H. Mardani H. Maming, S.H., M.Sos. (lahir 17 September 1981) adalah politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang pernah menjabat sebagai Ketua Umum BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) periode 2019–2022, Bendahara Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 2022–2027, dan Bupati Tanah Bumbu periode 2010–2015 dan 2016–2018. Ayahnya bernama H. Maming bin Rahing, seorang kepala desa di Batulicin yang kini menjadi Kelurahan Batulicin.
Mardani pernah menjabat sebagai Bupati Tanah Bumbu 2 periode yakni 2010–2015 berpasangan dengan Difriadi Darjat, Mantan Sekdakab Tanah Bumbu dan 2016–2018 berpasangan dengan H. Sudian Noor.[2][3] Pada 10 Februari 2023, ia divonis hakim 10 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider empat bulan kurungan karena terbukti telah menerima gratifikasi dari seorang pengusaha pertambangan.[4]
Pendidikan
Mardani menamatkan pendidikan di SD Negeri Batulicin, SMP Negeri 1 Batulicin dan SMA Negeri 1 Karangrejo, Tulungagung, Jawa Timur. Ia meraih gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan Magister Kajian Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dari Universitas Brawijaya.[5] Ia sedang mengikuti program Doktor Ilmu Sosial di Universitas Airlangga.[6]
Riwayat Pekerjaan
- Anggota DPRD Kabupaten Tanah Bumbu (2009–2010)
- Bupati Tanah Bumbu (2010–2015)
- Bupati Tanah Bumbu (2016–2018)
Riwayat Organisasi
- Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) (2015–2020)
- Kompartemen Bina Wilayah Kalimantan HIPMI (2015–2018)
- Ketua DPD PDI Perjuangan Provinai Kalimantan Selatan (2015–2019)
- Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Kalimantan Selatan (2019–2024)
- Ketua Umum BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) (2019–2022)
- Bendahara Umum PBNU (2022–2027)
Penghargaan
- Innovative Government Award dari Mendagri (2013)
- Tokoh Muda Berprestasi dari Jawa Pos (2013)
- Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDI Perjuangan Kalsel.
- Ketua Tim Pemenangan Jokowi-JK di Kalsel.
- SIKOMPAK AWARDS sebagai Pembina Terbaik Nasional PNPM Mandiri Perdesaan Kategori Perencanaan Pembangunan Desa (PPD) Aspek Tata Kelola Desa Tahun 2014 dari Wakil Presiden RI.
- Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan Pemkab Tanah Bumbu.
Pranala luar
Referensi