|
Polisi
 Polisi adalah badan petugas yang mewakili otoritas sipil pemerintah[1]. Polisi bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dan keamanan pemerintahan dan masyarakat, menegakkan hukum, dan mencegah pungguh, menyeleksi, serta melakukan penyelidikan aktivitas kriminal hukum pidana dan perdata[1]. Fungsi ini dikenal sebagai Kepolisian, polisi juga dipercayakan dengan berbagai kegiatan perizinan, pengawalan dan Pengaturan[1]. Polri suatu badan negara penegak hukum [2] bidang Kepolisian Negara. Dalam tugasnya dia mencari informasi dengan, keterangan-keterangan dari berbagai sumber, baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan saksi ahli. Peran polisi di masyarakat adalah sebagai penjaga keamanan ketertiban masyarakat dengan menindak para pelanggar hukum (perjudian, pencurian, narkotika, asusila, separatis, terorisme, pelanggaran lalu lintas, dll). Kadang kala pranata ini bersifat militaristis (Polisi Militer, dan Carabinieri) dan paramilitaristis (POLRI, SWAT, GIGN, dan Gendarmeri). Seperti di Indonesia, sesudah Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dilepas dari ABRI, organisasi POLRI masuk dalam kategori paramiliter resmi kepolisian, dikarenakan status Anggota POLRI didalam Undang undang Kepolisian adalah bukan bagian dari PNS. POLRI sebagai organisasi induk kepolisian negara tidak diperkenankan memberikan Hak suara pada pemilu. POLRI bersifat netral tidak boleh berpolitik dan tidak boleh ikut memberikan hak suara pada pemilu. Sejarah singkatOrganisasi Polri didirikan pada 1 Juli 1946[3] sebagai penerus semangat Pasukan Bhayangkara[4].Sebelum Polri didirikan Sudah terdapat Pasukan Polisi istimewa (tokubetsu keisatsutai) yang telah berkiprah dalam perjuangan kemerdekaan [1],Pasukan polisi istimewa dibentuk oleh pemerintah jepang tahun 1943 merupakan wadah organisasi untuk polisi pribumi .Saat Perang Kemerdekaan 1945 ,Anggota Polisi Istimewa bertempur melawan belanda dan melucuti senjata tentara jepang yang telah menyerah di surabaya , Polisi istimewa dipimpin oleh Inspektur Polisi I Muhammad Jasin. Pada tahun 1946 Polisi Istimewa seluruh Indonesia dilebur bersama POLRI pada tahun 1946 sehingga menjadi kepolisian yang bersifat Nasional. Polisi Zaman Kerajaan, Me-Rujuk pendiri pertama kekaisaran Majapahit Raden Wijaya membentuk pasukan pengamanan yang disebut dengan Bhayangkara yang bertugas melindungi Raja ,Bhayangkara dibentuk dari tahun 1293 Masehi hingga 1580 Masehi se-zaman dengan Portugis pelopor yang pertamakali dalam hal eksplorasi lepas pantai, mendirikan kerajaan kolonial pertama dari lingkup gelobal, dengan harta benda di Afrika, Asia, dan Amerika Selatan, menjadi kekuatan dunia ekonomi, politik, dan militer[3]. Polisi Zaman kolonial Belanda, pembentukan pasukan keamanan di awali oleh pasukan–pasukan juga yang diambil dari orang-orang pribumi untuk menjaga aset dan kekayaan orang-orang Eropa di Hindia Belanda pada zaman itu. Pada tahun 1817 sejumlah warga Eropa di tanah jawa, merekrut 78 orang pribumi untuk menjaga keamanan mereka[3]. Zaman pendudukan Jepang, ini membagi wilayah kepolisian Indonesia menjadi kepolisian jawa, sumatra, madura, yang berpusat di Jakarta. Kepolisian wilayah Indonesia timur berpusat di Makasar dan kepolisian Kalimantan yang berpusat di Banjarmasin[3]. Periode 1945-1950, tidak lama setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu, pemerintah militer jepang membubarkan peta dan Gyu-Gun, sedang polisi istimewa tetap bertugas, termasuk waktu masa Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Secara resmi kepolisian menjadi kepolisian Indonesia yang merdeka[3]. Periode 1950-1959, dengan dibentuknya negara kesatuan pada 17 Agustus 1950 dan diberlakukannya UUDS 1950 yang menganut sistem parlementer, kepada Kepolisian Negara tetap dijabat R.S. Soekanto yang bertanggung jawab kepada perdana menteri/presiden[3]. Zaman Orde Lama dengan Dekret Pressiden 5 Juli 1959, setelah kegagalan, Konstituante, Indonesia kembali ke UUD 1945, namun dalam pelaksanaannya kemudian banyak menyimpang dari UUD 1945. Jabatan pertama menteri (Alm. Ir. Juanda) diganti dengan sebutan Menteri Pertama, Polri masih tetap di bawa pada Menteri Pertama sampai keluarnya Keppres No. 153/1959, tertanggal 10 Juli di mana Kepala Kepolisian Negara diberi kedudukan Menteri Negara ex-officio[3]. Zaman Orde Baru, karena pengalaman yang pahit dari peristiwa Penumpasan Pengkhianatan G 30 S PKI yang mencerminkan tidak integritas antar unsur-unsur ABRI, maka untuk meningkatkan Integritas ABRI (TNI), tahun 1967 dengan SK Presiden No. 132/1967 tanggal 24 Agustus 1967 ditetapkan pokok-pokok organisasi dan prosedur bidang pertahanan dan keamanan yang menyatakan ABRI merupakan bagian dari organisasi departemen Hamkam meliputi TNI AD, AL, AU, dan AK yang masing-masing dipimpin oleh panglima angkatan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada Menhamkam/Pangab. Jenderal Soeharto sebagai Menhamkam/Pangab yang pertama[3]. Bidang polisiIstilah polisi berasal dari bahasa Belanda politie yang mengambil dari bahasa Latin politia berasal dari kata Yunani politeia yang berarti warga kota atau pemerintahan kota. Kata ini pada mulanya dipergunakan untuk menyebut “orang yang menjadi warga negara dari kota Athena“, kemudian pengertian itu berkembang menjadi “kota“ dan dipakai untuk menyebut “semua usaha kota“. Oleh karena pada zaman itu kota merupakan Negara yang berdiri sendiri. Yang disebut juga Polis, maka Politea atau Polis diartikan sebagai semua usaha dan kegiatan negara, juga termasuk kegiatan keagamaan. Bidang-bidang dalam Polisi
Polisi bertugas untuk penerbitan pelaporan surat izin kegiatan agar dapat memetakan potensi keamanan suatu kegiatan, serta menjalankan perekrutan personel kepolisian.
Polisi sebagai penegak hukum ,pengatur keamanan ,penjagaan dan pengawalan di jalan raya agar tercipta rasa aman dan kondusifnya transportasi lalu lintas.
Polisi bertugas sebagai penyidik melakukan lidik hingga sidikdalam tugasnya polisi mencari barang bukti, keterangan keterangan dari berbagai sumber keterangan dari saksi, barang bukti, maupun keterangan saksi ahli, untuk menindak.
Polisi bertugas untuk penanggulangan teroris (densus anti teror), penjinakan bom, penanggulangan pemberontakan separatis dan penanggulangan huru hara daerah konflik intensitas rawan (brigade mobil). Pada penegakan hukum ini, polisi bertugas di tempat-tempat yang memiliki keadaan tempat dan situasi ekstrem sehingga persenjataan polisi sangat lengkap (pegunungan, hutan, perairan, pantai, dll.).
Polisi menghadirkan pelayanan kesehatan di lingkungan POLRI dengan melengkapi tenaga medis, sarana, prasarana guna menunjang keberhasilan tugas kepolisian. Lembaga-Lembaga KepolisianSelain lembaga POLRI, ada pula lembaga-lembaga Kepolisian Terbatas bersifat sipil karena direkrut dari CPNS, memiliki fungsi sebagai Penegak Peraturan yang Hanya memiliki kewenangan tugas di suatu lingkungan masing masing Kedinasan/Kementrian/BUMN, seperti:
Nation Polisi AgencyDi Malaysia dan Brunei, polisi dikenal dengan istilah Polis Diraja (Kepolisian Kerajaan Malaysia dan Angkatan Kepolisian Kerajaan Brunei Darussalam). Salah satu faktor penting Kepolisian adalah integritas, kedisiplinan dan juga memiliki prinsip anti-korupsi yang harus dipegang teguh setiap Polri[5]. Departemen Kepolisian New York (NYPD) memiliki pelayanan terbaik untuk masyarakat di wilayah yuridiksinya[5]. Di Selendia Baru memiliki prestasi yang menonjol yang disebut The Royal New Zaeland Police ialah komponen akademinya menghasilkan polisi yang baik dan mumpuni dalam menghadapi penomena kejahatan[5]. Kepolisian Prancis secara tradisional dilatih untuk menangani kejahatan ringan. Di Kanada selain lembaga penegak hukum federal, RCMP juga memiliki layanan kepolisian Provinsi dan Kota. RCMP bertanggung jawab untuk penegakan hukum di 150 kota. Dan perlindungan 600 komunitas asli serta bandara internasional[5]. Referensi
Pranala luar
|
_with_complete_passivation.png){kind=small}
