lain di Indonesia. Jokowi beralasan bahwa Indonesia sudah harus berpikir positif dan saling percaya.[60] Kebijakan Jokowi ini menuai pro dan kontra, terutama di kalangan DPR RI yang menyatakan bahwa kebijakan tersebut dapat membuat isu Papua dipolitisir ke dunia luar, karena masalah Papua yang sangat sensitif.[61]

Narkoba dan hukuman mati

Hukum Indonesia menetapkan hukuman mati untuk beberapa tindak kejahatan perdagangan narkotika dan korupsi.[62][63] Setelah menjabat presiden, Jokowi menyatakan dia menolak memberikan grasi bagi pelanggar narkoba yang menghadapi eksekusi di Indonesia.[64] Eksekusi yudisial di Indonesia dilakukan sesuai dengan Keputusan Presiden setelah dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan.[65] Kontroversi internasional dan hukum muncul setelah presiden tidak memiliki atau membaca dokumen yang terkait dengan permohonan grasi ketika dia menolak permintaan grasi dari dua warga negara asing.[66] Jokowi berpendapat bahwa Indonesia saat ini dalam keadaan darurat terkait kejahatan terkait narkoba, menegaskan bahwa "jumlah (pengguna narkoba ilegal) yang membutuhkan rehabilitasi hampir 4,5 juta orang." Dia menambahkan 1,2 juta pengguna narkoba tidak dapat direhabilitasi dan hampir 50 dari mereka meninggal setiap hari.[64] The Jakarta Globe melaporkan bahwa statistiknya salah.[67]

Pada Januari 2015, Jokowi membuat marah pemerintah Brasil dan Belanda karena mengeksekusi seorang warga negara Brasil (Marco Archer Moreira) dan seorang warga negara Belanda; keduanya telah dihukum karena penyelundupan narkoba di Indonesia.[68][69] Baik Brasil dan Belanda segera menarik duta besar mereka.[70]

Selama Maret 2015, Australia mengusulkan bahwa masalah seputar eksekusi yang diusulkan terhadap warganya, Myuran Sukumaran dan Andrew Chan, yang pada tahun 2007 telah ditolak haknya untuk pengujian yudisial oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia karena mereka bukan warga negara Indonesia,[71] akan diajukan ke Mahkamah Internasional.[72] Pada 29 April 2015, Indonesia mengeksekusi Sukumaran dan Chan. Sebagai protes, Australia segera menarik duta besarnya.[73] Pada 13 Mei 2015, Australia mengurangi bantuan luar negerinya ke Indonesia dari $605,3 juta menjadi $366,4 juta.[74] Mantan hakim konstitusi Indonesia Jimly Asshiddiqie, yang merupakan pemain kunci dalam lobi anti-hukuman mati di Jakarta menjelang eksekusi mati pada 29 April, mengatakan bahwa desakan agar Chan dan Sukumaran dieksekusi datang dari Widodo secara pribadi.[75]

Di sisi lain, pada tahun 2015 Jokowi memberikan seorang warga negara Filipina, Mary Jane Veloso, yang telah dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan Indonesia, penundaan sementara beberapa menit terakhir,[76] setelah Presiden Filipina Benigno Aquino III secara pribadi memohon kepada Jokowi untuk grasi.[77] Keluarga Veloso bersikeras bahwa "dia ditipu oleh sindikat narkoba untuk terbang ke Indonesia pada tahun 2010 dengan lebih dari lima pon heroin tersembunyi dalam sebuah koper."[78] Penundaan eksekusi dikeluarkan "setelah seseorang yang diduga merekrutnya dan menipu dia untuk membawa narkoba ke Indonesia menyerahkan diri kepada pihak berwenang di Filipina."[79]

Seorang warga negara Prancis, Serge Atlaoui, dijatuhi hukuman mati di Indonesia pada 2007 setelah dinyatakan bersalah atas kejahatan narkoba; Atlaoui membantah keterlibatan. Pada 2015, Corinne Breuze, duta besar Prancis untuk Indonesia, memperingatkan Jokowi bahwa eksekusi Atlaoui "tidak akan tanpa konsekuensi untuk hubungan bilateral kita"; Prancis, yang menghapus hukuman mati pada tahun 1981, menentang hukuman mati dalam setiap keadaan.[80] Presiden Prancis Francois Hollande mengatakan bahwa akan ada konsekuensi diplomatik jika Atlaoui dihukum mati.[81] Atlaoui direncanakan akan dieksekusi pada April 2015, tetapi diberikan penangguhan sementara karena banding yang tertunda.[78][81]

Sikap pro-hukuman mati Jokowi telah menarik perhatian internasional, tidak hanya karena dapat membahayakan hubungan luar negeri Indonesia dengan negara-negara dari para terpidana yang dihukum mati, seperti Brasil, Belanda, dan Australia,[82] tetapi juga karena dapat membahayakan warga negara Indonesia yang menghadapi hukuman mati di luar Indonesia.[83] Amnesty International mengutuk eksekusi tersebut, mengatakan bahwa Indonesia menunjukkan "pengabaian total untuk proses hukum dan perlindungan hak asasi manusia."[84] Meskipun demikian, untuk warga negaranya sendiri yang menghadapi eksekusi untuk pelanggaran narkoba di luar Indonesia, Jokowi mencoba membela mereka.[85] Pada Juli 2016, gelombang eksekusi ketiga direncanakan akan dilaksanakan.[86] Mary Jane Veloso tidak dimasukkan sebagai tahanan berikutnya dalam hukuman mati untuk dieksekusi.[87]

Sekitar 130 orang masih terpidana mati di Indonesia.[88]

Kelembagaan dan birokrasi

Penerapan Gerakan Revolusi Mental di Lembaga Negara

Istilah Revolusi Mental dikampanyekan pada Pemilihan Presiden 2014[89], gebrakan ini diapresiasi akademisi dan aktivis pada saat itu.[90] Gerakan ini diartikan oleh pemerintah melalui Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebagai menciptakan gerakan membangun karakter bangsa yang mengubah cara pikir menjadi lebih baik, mandiri, berkarakter dan nasionalis. Pada pelaksanaannya jargon ini terus dikumandangkan sampai perencanaan internal di birokrat pada September 2015.[91]

Penerapannya pun diaplikasikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, melalui Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2015, yang dimana birokrat diwajibkan melaporkan kekayaannya pada Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN),[92] yang sebelumnya hanya diwajibkan oleh pejabat negara. Selain itu juga dilakukan efisiensi anggaran dengan melarang semua pejabat negara dan birokrat untuk menggunakan fasilitas negara di luar rapat-rapat. Efisiensi ini menghemat anggaran trilliunan rupiah.[90]

Gerakan Revolusi Mental ini dipertegas melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 2016.[93] Namun seiring waktu, penerapan gerakan ini hanya dilakukan di awal pemerintahan.

Pembubaran puluhan lembaga nonstruktural

Dalam upaya merampingkan birokrasi dan anggaran, Presiden Joko Widodo melakukan pembubaran puluhan lembaga non-struktural (LNS) secara bertahap. LNS yang dibubarkan dialihkan fungsinya di kementerian/lembaga yang terkait.[94] Pada tahun 2014, Jokowi melalui Perpres Nomor 176 Tahun 2014 membubarkan 10 LNS, diantaranya BKP4N, BP KAPET, DBN, DGI, DEPANRI, Dewan Pengembangan KTI, Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan, KAN-PBPTA, KHN, dan LKP2KS Paca.[95] Di tahun 2015 dibubarkan 2 LNS melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015, yakni BP REDD+ dan DNPI.

Lanjut di tahun 2016, sebanyak 9 LNS dibubarkan melalui Perpres Nomor 116 Tahun 2016, yakni BBN, BKPRN, BP-Bimas, DKI, DNK-PBPB, DPKEK, Komnas Pengendalian Zoonosis, KPP-KEK Batam, Bintan, dan Karimun, TN-PNR.[96] Pada tahun 2017, dua LNS yang dibubarkan, yakni BPLS dan Komisi Penanggulangan AIDS.

Agraria

Kebijakan sertipikat tanah gratis

Jokowi menyerahkan sertipikat tanah untuk warga Kota Parepare dan sekitarnya (2018)

Setelah mendirikan Kementerian Agraria dan Tata Ruang pada pembentukan kabinet di tahun 2014, dijalankan Proyek Operasi Nasional Agraria yang salah satunya menggratiskan sertipikat tanah bagi warga berpenghasilan rendah serta percepatan pembuatan sertifikat. Di awal tahun 2015, pemerintahan Joko Widodo melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang menerbitkan 26.900 sertipikat gratis bagi warga Kalimantan Selatan[97] Kebijakan kemudian ini disandingkan dengan paket kebijakan ekonomi, dengan mempercepat proses penerbitan sertipikat dan pemberian insentif pajak untuk industri pada karya.[98] Hingga di akhir pemerintahannya, jutaan sertipikat tanah diterbitkan secara gratis.

Pendidikan

Penonaktifan dan pembubaran perguruan tinggi

Pada tahun 2015, Kementerian Riset, Pendidikan, Tinggi dan Teknologi menonaktifkan sementara 243 perguruan tinggi (PT). Hal ini dilakukan karena ditemukan penemuan pelanggaran berupa praktik jual beli ijazah di perguruan tinggi yang bersangkutan.[99] Sepanjang 2015 hingga 2019, 130 perguruan tinggi dibubarkan karena sudah tidak memenuhi persyaratan, selain itu ada pula karena permintaan dari pihak perguruan tinggi sendiri.[100]

Zonasi Pendidikan Dasar dan Menengah

Pemerintahan Joko Widodo melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerapkan sistem Zonasi pada tahun 2017. Sistem Zonasi ini dilakukan dengan tujuan mendorong terwujudnya pemerataan kualitas sekolah.[101] Namun pada praktiknya, sistem ini menimbulkan banyak pro dan kontra.

Pemindahan Ibu Kota Negara

Upacara HUT ke-79 RI di Istana Garuda

Pada April 2019, Joko Widodo mengumumkan pemindahan ibu kota negara ke luar pulau Jawa.[102] Setelah beberapa kajian dari beberapa kementerian seperti Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Keuangan dan instansi terkait, ibu kota negara dipindahkan di Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara di provinsi Kalimantan Timur. Keputusan pemindahan ibu kota di Kalimantan Timur diumumkan pada 26 Agustus 2019,[103] kemudian perencanaan ini dicantumkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020–2024.[102]

Tujuan dipindahkannya ibu kota yakni untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata termasuk di Kawasan Timur Indonesia. Pembangunan ibu kota baru ditunda kurang lebih 2 tahun karena alokasi APBN difokuskan ke kesehatan akibat Covid-19. Pada Januari 2022, Joko Widodo menamakan Nusantara sebagai ibu kota baru.[104] Dua bulan kemudian (Maret 2022, Joko Widodo bersama 34 gubernur di seluruh provinsi Indonesia melakukan penyatuan tanah air dari masing-masing provinsi di ibu kota Nusantara.[105]

Pada Agustus 2024, Jokowi mengalihkan upacara nasional hari kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia di Nusantara, karena adanya keterbatasan peserta upacara, sebagian dilaksanakan juga di Istana Merdeka Jakarta.[106][107]

Kebijakan luar negeri

Joko Widodo dan Salman dari Arab Saudi, 1 Maret 2017

Joko Widodo dan Mahathir Mohamad, 9 Agustus 2019

Sebelum pemilihan Jokowi, kebijakan luar negeri Indonesia di bawah mantan Presiden Yudhoyono dibentuk oleh pernyataan misi, "Seribu teman dan nol musuh".[108]

Jokowi telah mengamanatkan kebijakan tiga cabang untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia, meningkatkan perlindungan terhadap warga negara Indonesia, dan mengintensifkan diplomasi ekonomi.[109]

Menurut Jokowi, pemerintah Indonesia tidak bisa lagi mentolerir situasi di mana lebih dari 5.000 kapal beroperasi secara ilegal di perairannya setiap hari, mempermainkan kedaulatan Indonesia dan mengakibatkan kerugian tahunan lebih dari $20 miliar.[110] "Setiap hari, ada sekitar 5.400 kapal nelayan [asing] di perairan dan laut kita," katanya. "Sebanyak 90% di antaranya beroperasi secara ilegal."[111]

Jokowi juga mempromosikan upaya untuk membebaskan penyelundup narkoba Indonesia dari hukuman mati di luar negeri.[112]

Mulai tanggal 8 November 2014, ia mengikuti beberapa konferensi tingkat tinggi, seperti APEC, Asian Summit, dan G20. Jokowi menuai kontroversi setelah presentasinya di depan pengusaha di APEC. Sebagian mencerca presentasi ini sebagai upaya menjual negara kepada kepentingan asing,[113] sementara di lain pihak pidatonya dipuji karena dianggap tepat pada sasaran, dibanding presiden negara lain yang hanya memberi ceramah yang mengambang.[114] Dari APEC, Jokowi berhasil membawa komitmen investasi senilai Rp300 Triliun.[115]

Jokowi mendapat sambutan hangat dan pujian ketika menyampaikan pidato di hadapan peserta peringatan ke 60 tahun Konferensi Asia Afrika pada 22 April 2015. Jokowi menyampaikan perlunya mereformasi PBB dan badan internasional lainnya. Ia dipandang berani mengkritik lembaga prestisius dunia seperti PBB, Dana Moneter Internasional, dan Bank Dunia. Jokowi pun menuai kritik dari peneliti Amerika Serikat karena ia dipandang tidak konsisten dalam mengajak investor asing untuk masuk ke Indonesia.[116]

Pada Maret 2016 Jokowi merilis sebuah pernyataan yang menyerukan para pemimpin Muslim pada pertemuan puncak Organisasi Kerjasama Islam di Jakarta untuk bersatu dalam rekonsiliasi dan mendorong kemerdekaan Palestina.[117] Di bawah pemerintahan Jokowi Menteri Luar Negeri Indonesia telah mengunjungi Palestina, tetapi menolak permohonan untuk menjalin hubungan diplomatik bilateral dengan Israel.[118]

Warisan

Mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad memuji pemerintahan Indonesia atas kepemimpinan Jokowi. Dia menilai pemerintahan Indonesia berjalan cukup baik berkat Jokowi.[119]

Galeri

2014

• 
  Presiden Jokowi saat melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
• 
  Presiden Jokowi bersalaman dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, John Kerry.
• 
  Presiden Jokowi bersama dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.

2015

• 
  Presiden Jokowi bersalaman dengan Presiden Filipina Benigno S. Aquino III.
• 
  Presiden Jokowi saat di Gedung Putih bersama Presiden Amerika Serikat Barack Obama
• 
  Presiden Jokowi bertemu dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping.
• 
  Presiden Jokowi dan istri bersama dengan Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull.
• 
  Presiden Jokowi meninjau pembangunan waduk di Rimbo Panjang, Rampau, Riau.

2016

• 
  Presiden Jokowi mengunjungi Timor Leste.
• 
  Presiden Jokowi bersama dengan peraih medali emas Olimpiade Rio de Janeiro 2016.
• 
  Presiden Jokowi mengunjungi pusat perbelanjaan di Jakarta bersama Presiden Filipina Rodrigo Duterte.
• 
  Presiden Jokowi mengunjungi Aceh setelah mengalami gempa bumi.
• 
  Presiden Jokowi bersama Presiden Argentina Mauricio Macri.

2017

• 
  Presiden Jokowi menerima kunjungan kenegaraan Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence.
• 
  Presiden Jokowi memberikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR.
• 
  Presiden Jokowi dan istri bersama dengan Wakil Presiden India Mohammad Hamid Ansari.
• 
  Presiden Jokowi bersama Perdana Menteri India Narendra Modi di Istana Merdeka.
• 
  Presiden Jokowi bersama dengan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno.
• 
  Presiden Jokowi menerima kunjungan kenegaraan Menteri Pertahanan Amerika Serikat James N. Mattis.
• 
  Presiden Jokowi mendatangi Lombok usai terkena gempa bumi.
• 
  Presiden Jokowi bersama dengan Raja Brunei Hassanal Bolkiah di Istana Kepresidenan Bogor.
• 
  Presiden Jokowi bersama dengan Duta Besar Korea Selatan dan Korea Utara dengan memegang sebuah boneka maskot Asian Games 2018.
• 
  Presiden Jokowi saat di Asian Games 2018.

2018

• 
  Presiden Jokowi menyambut langsung kedatangan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta.

2019

• 
  Kunjungan kenegaraan Presiden Jokowi di Malaysia dan bertemu Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad.
• 
  Presiden Jokowi melantik Duta Besar Indonesia untuk Kanada.
• 
  Pelantikan Presiden Jokowi di periode kedua.

2020

• 
  Presiden Jokowi bersalaman dengan Presiden Singapura, Halimah Yacob.
• 
  Presiden Jokowi dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto sedang mengumumkan kasus pertama COVID-19.

2021

• 
  Vaksinasi COVID-19 pertama Presiden Jokowi.
• 
  Presiden Jokowi menerima pertemuan bilateral Perdana Menteri Malaysia, Muhyiddin Yassin.
• 
  Presiden Jokowi menghadiri ASEAN Leaders Meeting di Jakarta.
• 
  Presiden Jokowi menerima pertemuan bilateral Perdana Menteri Vietnam, Phạm Minh Chính.

Referensi

1. http://nasional.kompas.com/read/2014/06/07/1934169/Kisah.Jokowi.Kecil.Digusur.dari.Rumahnya
2. Gunawan, Deden; Durohman, Ibad. "Masa Kecil dan Cerita-cerita Tersembunyi tentang Jokowi". detikcom. Diakses tanggal 2017-08-23. 
3. "KPU tetapkan Jokowi menang di pilpres". BBC Indonesia. Diakses tanggal 2017-08-23. 
4. Kompasiana.com. "Jokowi Presiden Ke Berapa? oleh Dan Junior - Kompasiana.com". www.kompasiana.com. Diakses tanggal 2017-08-21. 
5. Media, Adib M. Asfar-Solopos Digital. "PDIP Dukung Jokowi, Gerindra Rayu Parpol Koalisi Pemerintah". SOLOPOS.com. Diakses tanggal 2017-08-21. 
6. Simanjuntak, Johnson. Simanjuntak, Johnson, ed. "Serangan Isu SARA ke Jokowi, Bakal Mentah dan Tak Berpengaruh". Tribunnews.com. Diakses tanggal 2017-08-23. 
7. Ramadhiani, Arimbi. Wedhaswary, Inggried Dwi, ed. "Matamassa: Selama Pilpres, Jokowi-JK Paling Sering Diserang Kampanye Hitam dan Isu SARA". Kompas.com (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2017-08-23. 
8. Alam, Sukma. Mardani, ed. "Kampanye hitam Pilpres: Jokowi capres boneka, Prabowo isu HAM". Merdeka.com. Diakses tanggal 2017-08-23. 
9. Content, Sponsored. "Video: Jokowi Cina-Kristen? Ini Buktinya". Tribunnews.com. Diakses tanggal 2017-08-23. 
10. "Ridwan Saidi : Bapaknya Jokowi Bernama Oey Hong Liong - VOA-ISLAM.COM". Diakses tanggal 2017-08-23. 
11. Movanita, Ambaranie Nadia Kemala. Permana, Fidel Ali, ed. "Saiful Mujani Sebut Hasil Pilpres Sulit Diprediksi karena Selisih Tipis". Kompas.com (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2017-08-23. 
12. Prasetyo, Budi. "KPU Dinilai Tak Siap Hadapi Perbedaan Hasil Pilpres yang Sangat Tipis". Tribunnews.com. Diakses tanggal 2017-08-23. 
13. Rakhmatulloh. "KPU Tetapkan Hasil Akhir Rekapitulasi Pilpres 2014". Sindonews.com. Diakses tanggal 2017-08-23. 
14. Rakhmatulloh. "KPU Tetapkan Hasil Akhir Rekapitulasi Pilpres 2014". Sindonews.com. Diakses tanggal 2017-08-23. 
15. Rakhmatulloh. "KPU Tetapkan Hasil Akhir Rekapitulasi Pilpres 2014". Sindonews.com. Diakses tanggal 2017-08-23. 
16. Rakhmatulloh. "KPU Tetapkan Hasil Akhir Rekapitulasi Pilpres 2014". Sindonews.com. Diakses tanggal 2017-08-23. 
17. Marguerite Apra Sapiie, 'Jokowi may pick Mahfud MD as running mate', The Jakarta Post, 9 Agustus 2018.
18. Sita W. Dewi, 'Who is Ma'ruf Amin, Jokowi's running mate?', The Jakarta Post, 9 Agustus 2018.
19. Jones, Sidney (22 January 2019). "Indonesia: releasing Abu Bakar Ba'asyir wrong on all counts". The Interpreter. Diakses tanggal 23 January 2019. 
20. Sapiie, Marguerite Afra (23 January 2019). "Ba'asyir early release plan cancelled: State Palace". The Jakarta Post. Diakses tanggal 23 January 2019. 
21. Anderlini, Jamil; Sender, Henny. "Dilemma for Widodo as China casts shadow on Indonesia polls - Indonesian president campaigning as defender of Islam but fate of Uighurs remains taboo". The Financial Times. 
22. Lawler, Dave (March 18, 2019). "Deafening silence in Asia on China's mass detention of Uighur Muslims". Axios. Indonesian President Joko Widodo is seeking re-election next month in the world’s largest Muslim-majority country and, as the FT points out, “presenting himself as defender of the faith is central to his campaign strategy.” But when the newspaper asked him about the imprisonment of up to 1 million Muslims in China’s Xinjiang territory, he repeatedly declined to comment. 
23. Walden, Max (February 5, 2019). "Indonesia's Opposition Takes Up the Uighur Cause - China's internment camps for Muslims have become a political talking point". Foreign Policy. “As the country with the largest Muslim population, Indonesia should have significant bargaining power to address such humanitarian tragedy,” said Irawan Ronodipuro, a foreign-policy spokesman for the opposition candidate Prabowo Subianto, arguing that the president’s failure to speak out on the Uighur issue is “proof China holds Jokowi hostage.” 
24. "Indonesian Muslims protest against China's treatment of Uighurs". Reuters. December 21, 2018. Opposition groups in Indonesia, has the world’s largest Muslim population, have criticized President Joko Widodo for not providing enough support for China’s Uighur community. 
25. Purnomo, Johan (December 21, 2018). "Indonesian Muslims Protest Against China's Treatment of Uighurs". Jakarta Globe. Opposition groups in Indonesia, the world's largest Muslim-majority country, have criticized President Joko "Jokowi" Widodo for not providing enough support for China's Uighur community. 
26. Hariyanto, Ibnu (2 April 2019). "Survei Indo Barometer: Kepuasan Publik terhadap Kinerja Jokowi Turun 0,5%". detikcom. Diakses tanggal 30 April 2019. 
27. Sindo, Koran (15 Januari 2019). "Tingkat Kepuasan terhadap Kinerja Jokowi di Atas 70%". Sindonews.com. Diakses tanggal 30 April 2019. 
28. "Indonesia's Widodo declares victory in presidential election". Newser. The Associated Press. 18 April 2019. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-04-18. Diakses tanggal 18 April 2019. 
29. Made Anthony Iswara; Nurul Fitri Ramadhani (17 April 2019). "Prabowo claims election lead, accuses pollsters of being 'partisan'". The Jakarta Post (dalam bahasa Inggris). Diarsipkan dari versi asli tanggal 17 April 2019. Diakses tanggal 17 April 2019. 
30. Priyasmoro, Muhammad Radityo (23 April 2019). Hatta, Raden Trimutia, ed. "Terungkap, Ini Sumber Prabowo Klaim Menang Pilpres 62 Persen". Liputan6.com. Diakses tanggal 30 April 2019.  Lebih dari satu parameter |author= dan |last= yang digunakan (bantuan)
31. Hadi, Syamsul. "NAMA KABINET PRESIDEN DARI SOEKARNO SAMPAI SEKARANG JOKOWI". www.cafependidikan.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2017-08-24. Diakses tanggal 2017-08-23. 
32. Riadi, Slamet. "Ini Makna Kabinet Kerja Bagi Jokowi". Sindonews.com. Diakses tanggal 2017-08-23. 
33. "Nama-Nama Menteri Kabinet Kerja Jokowi-JK". Katadata. Diakses tanggal 2017-08-23. 
34. Asril, Sabrina (27 Oktober 2014). "Presiden Lantik 34 Menteri". Kompas.com. Diakses tanggal 20 Januari 2024. 
35. "Nama-Nama Menteri Kabinet Kerja Jokowi-JK". Katadata. Diakses tanggal 2017-08-23. 
36. Politisi Gerindra: Kartu Sakti Jokowi Hanya Redam Sementara Dampak Kenaikan Harga BBM. Diakses dari situs berita Kompas pada 19 November 2014
37. Anggaran Ketiga Kartu Jokowi Dipertanyakan. Diakses dari situs berita CNN Indonesia pada 19 November 2014
38. Anggaran Kartu Sakti Jokowi Sudah Ada di APBN 2014. Diarsipkan 2014-11-10 di Wayback Machine. Diakses dari situs berita MetroTVNews pada 19 November 2014
39. Demo BBM, KAMMI Bakar Lambang Partai Pendukung Jokowi. Diakses dari situs berita tribunnews pada 19 November 2014
40. Reaksi Jokowi atas Demo Menolak Kenaikan Harga BBM. Diakses dari situs berita Vivanews pada 19 November 2014
41. "Salinan arsip". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-12-14. Diakses tanggal 2018-04-15. 
42. Jokowi: Tenggelamkan Kapal Pencuri Ikan. Diakses dari situs berita Kompas pada 23 November 2014
43. Jokowi Serahkan 1099 Traktor Tangan kepada Petani di Subang. Diakses dari situs berita Kompas pada 3 Januari 2015
44. Presiden Jokowi Beberkan Tujuan Program Perhutanan Sosial. dari situs Antara
45. Indonesia Akhirnya Swasembada Beras, Bawang, Jagung, dan Cabai. dari situs BeritaSatu
46. Di Depan Jokowi, Presiden Trump Puji Indonesia Berhasil Bangkit dari Kemiskinan. dari situs TribunNews
47. Ayomi Amindoni (23 March 2016). "Jokowi policy attracts infrastructure-based mutual funds". The Jakarta Post. Diakses tanggal 18 April 2016. 
48. Presiden Jokowi Ke Lampung Resmikan Tol Trans Sumatera Rp 40 T Diakses dari situs berita Detik pada 4 Juni 2015
49. Jokowi Bangun Tol Solo-Kertosono, Gubernur Soekarwo: Masyarakat Bersyukur Betul Diakses dari situs berita Detik pada 4 Juni 2015
50. Groundbreaking Pelabuhan Baru Makassar, Jokowi: Kita Harus Kembali Ke Laut Diakses dari situs berita Detik pada 4 Juni 2015
51. Presiden Jokowi Resmikan Pelabuhan Teluk Lamong di Surabaya Diakses dari situs berita VOA Indonesia pada 4 Juni 2015
52. "Wahai Warga Palembang, Teman Bus Sudah Resmi Diluncurkan". SINDOnews.com. 2020-06-02. Diakses tanggal 2020-09-26. 
53. Kristianto, Feri (2020-09-08). "Ada Empat Perusahaan Otobus Dibalik Pengelolaan Trans Metro Dewata di Bali". Bisnis.com. Diakses tanggal 2020-09-26. 
54. "Indonesia to award fast train contract to China - Japanese embassy official". Reuters. 29 September 2015. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2015-10-02. Diakses tanggal 1 October 2015. 
55. "Indonesia awards multi-billion-dollar railway project to China over Japan". ABC. 30 September 2015. Diakses tanggal 1 October 2015. 
56. Robin Harding in Tokyo; Avantika Chilkoti in Jakarta; Tom Mitchell in Beijing (1 October 2015). "Japan cries foul after Indonesia awards rail contract to China". Financial Times. Diakses tanggal 1 October 2015. 
57. Otto, Ben (3 February 2016). "Indonesia's High-Speed Rail Plan Goes Off the Tracks". Wall Street Journal. Diakses tanggal 13 June 2016. 
58. Jokowi Penuhi Janjinya Membangun Pasar di Papua Diakses dari situs berita Kompas pada 4 Juni 2015
59. Jokowi Terbitkan Inpres Percepatan Pembangunan Papua. dari situs Republika
60. Presiden RI Jokowi Membebaskan Jurnalis Asing Ke Papua Diakses dari situs berita Rakanews pada 4 Juni 2015
61. Pimpinan DPR Protes Soal Jokowi Izinkan Jurnalis Asing Ke Papua Diakses dari situs berita Okezone pada 4 Juni 2015
62. "Support grows for death penalty for corruption convicts". Jakarta Post. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2015-07-23. Diakses tanggal 23 July 2015. 
63. "Why You Shouldn't Smuggle Drugs In Indonesia". TestTube News. 13 March 2015. 
64. Ina Parlina; Margareth S. Aritonang; Severianus Endi (21 January 2015). "Jokowi refuses to budge on clemency issue". The Jakarta Post. Diakses tanggal 6 July 2015. 
65. "Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964". Pidana. 17 April 1964. Diakses tanggal 23 July 2015. 
66. Bachelard, Michael (19 February 2015). "Bali nine executions: Indonesia's President did not have all the documents when he refused clemency". Sydney Morning Herald. Fairfax Media. 
67. Claudia, Stoicescu (6 February 2015). "Indonesia's Executions of Drug Convicts Based on Faulty Stats". Jakarta Globe. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2015-08-04. Diakses tanggal 2018-04-15. 
68. Chris Nusatya in Jakarta, Toby Sterling in Amsterdam, and Silvio Cascione in Brasilia; Writing by Randy Fabi; Editing by Paul Tait (17 January 2015). "Brazil, Netherlands recall Indonesia ambassadors after executions". Reuters. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2015-09-24. Diakses tanggal 19 February 2015. Pemeliharaan CS1: Banyak nama: authors list (link)
69. "Brazil 'outraged' by Indonesia drug trafficking execution". BBC News. 18 January 2015. Diakses tanggal 26 December 2016. 
70. Arshad, Arlina (19 January 2015). "Brazil and the Netherlands recall ambassadors after Indonesian executions". Sydney Morning Herald. 
71. "DECISION Number 2-3/PUU-V/2007" (PDF). Mahkamah Konstitusi. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2014-03-11. Diakses tanggal 2018-04-15. 
72. Bachelard, Michael (2 May 2015). "Chan and Sukumaran execution 'illegal', but Indonesia ignores Australia again". Sydney Morning Herald. Fairfax. Diakses tanggal 23 July 2015. 
73. "Bali Nine executions, Indonesia responds to Australia withdrawing Ambassador". 
74. "Federal budget 2015: Foreign aid to Indonesia cut by nearly half, Africa aid down 70 per cent". Sydney Morning Herald. Fairfax Media. 13 May 2015. Diakses tanggal 23 July 2015. 
75. Bachelard, Michael (12 August 2015). "Schapelle Corby made it harder to save Andrew Chan and Myuran Sukumaran". Fairfax Media. Diakses tanggal 12 August 2015. 
76. "Veloso's execution not annulled, says Jokowi". The Jakarta Post. 29 April 2015. Diakses tanggal 5 January 2016. 
77. "Jokowi to Respond to Mary Jane's Clemency Appeal". Tempo.co. Tempo.co. Tempo. 27 April 2015. Diakses tanggal 23 July 2015. 
78. Cochrane, Joe (28 April 2015). "Indonesia Executes 8, Including 7 Foreigners". New York Times. Diakses tanggal 24 July 2015. 
79. "Mother of Filipina spared from Indonesia firing squad hails 'miracle' reprieve". Australian Broadcasting Corporation. 29 April 2015. 
80. "France wants halt to execution of its citizen". Jakarta Post. 18 April 2015. Diakses tanggal 24 July 2015. 
81. "Indonesia notifies convicts of execution, Frenchman granted temporary reprieve". 25 April 2015. Diakses tanggal 24 July 2015. 
82. Peter Alford; Brendan Nicholson (5 March 2015). "Diplomacy doomed to fail Andrew Chan and Myuran Sukumaran". The Australian. Diakses tanggal 23 July 2015. 
83. "Indonesia's Death Penalty Hypocrisy". 3 March 2015. Diakses tanggal 2 April 2016. 
84. "Indonesia executes drug smugglers by firing squad". Al Jazeera. Al Jazeera. 29 April 2015. 
85. Sarah Gill (5 March 2015). "Capital punishment — Jokowi's twin policy positions". Jakarta Post. Diakses tanggal 8 August 2015. 
86. "UN Human Rights Chief Calls on Indonesia to Stop Executing Drug-Traffickers". Jakarta Globe. Jakarta Globe. Diakses tanggal 28 July 2016. 
87. "Indonesia executes four drug convicts on Nusakambangan". BBC News. BBC. 28 July 2016. Diakses tanggal 28 July 2016. 
88. "Death Penalty Worldwide". Cornell University Law School. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2015-06-26. Diakses tanggal 24 July 2015. 
89. "Jokowi dan Arti "Revolusi Mental". Kompas.com. 17 Oktober 2024. Diakses tanggal 29 Januari 2025. 
90. "Yuddy Chrisnandi: Prabowo Tidak Mau Diatur". Forum Keadilan TV (Podcast). 27 Januari 2025. Terjadi pada 37:00–42:00. https://www.youtube.com/watch?v=oycGj27u3rI&ab_channel=ForumKeadilanTV. Diakses pada 29 Januari 2025. 
91. "Revolusi Mental : Mandiri, Berkarakter dan Berdaya Saing". Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 21 September 2015. Diakses tanggal 29 Januari 2025. 
92. "Ramai-ramai Isi LHKASN". Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI. 30 Januari 2015. 
93. "Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental". Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 6 Desember 2016. Diakses tanggal 29 Januari 2025. 
94. Suhartono; Laksana, FX; Basyari, Iqbal. "Pembubaran Lembaga Nonstruktural Masih Bisa Berlanjut". 
95. "Pembubaran Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia, Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat, Dewan Buku Nasional, Komisi Hukum Nasional, Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional, Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan, Badan Pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu, Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia, dan Dewan Gula Indonesia". Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 4 Desember 2014. Diakses tanggal 26 Januari 2025. 
96. "Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2016 Tentang Pembubaran Badan Benih Nasional, Badan Pengendalian Bimbingan Massal, Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan, Komite Pengarah Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Pulau Batam, Pulau Bintan, dan Pulau Karimun, Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi, Dewan Kelautan Indonesia, Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional, dan Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis". Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. 30 Desember 2016. Diakses tanggal 26 Januari 2025. 
97. "Menteri Agraria Gratiskan 26.900 Sertifikat Tanah Warga Kalsel". detik.com. 1 Februari 2015. Diakses tanggal 20 Januari 2015. 
98. "Paket Kebijakan Ekonomi Desember: Mulai Percepatan Sertifikasi Tanah Hingga Insentif Pajak untuk Industri Padat Karya". Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. 9 Desember 2015. Diakses tanggal 20 Januari 2025. 
99. [Ini Daftar 243 Kampus yang Dinonaktifkan Kemenristek Dikti "https://news.detik.com/berita/d-3033481/ini-daftar-243-kampus-yang-dinonaktifkan-kemenristek-dikti"] Periksa nilai |url= (bantuan). 1 Oktober 2015. Diakses tanggal 21 Januari 2025.  Hapus pranala luar di parameter |title= (bantuan)
100. "130 Perguruan Tinggi Swasta Ditutup Sepanjang 2015-2019". 2 Agustus 2015. Diakses tanggal 20 Januari 2025. 
101. "Sistem Zonasi pada PPDB 2017 Dorong Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Pendidikan". Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 11 Juli 2017. 
102. Nainggolan, Edward UP (25 Januari 2022). "Urgensi Pemindahan Ibu Kota Negara". Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. 
103. Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden - Kementerian Sekretariat Negara (26 Agustus 2019). "Presiden Jokowi: Ibu Kota Baru di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara". Sekretariat Presiden Republik Indonesia. Diakses tanggal 20 Januari 2025. 
104. "Ibu Kota Negara Bakal Dinamakan Nusantara". Tempo.co. 17 Januari 2022. Diakses tanggal 20 Januari 2025. 
105. "Satukan Tanah dan Air dari 34 Provinsi di IKN, Jokowi: Ini Bentuk Kebinekaan". 
106. Safitri, Eva (17 Agustus 2024). "Prabowo di Samping Kanan Jokowi Saat Upacara HUT Ke-79 RI di IKN". Detik.com. Diakses tanggal 17 Agustus 2024. 
107. Rahayu, Lisye Sri (17 Agustus 2024). "Pertama Kali, Upacara HUT Ke-79 RI Digelar di IKN Nusantara Hari Ini". Detik.com. Diakses tanggal 17 Agustus 2024. 
108. "Indonesia's New Foreign Policy - 'Thousand friends- zero enemy'". Institute for Defence Studies and Analyses. Diakses tanggal 25 July 2015. 
109. "The Trouble With Indonesia's Foreign Policy Priorities Under Jokowi". The Diplomat. Diakses tanggal 25 July 2015. 
110. Prashanth Parameswaran (13 January 2015). "Explaining Indonesia's 'Sink The Vessels' Policy Under Jokowi". The Diplomat. Diakses tanggal 18 July 2015. 
111. "Terapi Kejut Jokowi Bagi Pencuri Ikan Asing". Okezone.com. 10 December 2014. Diakses tanggal 15 April 2018. 
112. Sara Gill (5 March 2015). "Capital punishment — Jokowi's twin policy positions". Jakarta Post. Diakses tanggal 8 August 2015. 
113. Pidato Jokowi Dikritik, Seperti Gadis Mengumbar Aurat. Diarsipkan 2014-11-15 di Wayback Machine. Diakses dari situs JPNN pada 19 November 2014
114. Dipuji, Jokowi Berani Pidato Tanpa Teks di Depan 1.500 CEO Dunia. Diakses dari situs berita Kompas pada 19 November 2014
115. Wow! Oleh-Oleh dari Jokowi dari APEC. Diakses dari situs Berita Unik Dunia pada 19 November 2014
116. Presiden Jokowi Dikecam AS Karena Pidatonya di KAA 2015 Diakses dari situs berita Tribunnews pada 4 Juni 2015
117. Liza Yosephine (7 March 2016). "Jokowi calls for unity for reconciliation in Palestine". The Jakarta Post. Diakses tanggal 7 March 2016. 
118. "Indonesia rejects Israel's latest call for bilateral relations". 31 March 2016. Diakses tanggal 18 April 2016. 
119. Utami, Nahda Rizki (2022-06-17). "Mahathir Puji Kepemimpinan Jokowi: Alhamdulillah Berjalan Sewajarnya". detiknews.