Kekerasan terhadap perempuan

Sebuah peta dunia yang menunjukkan Pembunuhan per 100.000 populasi yang dilakukan terhadap wanita, 2019

Kekerasan terhadap perempuan (KTP), juga dikenal sebagai kekerasan berbasis gender (KBG)[1] dan kekerasan seksual dan berbasis gender (KSBG),[2] adalah tindakan kekerasan yang para korban utamanya adalah perempuan dan anak perempuan. Kekerasan semacam itu sering dianggap sebagai bentuk kejahatan kebencian,[3] terutama karena kebanyakan korbannya adalah perempuan, dan tindakan ini memiliki bentuk yang beragam.

KTP memiliki sejarah yang panjang. Meskipun begitu, tindakan kekerasan yang terjadi atau tingkat keparahannya bervariasi dari waktu ke waktu dan juga antar masyarakat. Kekerasan semacam itu sering dilihat sebagai suatu cara untuk menindas perempuan, baik dalam masyarakat secara umum maupun dalam hubungan interpersonal. Kekerasan tersebut dapat timbul dari adanya rasa memiliki hak untuk melakukan hal tersebut (entitlement), superioritas, kebencian terhadap wanita (misogini), dorongan-dorongan lain yang serupa, serta sifat kekerasan yang dimiliki pelaku, terutama terhadap perempuan.

Definisi

Sejumlah instrumen internasional yang bertujuan untuk menghapus kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan dalam rumah tangga telah disahkan oleh berbagai lembaga internasional. Instrumen-instrumen ini umumnya dimulai dengan definisi mengenai apa itu kekerasan, dengan maksud untuk memerangi praktik dari hal-hal semacam itu. Konvensi Istanbul Dewan Eropa tentang pencegahan dan pemberantasan kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan dalam rumah tangga menggambarkan KTP "sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan bentuk diskriminasi terhadap perempuan" dan mendefinisikan KTP sebagai "semua tindakan kekerasan berbasis gender yang mengakibatkan, atau mungkin berakibat, kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, psikologis atau ekonomi, termasuk ancaman untuk melakukan tindakan tersebut, pemaksaan atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.[4][5]

Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (bahasa Inggris: Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women, disingkat CEDAW) tahun 1979 oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa membuat rekomendasi yang berkaitan dengan KTP,[6] dan Deklarasi dan Program Aksi Wina menyebutkan KTP.[7] Walaupun begitu, instrumen internasional pertama yang secara eksplisit mendefinisikan KTP dan menguraikan masalah tersebut adalah resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1993 tentang Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan.[8] Definisi lain dari KTP diatur dalam Konvensi Inter-Amerika tahun 1994 tentang Pencegahan, Penghukuman, dan Pemberantasan Kekerasan terhadap Perempuan[9] dan juga oleh Protokol Maputo tahun 2003.[10]

Istilah "kekerasan berbasis gender" dan "kekerasan terhadap perempuan" kerap digunakan sebagai padanan satu sama lain.[11] Hal ini karena kebanyakan kekerasan berbasis gender telah diakui secara luas dillakukan oleh laki-laki, kepada perempuan dan anak perempuan.[12] Meskipun begitu, penggunaan istilah "berbasis gender" yang digunakan bersamaan dengan "kekerasan" juga penting untuk dipahami karena hal tersebut menyoroti kenyataan bahwa kekerasan terhadap perempuan sebenarnya berakar dari adanya kesenjangan kuasa antara perempuan dan laki-laki,[11] di mana perempuan kemudian dipaksa berada dalam status atau posisi yang lebih renda dibandingkan laki-laki.[13][14]

Dalam Rekomendasi Rec(2002)5 dari Komite Menteri untuk negara-negara anggota tentang pelindungan perempuan dari kekerasan, Dewan Eropa menetapkan bahwa KTP "termasuk, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal berikut":[15]

1. kekerasan yang terjadi dalam keluarga atau sebuah rumah tangga, termasuk, antara lain, agresi fisik dan mental, kekerasan emosional dan psikologis, pemerkosaan dan pelecehan seksual, inses, pemerkosaan antara pasangan, baik pasangan tetap atau tidak tetap serta orang yang tinggal bersama, kejahatan yang dilakukan atas nama kehormatan, sunat perempuan dan praktik tradisional lainnya yang membahayakan perempuan, seperti kawin paksa;
2. kekerasan yang terjadi dalam masyarakat umum, termasuk, antara lain, pemerkosaan, pelecehan seksual, pelecehan dan intimidasi seksual di tempat kerja, dalam lembaga atau di tempat lain, perdagangan perempuan untuk tujuan eksploitasi seksual dan eksploitasi ekonomi, serta pariwisata seks;
3. kekerasan yang dilakukan maupun dibiarkan oleh negara atau pejabatnya;
4. pelanggaran hak asasi perempuan dalam situasi konflik bersenjata, khususnya penyanderaan, pemindahan paksa, pemerkosaan sistematis, perbudakan seksual, kehamilan paksa, dan perdagangan untuk tujuan eksploitasi seksual dan eksploitasi ekonomi.

Definisi KTP sebagai kekerasan berbasis gender ini dianggap bermasalah dan tidak memuaskan bagi sebagian orang.[16] Definisi-definisi ini terkonseptualisasi dalam pemahaman bahwa masyarakat itu patriarki, menandakan hubungan yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan.[16] Penentang definisi tersebut berpendapat bahwa definisi tersebut mengabaikan kekerasan terhadap laki-laki dan bahwa istilah "gender", seperti yang digunakan dalam "kekerasan berbasis gender", hanya mengacu pada perempuan. Kritikus lain berpendapat bahwa menggunakan istilah gender dalam hal yang khusus ini dapat memperkenalkan gagasan inferioritas dan subordinasi untuk feminitas dan superioritas untuk maskulinitas.[17][18] Saat ini, tidak ada definisi yang diterima secara luas yang mencakup semua dimensi kekerasan berbasis gender, daripada satu definisi untuk perempuan yang cenderung mereproduksi konsep oposisi biner: maskulinitas versus feminitas.[19]

Perbandingan definisi mengenai KTP di beberapa instrumen Hak Asasi Manusia

Dokumen	Diadopsi oleh	Tanggal	Definisi
Rekomendasi Umum 19	Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita	1992	'Yang dimaksud dengan diskriminasi adalah (hal-hal) yang termasuk kekerasan berbasis gender, yaitu kekerasan yang ditujukan kepada seorang perempuan karena dia perempuan atau (tindakan) yang mempengaruhi perempuan secara tidak proporsional..'[20]
Deklarasi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan	Perserikatan Bangsa-Bangsa	20 Desember 1993	'...istilah "kekerasan terhadap perempuan" berarti setiap tindakan kekerasan berbasis gender yang mengakibatkan, atau mungkin berakibat, kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis'.[21]
Konvensi Belém do Pará	Organisasi Negara-Negara Amerika	9 Juni 1994	'...kekerasan terhadap perempuan harus dipahami sebagai setiap tindakan atau perbuatan, berdasarkan gender, yang menyebabkan kematian atau kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, baik di ruang publik maupun privat.'[22]
Protokol Maputo	Uni Afrika	11 Juli 2003	'"Kekerasan terhadap perempuan" berarti semua tindakan yang dilakukan terhadap perempuan yang menyebabkan atau dapat menyebabkan penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan ekonomi, termasuk ancaman untuk melakukan tindakan tersebut; atau untuk melakukan penjatuhan pembatasan sewenang-wenang atau perampasan kebebasan dasar dalam kehidupan pribadi atau publik baik dalam waktu tanpa perang dan selama situasi konflik bersenjata atau perang...'[23]
Konvensi Istanbul	Dewan Eropa	11 Mei 2011	'...“kekerasan terhadap perempuan” dipahami sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan suatu bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan berarti semua tindakan kekerasan berbasis gender yang mengakibatkan, atau mungkin berakibat, kerugian fisik, seksual, psikologis atau ekonomi atau penderitaan terhadap perempuan, termasuk ancaman tindakan kekerasan serupa, pemaksaan atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang, baik di depan umum atau dalam kehidupan pribadi; ... "gender" berarti peran, perilaku, aktivitas dan atribut yang dibangun secara sosial yang dianggap pantas oleh masyarakat tertentu untuk perempuan dan laki-laki; Yang dimaksud dengan "kekerasan berbasis gender terhadap perempuan" adalah kekerasan yang ditujukan terhadap perempuan karena ia perempuan atau (tindakan) yang mempengaruhi perempuan secara tidak proporsional...'. Pembukaan mencatat: '...Mengakui bahwa perempuan dan anak perempuan terpapar pada risiko kekerasan berbasis gender yang lebih tinggi daripada laki-laki; Mengakui bahwa kekerasan dalam rumah tangga mempengaruhi perempuan secara tidak proporsional, dan bahwa laki-laki juga dapat menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga...'[24]

Kekerasan seksual

Pelecehan seksual mencakup berbagai tindakan yang menjurus ke tindakan seksual, termasuk tindakan yang dilakukan secara verbal.[25] Kekerasan seksual merujuk pada tindakan kekerasan yang dilakukan dengan tujuan mendapatkan suatu aktivitas seksual, termasuk contohnya perdagangan manusia.[26][27] Penyerangan seksual yaitu tindakan pemaksaan aktivitas seksual secara fisik terhadap seseorang,[28] dan apabila terdapat penterasi seksual atau hubungan seksual pada tindakan yang dimaksud, maka hal tersebut disebut pemerkosaan.

Pemerkosaan seingkali terjadi kepada perempuan, dan biasanya dilakukan oleh laki-laki yang mereka ketahui atau kenal.[29] Tingkat pelaporan, penuntutan, dan pemberian hukuman untuk tindak pemerkosaan bervariasi di yurisdiksi yang berbeda dan mencerminkan bagaimana masyarakatnya merespon atau menanggapi kejahatan pemerkosaan. Tindak pemerkosaan dianggap sebagai tindak kejahatan yang paling jarang dilaporkan.[30][31]

Dalam sejarah

Sebuah ilustrasi dari JJ Grandville's Cent Proverbes (1845) dengan takarir "Qui aime bien châtie bien" (Who loves well, punishes well). Di latar belakang, terlihat seorang laki-laki yang sedang memukuli seorang perempuan.

Sejarah kekerasan terhadap perempuan masih belum secara jelas dituliskan atau dikaji secara ilmiah. Hal ini karena banyak jenis kekerasan terhadap perempuan (terutama pemerkosaan, pelecehan seksual, dan kekerasan dalam rumah tangga) yang masih belum dilaporkan karena berbagai macam alasan, seperti norma sosial, tabu, stigma, dan topik pembahasan yang cenderung sensitif.[32][33] Kurangnya data yang tepercaya mengenai kekerasan terhadap perempuan, merupakan salah satu hambatan dalam mengkaji kekerasan terhadap perempuan.[34]

Meskipun sejarah kekerasan terhadap perempuan masih sulit untuk ditelusuri, satu hal yang nyata yaitu kebanyakan dari bentuk kekerasan terhadap perempuan diterima, dimaafkan, bahkan diberikan sebagai sanksi hukum.[35] Salah satu contohnya, yaitu hukum Romawi memberikan izin kepada para laki-laki untuk menghukum istri mereka, bahkan sampai meninggal,[36] lalu ada juga pembakaran terhadap penyihir, yang diperbolehkan oleh gereja dan negara (walaupun hal ini tidak hanya berlaku terhadap perempuan).[35]

Sejarah kekerasan terhadap perempuan sangat berkaitan dengan pandangan historis tentang perempuan sebagai sebuah properti yang memiliki peran gender yang penuh dengan kepatuhan.[37] Kajian mengenai patriarki, dan semua sistem di dunia ini atau status quo yang melanggengkan kesenjangan gender, kemudian dikutip dan digunakan untuk mempelajari, memahami, serta dan menjelaskan sejarah dan ruang lingkup kekerasan terhadap perempuan.[38][39] Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (1993) menyatakan, "kekerasan terhadap perempuan adalah sebuah menifestasi dari kesenjangan relasi kuasa yang sudah lama terjadi antara laki-laki dan perempuan, yang mengarah kepada dominasi dan diskriminasi terhadap perempuan oleh laki-laki dan penghambatan kemajuan perempuan, dan kekerasan terhadap perempuan adalah salah satu mekanisme sosial yang krusial, yang memaksa perempuan untuk berada di posisi yang lebih rendah dibandingkan laki-laki"[40][41]

Bentuk kekerasan

Seoarang wanita menjadi korban penyiraman asam di bagian wajahnya

Menurut PBB, "tidak ada wilayah, negara, dan budaya di dunia yang telah menjamin kebebasan perempuan dari kekerasan."[42] Beberapa bentuk kekerasan terhadap perempuan lebih sering terjadi di beberapa bagian di dunia, terutama di negara berkembang. Sebagai contoh, dowry violence dan bride burning sering dikaitkan dengan India, Bangladesh, dan Nepal. Pelemparan asam juga sering dikaitkan dengan negara-negara tersebut, dan juga dengan beberapa negara di Asia Tenggara, salah satunya Kamboja. Pembunuhan demi kehormatan sering dikaitkan dengan kawasan Timur Tengah dan Asia Selatan. Sunat perempuan sering ditemukan di Afrika, dan juga di Timur Tengah dan beberapa wilayah di Asia dalam jumlah yang lebih sedikit. Praktik kawin tangkap sering ditemukan di Etiopia, Asia Tengah, dan Kaukasus. Kekerasan yang berkaitan dengan mahar (seperti perdagangan manusia dan kawin paksa) sering dikaitkan dengan beberapa wilayah di Sub-Sahara Afrika dan Oseania (lihat juga Lobolo).[43][44]

Kekerasan seksual karena paksaan

Aksi militer

Aksi militer menciptakan situasi yang mendukung terjadinya peningkatan kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan seksual di masa perang telah terjadi sepanjang sejarah.[45] Pemerkosaan di masa perang dilakukan oleh tentara, kombatan, atau warga sipil saat perana, konflik senjata, atau pendudukan militer terjadi. Tindakan ini berbeda dengan kekerasan seksual yang dilakukan antar tentara yang dilakukan saat bertugas di militer. Pemerkosaan di masa perang juga mencakup situasi di mana perempuan dipaksa untuk melakukan pelacuran atau menjadi budak seks oleh penguasa. Pada masa Perang Dunia II, tentara Jepang mendirikan bordil yang dipenuhi dengan "Ianfu", perempuan yang dijadikan budak seks sebagai saran pelampiasan nafsu para tentara Jepang.[46][47] Jarang ada diskusi mengenai penyebab banyaknya terjadi pemerkosaan saat masa perang. Salah satu penjelasan yang sering muncul adalah karena laki-laki yang terlibat dalam perang memiliki "dorongan seksual" yang harus dilampiaskan.[48] Contoh lain dari kekerasan terhadap perempuan akibat perang adalah peristiwa Kovno Ghetto. Tahanan Yahudi laki-laki memiliki akses ke rumah bordil di mana di dalamnya terdapat perempuan Yahudi yang dipaksa oleh tentara Nazi untuk "melayani" tahanan laki-laki Yahudi atau tentara Nazi sendiri.[49]

Bacaan lanjutan

• Almosaed, Nora (2004). "Violence against women: a cross‐cultural perspective". Journal of Muslim Minority Affairs. Taylor and Francis. 24 (1): 67–88. doi:10.1080/1360200042000212124. 
• Appiah, Kwame Anthony (21 September 2010). "Convincing other cultures to change". Big Think. Diarsipkan dari versi asli tanggal 12 December 2013.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
• Bellemare, Marc F.; Steinmetz, Tara L. (17 June 2013). "All in the family: explaining the persistence of female genital cutting in the Gambia". Social Science Research Network. doi:10.2139/ssrn.2280086. SSRN 2280086 .  Pdf.
• Dobash, Russell P.; Dobash, R. Emerson (2016). Women, violence and social change. Abingdon, Oxon: Routledge. ISBN 9781138174023. 
• Durham, Meenakshi G. (February 2013). ""Vicious Assault Shakes Texas Town": the politics of gender violence in The New York Times' coverage of a schoolgirl's gang rape". Journalism Studies. Taylor & Francis. 14 (1): 1–12. doi:10.1080/1461670X.2012.657907. 
• Heise, Lori L.; Pitanguy, Jacqueline; Germain, Adrienne (1994). Violence against women: the hidden health burden. Washington, D.C: World Bank. ISBN 9780821329801.  Discussion Paper No. 255
• James, Stanlie M. (Summer 1998). "Shades of othering: reflections on female circumcision/genital mutilation". Signs: Journal of Women in Culture and Society. University of Chicago Press. 23 (4): 1031–1048. doi:10.1086/495300. JSTOR 3175202. 
• Jones, Helen; Diop, Nafissatou; Askew, Ian; Kaboré, Inoussa (September 1999). "Female genital cutting practices in Burkina Faso and Mali and their negative health outcomes". Studies in Family Planning. Wiley. 30 (3): 219–230. doi:10.1111/j.1728-4465.1999.00219.x. PMID 10546313. 
• Jones, Wanda K.; Smith, Jack; Kieke, Jr., Burney; Wilcox, Lynne (September 1997). "Female genital mutilation/female circumcision: who is at risk in the US?". Public Health Reports. 112 (5): 368–377. PMC 1381943 . PMID 9323387.  Pdf.
• Kelly, Liz (December 2005). "Inside outsiders: Mainstreaming violence against women into human rights discourse and practice". International Feminist Journal of Politics. Taylor and Francis. 7 (4): 471–495. doi:10.1080/14616740500284391. 
• Mackie, Gerry (June 2003). "Female genital cutting: a harmless practice?". Medical Anthropology Quarterly. Wiley on behalf of the American Anthropological Association. 17 (2): 135–158. doi:10.1525/maq.2003.17.2.135. JSTOR 3655332.  Pdf. Diarsipkan 2013-05-09 di Wayback Machine.
• Shell-Duncan, Bettina; Herniund, Yiva (August 2006). "Are there "Stages of Change" in the practice of female genital cutting?: Qualitative research findings from Senegal and The Gambia". African Journal of Reproductive Health [La Revue Africaine de la Santé Reproductive]. Women's Health and Action Research Centre (WHARC). 10 (2): 57–71. doi:10.2307/30032459. JSTOR 30032459. 
• Skaine, Rosemarie (2005). Female genital mutilation: legal, cultural, and medical issues. Jefferson, North Caroline: McFarland & Company, Inc. ISBN 9780786421671. 
• Wagner, Natascha (March 2013). Why female genital cutting persist? (PDF). Working Paper. University of Rotterdam. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2022-05-03. Diakses tanggal 2020-02-01. 
• True, Jacqui (2012). The political economy of violence against women. New York, NY: Oxford University Press. ISBN 9780199755912. 
• Wakabi, Wairagala (31 March 2007). "Africa battles to make female genital mutilation history". The Lancet. Elsevier. 369 (9567): 1069–1070. doi:10.1016/S0140-6736(07)60508-X. PMID 17405200. 
• Williams, Lindy; Sobieszczyk, Teresa (November 1997). "Attitudes surrounding the continuation of female circumcision in the Sudan: passing the tradition to the next generation". Journal of Marriage and Family. Wiley. 59 (4): 966–981. doi:10.2307/353796. JSTOR 353796. 

Referensi

1. Russo, Nancy Felipe; Pirlott, Angela (November 2006). "Gender-based violence: concepts, methods, and findings". Annals of the New York Academy of Sciences. Taylor and Francis and Oxfam. 1087 (Violence and Exploitation Against Women and Girls): 178–205. Bibcode:2006NYASA1087..178R. doi:10.1196/annals.1385.024. PMID 17189506. 
2. Sexual and Gender-based Violence (WHO)
3. Citations:
   • Angelari, Marguerite (1997). "Hate crime statutes: a promising tool for fighting violence against women". Dalam Maschke, Karen J. Pornography, sex work, and hate speech. New York: Taylor and Francis. hlm. 405–448. ISBN 9780815325208. 
   • Gerstenfeld, Phyllis B. (2013). "The hate debate: constitutional and policy problems". Dalam Gerstenfeld, Phyllis B. Hate crimes: causes, controls, and controversies. Thousand Oaks, California: Sage. hlm. 58. ISBN 9781452256627. 
   • McPhail, Beverly (2003). "Gender-bias hate crimes: a review". Dalam Perry, Barbara. Hate and bias crime: a reader. New York: Routledge. hlm. 271. ISBN 9780415944076. 
4. "Details of Treaty No.210: Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence". Council of Europe. Diakses tanggal 3 April 2016. 
5. Richters, J.M. Annemiek (1994). Women, culture and violence: a development, health and human rights issue. Leiden, The Netherlands: Women and Autonomy Centre (VENA), Leiden University. ISBN 9789072631374. OCLC 905570045. 
6. "General recommendations made by the Committee on the Elimination of Discrimination against Women". www.un.org. Diarsipkan dari versi asli tanggal 10 May 2015. Diakses tanggal 2015-05-08.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan), General Recommendations 12 and 19
7. "Vienna Declaration and Programme of Action". UN General Assembly. 12 July 1993. Diakses tanggal 3 April 2016. , paragraph 18
8. "What We Do: Ending Violence against Women: Global Norms and Standards". UN Women. Diakses tanggal 3 April 2016. 
9. "Inter-American Convention on the Prevention, Punishment And Eradication of Violence Against Women "Convention of Belem Do Para"". Organization of American States. Diakses tanggal 3 April 2016. 
10. "Protocol to the African Charter on Human and Peoples' Rights on the Rights of Women in Africa" (PDF). African Commission on Human and Peoples' Rights. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2022-03-02. Diakses tanggal 3 April 2016. 
11. Krantz, Gunilla; Garcia-Moreno, Claudia (October 2005). "Violence against women". Journal of Epidemiology and Community Health. BMJ Group. 59 (10): 818–821. doi:10.1136/jech.2004.022756. JSTOR 25570854. PMC 1732916 . PMID 16166351. 
12. Sen, Purna (November 1998). "Development practice and violence against women". Gender & Development. Taylor and Francis and Oxfam. 6 (3): 7–16. doi:10.1080/741922827. JSTOR 4030497. PMID 12294415. 
13. "What is gender-based violence?". European Institute for Gender Equality (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2022-03-20. 
14. "A/RES/48/104 - Declaration on the Elimination of Violence against Women - UN Documents: Gathering a body of global agreements". www.un-documents.net. Diakses tanggal 2022-03-20. 
15. "Recommendations of the Committee of Ministers to member states on the protection of women against violence". Council of Europe Committee of Ministers. 30 April 2002. Diakses tanggal 3 April 2016. 
16. Ertürk, Yakin (2009). "Towards a post-patriarchal gender order: confronting the universality and the particularity of violence against women". Sociologisk Forskning. Sveriges Sociologförbund [Swedish Sociological Association]. 46 (4): 61–70. JSTOR 20853687. 
17. Visaria, Leela (13 May 2000). "Violence against women: a field study". Economic and Political Weekly. Sameeksha Trust, Mumbai, India. 35 (20): 1742–1751. JSTOR 4409296. 
18. Michau, Lori (March 2007). "Approaching old problems in new ways: community mobilisation as a primary prevention strategy to combat violence against women". Gender & Development. Taylor and Francis and Oxfam. 15 (1): 95–109. doi:10.1080/13552070601179144. JSTOR 20461184.  Parameter |s2cid= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
19. Prügl, Elisabeth (Director) (25 November 2013). Violence Against Women. Gender and International Affairs Class 2013. Lecture conducted from The Graduate Institute of International and Development Studies (IHEID). Geneva, Switzerland. 
20. CEDAW Committee (1992). "General recommendation No. 19: Violence against women" (PDF). ohchr.org. Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2022-07-20. Diakses tanggal 10 March 2021. 
21. "A/RES/48/104 – Declaration on the Elimination of Violence against Women – UN Documents: Gathering a body of global agreements". un-documents.net. 20 December 1993. Diakses tanggal 11 March 2021. 
22. "Inter-American Convention on the Prevention, Punishment, and Eradication of Violence against Women (Convention of Belém do Pará)" (PDF). oas.org. Organization of American States. 9 June 1994. Diakses tanggal 11 March 2021. 
23. "Maputo Protocol". Wikisource. African Union. 11 July 2003. Diakses tanggal 11 March 2021. 
24. "Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence". coe.int. Council of Europe. 11 May 2021. Diakses tanggal 11 March 2021. 
25. Dziech, Billie Wright; Weiner, Linda. The Lecherous Professor: Sexual Harassment on Campus.^[halaman dibutuhkan] Chicago Illinois: University of Illinois Press, 1990. ISBN 978-0-8070-3100-1; Boland, 2002^[halaman dibutuhkan]
26. World Health Organization., World report on violence and health (Geneva: World Health Organization, 2002), Chapter 6, pp. 149.
27. [Elements of Crimes, Article 7(1)(g)-6 Crimes against humanity of sexual violence, elements 1. Accessed through "Archived copy". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2015-05-06. Diakses tanggal 2015-10-19.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)]
28. Peter Cameron; George Jelinek; Anne-Maree Kelly; Anthony F. T. Brown; Mark Little (2011). Textbook of Adult Emergency Medicine E-Book. Elsevier Health Sciences. hlm. 658. ISBN 978-0702049316. Diakses tanggal December 30, 2017. 
29. Relevant citations:
    • Abbey, Antonia; BeShears, Renee; Clinton-Sherrod, A. Monique; McAuslan, Pam (December 2004). "Similarities and differences in women's sexual assault experiences based on tactics used by the perpetrator" (PDF). Psychology of Women Quarterly. SAGE. 28 (4): 323–332. doi:10.1111/j.1471-6402.2004.00149.x. PMC 4527559 . PMID 26257466. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 8 January 2013.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
    • "Statistics". rainn.org. Rape, Abuse & Incest National Network (RAINN). Diakses tanggal 1 January 2008. 
    • Tjaden, Patricia; Thoennes, Nancy (January 2006). Extent, nature, and consequences of rape victimization: findings From the national violence against women survey. National Criminal Justice Reference Service, U.S. Department of Justice Office of Justice Programs.  Pdf.
    • ABS (7 September 2004). "Sexual assault in Australia: a statistical overview, 2004". abs.gov.au. Australian Bureau of Statistics. Diakses tanggal 31 December 2010. 
    • Myhill, Andy; Allen, Jonathan (2002). Rape and sexual assault of women: findings from the British Crime Survey (PDF). Home Office Findings No. 159. London: Home Office. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 18 February 2011. Diakses tanggal 31 December 2010.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
30. AMA (1995). Strategies for the treatment and prevention of sexual assault. Chicago, Illinois: American Medical Association. OCLC 33901581. 
31. Kelly, Liz; Regan, Linda; Lovett, Jo (2005). A gap or a chasm?: Attrition in reported rape cases (PDF). London: Home Office Research, Development and Statistics Directorate. ISBN 9781844735556. 293. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 18 February 2011. Diakses tanggal 31 December 2010.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
32. Krug, Etienne G.; Dahlberg, Linda L.; Mercy, James A.; Zwi, Anthony B.; Lozano, Rafael (2002). World report on violence and health. Geneva, Switzerland: World Health Organization. ISBN 9789241545617. 

    Also available as:

    • Krug, Etienne G.; Dahlberg, Linda L.; Mercy, James A.; Zwi, Anthony B.; Lozano, Rafael (5 October 2002). "The world report on violence and health". The Lancet. Elsevier. 360 (9339): 1083–1088. doi:10.1016/S0140-6736(02)11133-0. PMID 12384003.  Parameter |s2cid= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)

33. Watts, Charlotte; Zimmerman, Cathy (6 April 2002). "Violence against women: global scope and magnitude". The Lancet. Elsevier. 359 (9313): 1232–1237. doi:10.1016/S0140-6736(02)08221-1. PMID 11955557.  Parameter |s2cid= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
34. UN (2006). In-depth study on all forms of violence against women. Report of the Secretary-General. United Nations General Assembly. A/61/122/Add. Diakses tanggal 2 December 2013. 
35. Ireland, Patricia (1996). No Safe Place: Violence Against Women (script). PBS documentary. Diakses tanggal 2 December 2013. 
36. Stedman, Berne (August 1917). "Right of husband to chastise wife". The Virginia Law Register. University of Virginia School of Law. 3 (4): 241–248. doi:10.2307/1106112. JSTOR 1106112.  Also available at HeinOnline. Full text available here [1].
37. Toren, Christina (1994). "Transforming love: representing Fijian hierarchy". Dalam Harvey, Penelope; Gow, Peter. Sex and violence: issues in representation and experience. London New York: Routledge. hlm. 18–39. ISBN 9780415057349. 
38. Watts, Charlotte; Zimmerman, Cathy (6 April 2002). "Violence against women: global scope and magnitude". The Lancet. Elsevier. 359 (9313): 1232–1237. doi:10.1016/S0140-6736(02)08221-1. PMID 11955557.  Parameter |s2cid= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
39. UN (2006). In-depth study on all forms of violence against women. Report of the Secretary-General. United Nations General Assembly. A/61/122/Add. Diakses tanggal 2 December 2013. 
40. UN. Declaration on the Elimination of Violence against Women. United Nations. A/RES/48/104. 
41. UNFPA. "Addressing gender-based violence: advancing human rights". United Nations Population Fund (UNFPA). Diarsipkan dari versi asli tanggal 21 October 2014. 
42. UN (2006). In-depth study on all forms of violence against women. Report of the Secretary-General. United Nations General Assembly. A/61/122/Add. Diakses tanggal 2 December 2013. 
43. "Papua New Guinea: police cite bride price major factor in marital violence". Island Business. 21 November 2011. Diarsipkan dari versi asli tanggal 18 February 2015. Diakses tanggal 6 August 2014 – via Violence is not our Culture. 
44. "An exploratory study of bride price and domestic violence in Bundibugyo District, Uganda" (PDF). Centre for Human Rights Advancement (CEHURA) and South African Medical Research Council. April 2012. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 17 July 2013. Diakses tanggal 6 August 2014.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
45. Washington, Harold C. (2004). "'Lest he die in battle and another man take her': violence and the construction of gender in the laws of Deuteronomy 20-22". Dalam Matthews, Victor H.; Levinson, Bernard M.; Frymer-Kensky, Tikva. Gender and law in the Hebrew Bible and the ancient Near East. London New York: T & T Clark. hlm. 203. ISBN 9780567080981. 
46. Benedict, Helen (14 August 2008). "Why soldiers rape". In These Times. Diarsipkan dari versi asli tanggal 18 May 2019. Diakses tanggal 10 November 2012.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
47. Morris-Suzuki, Tessa (1 March 2007). "Japan's 'Comfort Women': It's time for the truth (in the ordinary, everyday sense of the word)". Japan Focus (The Asia-Pacific Journal). 5 (3). Diakses tanggal 4 August 2011. 
48. Inal, Tuba (2016), Looting and Rape in Wartime, Univ Of Pennsylvania Pre 
49. Dworkin, Andrea (2000). "Palestinians/prostituted women". Dalam Dworkin, Andrea. Scapegoat: the Jews, Israel, and women's liberation. New York: Free Press. hlm. 316. ISBN 9780684836126. 

Pranala luar

• Kekerasan terhadap perempuan di Curlie (dari DMOZ)
• Violence against women, a factsheet on ECtHR case law
• Virtual Knowledge Centre to End Violence against Women and Girls (in English, French, and Spanish)
• UN Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences
• World Health Organization's reports on FGM, Health complications of female genital mutilation