Konferensi Waligereja Jepang

Konferensi Waligereja Jepang
カトリック中央協議会（ちゅうおうきょうぎかい）
SingkatanCBCJ
Tanggal pendirian1940; 84 tahun lalu (1940)
StatusLembaga keagamaan
TipeKonferensi waligereja, Lembaga swadaya masyarakat
Kantor pusatKōtō, Tokyo,  Jepang
Wilayah
 Jepang
Jumlah anggota
Uskup Katolik aktif dan pensiunan Jepang (diosesan, auksilier, koajutor, kehormatan)
Presiden
Tarcisio Isao Kikuchi, Uskup Agung Tokyo
Wakil Presiden
Masahiro Umemura
Badan utama
Komite
Organisasi induk
Gereja Katolik Roma
Anak organisasiBerita Katolik Jepang (Katorikku Shimbun)
Situs webhttps://www.cbcj.catholic.jp/
Nama sebelumnya
Nippon Tenshu Kokyo Kyodan (Lembaga Keagamaan Katolik Jepang)

Konferensi Waligereja Jepang (Jepang: カトリック中央協議会, Hepburn: Katorikku Chūo Hyōgikai), juga disingkat menjadi CBCJ, adalah konferensi waligereja Katolik Jepang, yang sebagian besar mewakili anggota Gereja Katolik Jepang Latin. Didirikan sebagai "Nippon Tenshu Kokyo Kyodan" (Badan Keagamaan Katolik Jepang). Setelah pemberlakuan dan pelaksanaan UU Korporasi Keagamaan,[1] badan tersebut berganti nama menjadi CBCJ, menjadi korporasi religius sebagaimana diklasifikasikan dalam hukum Jepang.

Sebagaimana ditentukan dalam Kanon 447 - 459 Kode Hukum Kanonik, tujuan utama organisasi ini adalah untuk merundingkan hal-hal yang berkaitan dengan Gereja Katolik Jepang dan untuk mendorong praktik aktif iman Katolik dan kementerian.

Kantor pusat perusahaan berlokasi di Kōtō, Tokyo.

Organisasi

Keanggotaan

Konferensi Waligereja Jepang terdiri dari beberapa jenis uskup: uskup diosesan serta uskup pembantu dan uskup koajutor. Ini juga termasuk uskup kehormatan yang ditunjuk oleh Takhta Suci atau organisasi untuk tugas tertentu.[2]

  • Presiden Konferensi
  • Wakil Presiden
  • Anggota (uskup keuskupan, uskup auksilier, uskup koajutor, uskup kehormatan)
  • Uskup Penanggung Jawab

Konferensi selanjutnya dibagi menjadi berbagai kelompok, masing-masing dengan fungsi dan tingkat senioritasnya dalam organisasi. Mereka terdiri dari Panitia Tetap, Sidang Paripurna, Panitia Khusus, dan Seksi-seksi yang langsung berada di bawah Panitia Tetap.

Pemerintahan

Komite Tetap adalah organ eksekutif pusat korporasi, yang mewakili Konferensi ketika Sidang Paripurna tidak bersidang. Komite terdiri dari beberapa individu:[3]

  • Presiden dan Wakil Presiden Konferensi
  • 5 anggota tambahan dipilih dalam sidang Sidang Paripurna.

Tugas Komite meliputi administrasi Konferensi, persiapan agenda Sidang Paripurna, anggaran tahunan, penyajian laporan keuangan, arahan Sekretariat Jenderal, dll.[4]

Ketua Komite Tetap saat ini adalah Tarcisio Isao Kikuchi, Uskup Agung Tokyo.

Komisi Episkopal untuk Masalah Sosial

Panitia

Peran Komisi Episkopal untuk Masalah Sosial adalah untuk berkontribusi pada evangelisasi iman Katolik dan berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan masalah sosial saat ini di Jepang dan Gereja Katoliknya. Anggota Komisi meliputi:[5]

  • Ketua, Dewan Katolik Jepang untuk Keadilan Sosial dan Perdamaian
  • Presiden dan Wakil Presiden, Caritas Japan
  • Ketua, Komite Menentang Diskriminasi BURAKU melalui Pendekatan Hak Asasi Manusia,
  • Ketua, Komisi Katolik Jepang untuk Migran, Pengungsi dan Orang-Orang yang Bergerak
  • Presiden Divisi HIV/AIDS
  • uskup yang membidangi Perlindungan Hak Asasi Perempuan dan Anak

Ketua Komisi saat ini adalah Taiji Katsuya.

Komite yang berafiliasi langsung dengan Komite Tetap

Jenis komite/bagian Nama panitia/bagian
Komite tetap Komite Administrasi dan Legislasi Gereja
Komite Keuangan
Komite Pembentukan Diakon Tetap di Jepang
Komite Liturgi
Komite Pendidikan Sekolah
Komite Evangelisasi Baru
Komite untuk Mempromosikan Kanonisasi
Bagian Komite Gabungan untuk Uskup dan Religius
Bagian Formasi Kelanjutan Para Imam
Bagian untuk Kitab Suci dan Doktrin
Bagian Dialog Antar Umat Beragama
Bagian Ekumenisme
Bagian untuk Gereja Katolik di Cina
Bagian Pelayanan Pastoral Orang Muda
Panitia khusus Pansus Kosakata Tentang Iman

Komite yang berafiliasi dengan Komisi Episkopal untuk Masalah Sosial

  • Komite yang Berafiliasi dengan Komisi Episkopal untuk Masalah Sosial
    • Komisi Katolik Jepang untuk Migran, Pengungsi, dan Orang yang Berpindah
    • Caritas Jepang
    • Dewan Katolik Jepang untuk Keadilan dan Perdamaian
    • Komite Menentang Diskriminasi BURAKU melalui Pendekatan Hak Asasi Manusia
    • Desk Perlindungan Hak Asasi Perempuan dan Anak
    • Pelaporan dan Penanganan HIV/AIDS

Lihat juga

Referensi

  1. ^ UU Korporasi Religius (UU No. 126 tanggal 3 April 1951). Tokyo: Diet Nasional. Diambil dari https://www.japaneselawtranslation.go.jp/en/laws/view/3898.
  2. ^ Konferensi Waligereja Jepang. "Konferensi Waligereja Jepang." Tokyo: Sekretariat Jenderal CBCJ. Diambil dari https://www.cbcj.catholic.jp/english/japan/comt/.
  3. ^ Konferensi Waligereja Jepang. "Komite Tetap" Tokyo: Sekretariat Jenderal CBCJ. Diambil dari https://www.cbcj.catholic.jp/english/japan/comt/ .
  4. ^ 'Konferensi Waligereja Katolik' Jepang. "Komite Tetap" Tokyo: Sekretariat Jenderal CBCJ. Diambil dari https://www.cbcj.catholic.jp/english/japan/comt/.
  5. ^ Konferensi Waligereja Jepang. "Komisi Episkopal untuk Masalah Sosial" Tokyo: Sekretariat Jenderal CBCJ. Diambil dari https://www.cbcj.catholic.jp/english/japan/comt/.