Kerusuhan pajak pemungutan suara adalah serangkaian kerusuhan di kota-kota Britania Raya selama protes terhadap Tuduhan Komunitas (umumnya dikenal sebagai "pajak pemungutan suara"), yang diperkenalkan oleh pemerintahan KonservatifPerdana MenteriMargaret Thatcher. Protes terbesar terjadi di pusat kota London pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 1990, tak lama sebelum pajak diberlakukan di Inggris dan Wales.
Latar belakang
Munculnya pajak pemungutan suara disebabkan oleh upaya untuk mengubah cara sistem pajak digunakan untuk mendanai pemerintah daerah di Inggris. Sistem yang berlaku hingga saat ini disebut "tarif" dan telah diterapkan dalam beberapa bentuk sejak awal abad ke-17.[1] Sistem tarif digambarkan sebagai "retribusi atas properti, yang di zaman modern mengharuskan setiap wajib pajak membayar tarif berdasarkan perkiraan nilai sewa rumah mereka".[2]
Pemerintahan Thatcher telah lama berjanji untuk mengganti tarif dalam negeri, yang tidak populer, terutama di kalangan pemilih Konservatif. Hal ini dipandang oleh banyak orang sebagai cara yang tidak adil untuk meningkatkan pendapatan bagi dewan lokal.[3] Itu dipungut pada rumah, bukan pada manusia.[4]
Penggantian yang diusulkan adalah Retribusi Komunitas per kapita dengan tarif tetap—"pajak kepala yang mengharuskan setiap orang dewasa membayar jumlah tarif tetap yang ditetapkan oleh otoritas lokal mereka".[5] Retribusi baru ini secara luas disebut sebagai "pajak pemungutan suara" dan diperkenalkan di Skotlandia pada tahun 1989 dan di Inggris dan Wales setahun kemudian.[6] Tuduhan tersebut terbukti sangat tidak populer; sementara pelajar dan pengangguran yang terdaftar harus membayar 20%, beberapa keluarga besar yang menempati rumah yang relatif kecil mengalami kenaikan tarif yang cukup besar, sehingga pajak dituduh menghemat uang orang kaya dan membebankan biaya tersebut kepada orang miskin.[7]
Dua stiker, masih di backing sheetnya, dari grup "Luton Against The Poll Tax", dengan slogan "Can't pay not will pay" yang dipopulerkan oleh lakon Dario Fo dengan nama tersebut
Pada bulan November 1989, Federasi Pajak Anti-Pemungutan Suara Seluruh Britania Raya dibentuk oleh kecenderungan Militan. Kelompok lain seperti jaringan 3D (Don't Register, Don't Pay, Don't Collect) memberikan koordinasi nasional bagi serikat pekerja anti pemungutan pajak yang tidak berpihak pada faksi politik tertentu.[8] Setelah pimpinan Partai Buruh menolak mendukung demonstrasi apa pun yang menentang pajak pemungutan suara, Federasi Seluruh Inggris mengadakan demonstrasi di London pada tanggal 31 Maret 1990, sehari sebelum pajak akan diberlakukan.[9]
Selama bulan-bulan awal tahun 1990, lebih dari 6.000 aksi anti-pajak pemungutan suara diadakan secara nasional, dengan demonstrasi di kota-kota sekitar Inggris dan Wales menarik ribuan pengunjuk rasa, dalam gelombang protes yang menarik banyak orang di wilayah Barat Daya.[10] Pada tanggal 6 Maret, demonstrasi berkekuatan 5.000 orang di Bristol meningkat menjadi bentrokan, yang menyebabkan polisi menyerang massa dan menangkap 26 demonstran, dengan luka-luka di kedua belah pihak.[11] Keesokan harinya, tongkat polisi menyerang para demonstran di Hackney, meningkatkan demonstrasi menjadi kerusuhan, di mana 50 jendela toko di jalan raya dihancurkan dan 56 perusuh ditangkap.[12] Demonstrasi secara rutin diadakan di tempat-tempat di mana dewan membahas pajak pemungutan suara, beberapa di antaranya diselesaikan secara damai dan yang lainnya meningkat menjadi kerusuhan, dengan banyak kasus di mana pengunjuk rasa menyerbu ruang dewan dan memaksa pertemuan dibatalkan - meskipun tidak ada yang mencegah penerapan pajak. Baik Perdana Menteri Margaret Thatcher maupun pemimpin oposisi Neil Kinnock menanggapinya dengan menyalahkan para penghasut dari luar yang melakukan demonstrasi, masing-masing menyebut mereka "menyewa massa ekstremis" dan "revolusioner Kota Mainan".[13]
Ketika gerbong menuju London sudah dipesan di seluruh negeri, segera menjadi jelas bahwa demonstrasi yang direncanakan akan lebih besar dari 20.000 orang yang diharapkan oleh Militant, yang lebih fokus pada kampanye non-pembayaran daripada demonstrasi politik. Ketika para pegiat bertemu dengan Polisi Metropolitan dan memberi mereka perkiraan jumlah 30.000, kepala polisi menanggapinya dengan tertawa, karena intelijen mereka sendiri menunjukkan jumlah yang jauh lebih sedikit. Mengingat kapasitas alun-alun tersebut, penyelenggara meminta untuk mengalihkan pawai ke Hyde Park tetapi ditolak.[14]
Protes di Alun-Alun Trafalgar
Pengunjuk rasa damai anti-pajak pemungutan suara di luar Istana Westminster pada sore hari tanggal 31 Maret, sebelum kerusuhan dimulai.
Pada tanggal 31 Maret 1990, orang-orang mulai berkumpul di Kennington Park sejak siang hari. Antara 180.000 dan 250.000 tiba. Laporan polisi, setahun setelah kerusuhan, memperkirakan jumlah massa mencapai 200.000 orang. Unjuk rasa yang ditinggalkan oleh Partai Buruh mungkin berkontribusi terhadap banyaknya pengunjuk rasa. Pawai dimulai di Kennington Park pada pukul 13.30, berjalan lebih cepat dari yang direncanakan karena beberapa massa telah membuka paksa gerbang taman, mungkin agar tidak dipaksa melewati gerbang yang lebih kecil. Hal ini membagi demonstrasi di kedua sisi jalan, dan para pengunjuk rasa melanjutkan dengan cara yang sama sepanjang sisa rute.
Pada pukul 14.30, Trafalgar Square sudah mendekati kapasitasnya. Karena tidak dapat melanjutkan perjalanan dengan mudah ke Alun-Alun Trafalgar, sekitar pukul 15.00 pawai berhenti di Whitehall. Polisi, khawatir akan adanya lonjakan menuju gerbang keamanan baru di Downing Street, memblokir bagian atas dan bawah Whitehall, dan berbaris di trotoar dan menolak membiarkan orang meninggalkan jalan. Unit polisi tambahan dikirim untuk memperkuat petugas yang berjaga di penghalang yang menghalangi sisi Downing Street di Whitehall. Bagian dari pawai yang berhenti di seberang Downing Street dilaporkan berisi para anarkis veteran dan sebuah kelompok yang disebut "Bikers Against The Poll Tax", beberapa di antaranya menjadi lebih buruk karena dilaporkan adanya penangkapan dengan tangan besi, termasuk salah satu pria berkursi roda.[15]
Polisi anti huru hara ditempatkan di belakang bagian pawai yang tidak dapat bergerak ini, secara teori untuk membersihkan para pengunjuk rasa dari Whitehall, meskipun mundur dan maju dihalangi oleh barisan polisi selanjutnya. Sementara itu, kelompok anarkis telah dialihkan ke ujung Lapangan Parlemen di Whitehall, dan kaum anarkis yang tertarik oleh gerakan ini berada di depan bagian demonstrasi yang tidak diawasi. Orang-orang ini berjalan ke Richmond Terrace, membawa pawai yang dialihkan ke Whitehall, di seberang Downing Street dan di belakang garis polisi di sisi Whitehall tersebut. Para pengunjuk rasa di belakang kelompok yang tidak bergerak, dihadapkan pada polisi yang bersiap menyerang, duduk di jalan demi keselamatan. Meskipun orang-orang berpakaian hitam dan bertopeng syal berlarian dari belakang garis polisi dan mendesak mereka untuk berdiri, mereka tetap duduk sampai secara fisik diseret dan ditangkap karena "menghalangi Whitehall". Polisi berkuda kemudian maju dengan kecepatan tinggi, memaksa bagian Whitehall dari pawai tersebut untuk berjuang menuju Alun-Alun Trafalgar.
Sejak pukul 4 sore, ketika rapat umum hampir resmi berakhir, laporan-laporan yang kontradiktif mulai bermunculan. Menurut beberapa sumber, polisi anti huru hara (yang secara resmi digunakan dalam upaya membersihkan Whitehall dari pengunjuk rasa) keluar dari pinggir jalan menuju kerumunan di Trafalgar Square. Disengaja atau tidak, hal ini ditafsirkan oleh massa sebagai sebuah provokasi, memicu kemarahan di Lapangan dimana polisi telah mendorong sebagian massa kembali ke sudut, tidak ada jalan keluar kecuali melalui polisi. Pada pukul 16.30, empat mobil van polisi anti huru hara yang dilindungi melaju ke arah kerumunan (sebuah taktik dalam menangani demonstrasi massal pada saat itu) di luar Kedutaan Besar Afrika Selatan, mencoba menerobos ke pintu masuk Whitehall tempat polisi berkumpul kembali. Massa menyerang mobil van dengan tongkat kayu dan tiang perancah. Segera setelah itu, kerusuhan mulai meningkat.
Pada pukul 16.30, polisi telah menutup stasiun kereta bawah tanah utama di area tersebut dan pintu keluar selatan Trafalgar Square, sehingga menyulitkan orang untuk membubarkan diri. Kereta telah diparkir di selatan sungai, sehingga banyak pengunjuk rasa mencoba bergerak ke selatan. Pada titik ini, pengurus Fed yang militan ditarik atas perintah polisi. Sebagian dari massa, termasuk penambang batu bara yang menganggur, memanjat perancah dan menghujani polisi di bawah dengan puing-puing. Pada pukul 17.00, kabin pekerja di bawah perancah terbakar, diikuti oleh sebuah ruangan di Kedutaan Besar Afrika Selatan di sisi lain Lapangan. Asap dari kebakaran menyebabkan suasana hampir gelap di Lapangan dan menyebabkan kerusuhan mereda selama 20 menit.
Kerusakan, termasuk jendela toko pecah, terjadi saat kerusuhan di Alun-Alun Trafalgar.
Antara pukul 18.00 dan 19.00, polisi membuka pintu keluar selatan Alun-alun dan perlahan-lahan memindahkan orang-orang keluar dari Trafalgar Square. Sebagian besar kerumunan dipindahkan kembali ke Northumberland Avenue dan diizinkan melewati Sungai Thames untuk kembali ke transportasi terorganisir mereka. Dua kelompok demonstran lainnya, yang sekarang sangat marah dan kesal, didorong ke utara menuju jalan perbelanjaan kaya di West End, yang dilaporkan mengalami pencurian dan vandalisme. Laporan yang diterbitkan merinci jendela-jendela toko yang pecah, barang-barang dijarah, dan mobil-mobil terbalik di Piccadilly Circus, Oxford Street, Regent Street, Charing Cross Road, dan Covent Garden. Polisi memerintahkan pub ditutup.
Para pengunjuk rasa berbaur dengan masyarakat umum. Pada tengah malam, angka yang dirilis mengklaim 113 orang terluka, sebagian besar adalah masyarakat, tetapi juga petugas polisi, dan 339 orang telah ditangkap.[16] Bentrokan antara perusuh dan polisi berlanjut hingga pukul 03.00. Para perusuh menyerang banyak toko, terutama klub malam Stringfellow, dan ruang pamer mobil, serta kafe dan bar anggur Covent Garden dibakar, bersama dengan kendaraan bermotor.[17]
Tanggapan
Tanggapan dari Polisi Metropolitan, Pemerintah, Partai Buruh dan gerakan buruh serta beberapa kelompok kiri Marxis dan Trotskis, terutama kecenderungan Militan, adalah mengutuk kerusuhan tersebut sebagai tindakan yang tidak masuk akal dan menyalahkan kaum anarkis. Tommy Sheridan dari Partai Buruh Militan Skotlandia mengutuk para pengunjuk rasa. Keesokan harinya, Steve Nally, juga anggota Partai Sosialis dan Sekretaris Federasi Pajak Anti-Jajak Pendapat Seluruh Inggris, mengatakan bahwa mereka akan "mengadakan penyelidikan dan menyebutkan nama".[18] Banyak pihak lain yang mengecam posisi Federasi Pajak Anti-Pemungutan Suara Seluruh Inggris dan membela mereka yang melakukan perlawanan terhadap serangan polisi. Danny Burns (sekretaris dari Avon Federation of anti-Poll Tax Unions) misalnya mengatakan: "Seringkali serangan adalah satu-satunya bentuk pertahanan yang efektif dan, sebagai sebuah gerakan, kita tidak boleh malu atau defensif terhadap tindakan ini; kita harus bangga dari mereka yang melakukan perlawanan."[19]
Partai Pekerja Sosialis (SWP), yang disalahkan atas kekerasan yang dilakukan oleh beberapa media dan anggota parlemen dari Partai Buruh George Galloway,[20] menolak untuk mengutuk para pengunjuk rasa, dan menyebut peristiwa tersebut sebagai "kerusuhan polisi". Pat Stack, yang saat itu menjadi anggota Komite Sentral SWP, mengatakan kepada The Times: "Kami tidak melakukan demonstrasi dengan niat untuk melawan polisi, namun kami memahami mengapa orang-orang marah dan kami tidak akan mengutuk kemarahan tersebut."[21]
Laporan polisi tahun 1991 menyimpulkan "tidak ada bukti bahwa masalah tersebut didalangi oleh kelompok anarkis sayap kiri". Setelah itu, Kampanye Terdakwa Alun-Alun Trafalgar yang non-blok dibentuk, berkomitmen untuk memberikan dukungan tanpa syarat kepada para terdakwa, dan untuk akuntabilitas kepada para terdakwa.[22] Kampanye ini memperoleh lebih dari 50 jam video polisi. Penggunaan hal ini berpengaruh dalam membebaskan sebagian besar dari 491 terdakwa, yang menunjukkan bahwa polisi telah mengarang atau membesar-besarkan tuduhan.[23]
Pada bulan Maret 1991, laporan polisi menunjukkan adanya faktor tambahan yang berkontribusi pada faktor internal kepolisian: terbatasnya anggaran lembur yang menyebabkan pengerahan awal 2.000 orang, tidak mencukupi mengingat jumlah demonstran, kurangnya perisai anti huru hara (400 perisai anti huru hara "pendek" tersedia), dan radio yang tidak menentu atau berkualitas buruk, dengan jeda hingga lima menit dalam peralihan pesan radio secara terkomputerisasi pada malam kerusuhan West End. Perdana Menteri Thatcher menghadiri konferensi Dewan Partai Konservatif di Cheltenham; pajak pemungutan suara menjadi fokus konferensi tersebut. Ketika liputan demonstrasi terungkap, spekulasi berkembang untuk pertama kalinya tentang posisi Thatcher sebagai pemimpin. Pada bulan November 1990, Thatcher menghadapi tantangan kepemimpinan Partai, dan kalah dari John Major dalam pemilihan kepemimpinan berikutnya.
Penghapusan pajak
Penentangan nasional yang keras terhadap pajak pemungutan suara (yang sangat kuat terutama di wilayah utara Inggris dan Skotlandia) merupakan faktor terpenting dalam penghapusan pajak tersebut. Sebuah jajak pendapat yang dilakukan pada tahun 1990 menunjukkan bahwa 78% dari mereka yang disurvei dan menyatakan pendapatnya, lebih memilih cara perpajakan alternatif.[24]
John Major, pada awalnya dalam Pertanyaan Perdana Menteri pertamanya, hanya mengatakan bahwa pemerintahnya akan "melihat" Tunjangan Komunitas, dan jika perlu "memastikan bahwa Tunjangan tersebut diterima di seluruh negeri", meskipun merupakan kesalahpahaman umum bahwa ia langsung membatalkannya. Pada tahun 1991, ia kemudian mengumumkan dalam pidato parlemen sebagai Perdana Menteri bahwa pajak pemungutan suara akan diganti dengan Dewan Pajak. Pajak dewan mulai berlaku pada tahun 1993. Mirip dengan sistem tarif sebelumnya, sistem baru ini menetapkan tingkat pajak atas nilai properti. Meskipun tidak terkait langsung dengan pendapatan, pajak dewan mempertimbangkan kemampuan membayar, tidak seperti pajak pemungutan suara.[25]
^Wood, Nicholas; Oakley, Robin (30 April 1990), "Poll shows 35% want to bring back rates", The Times, MORI found 35% wanted 'Rates', 29% a local income tax, 15% a 'Roof tax' combining property values with ability to pay, 12% the poll tax, with 9% in favour of neither of these options.
