Kabinet Kuroda adalah Kabinet Jepang kedua yang dipimpin oleh Kuroda Kiyotaka mulai 30 April 1888 sampai 25 Oktober 1889.
Kabinet Kuroda mengawasi pelaksanaan Konstitusi Meiji. Namun, dikarenakan oleh permasalahan mengenai ketidakmampuan pemerintah Jepang untuk mengamankan perjanjian-perjanjian yang tidak adil mengakibatkan munculnya kontroversi. Setelah revisi perjanjian yang disusun oleh Ōkuma Shigenobu muncul ke publik di tahun 1889, Kuroda kemudian mengundurkan diri dari jabatannya sebagai perdana menteri. Kabinet Kuroda kemudian digantikan oleh Kabinet sementara Sanjo.
Peran dari Kabinet Kuroda adalah untuk memperkuat penumpasan Gerakan Kebebasan dan Hak Rakyat, yang diperkirakan akan kembali menguat setelah Konstitusi dijalankan dan Parlemen dibentuk, serta untuk memperbaiki perjanjian-perjanjian yang tidak adil dengan kekuatan negara Barat.
Rokumeikan, lokasi di mana Kuroda menyampaikan pidatonya.
Pada 12 Februari 1889, satu hari setelah Konstitusi Kekaisaran Jepang dan Undang-Undang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan disahkan, Kuroda menyampaikan pidato luar biasa (超然主義演説code: ja is deprecated , Chōzenshugi enzetsu) saat pesta makan siang di Rokumeikan. Menunjukkan sikap konfrontasi menyeluruh dengan partai politik. Sementara, Ōkuma Shigenobu, mantan presiden dari partai Rikken Kaishintō dipertahankan dalam kabinet dan menjabat sebagai Menteri Luar Negeri serta bertanggung jawab terhadap revisi dari perjanjian dengan pihak Barat. Setelah dibunuhnya Mori Arinori yang menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Ōyama Iwao menjadi pelaksana tugas sampai Enomoto Takeaki dilantik sebagai Menteri Pendidikan yang baru. Jabatan Menteri Komunikasi yang sebelumnya diemban oleh Tateaki kemudian diambil alih oleh Gotō Shōjirō.
Pada revisi perjanjian, pemerintahan Jepang pada masa kepemimpinan Kuroda berhasil menyelesaikan traktat yang adil yaitu Traktat Persahabatan dan Perdagangan antara Jepang dan Meksiko, dan negosiasi traktat lain dengan negara Barat lainnya juga berjalan dengan baik.[2] Namun, terungkapnya draf revisi yang disusun oleh Kementerian Luar Negeri yang meliputi "penunjukan hakim asing" sebagai kompromi dalam draf traktat tersebut mengakibatkan kegaduhan di kalangan masyarakat. Gerakan Solidaritas Daido, yang sudah dibubarkan kemudian muncul kembali dengan Itagaki Taisuke sebagai pimpinan gerakan dan beberapa anggota dari dalam kabinet diantaranya Yamagata Aritomo, Gotō Shōjirō, Ito Hirobumi dan Inoue Kaoru juga menentang rencana adanya kompromi tersebut.
Kuroda melindungi Ōkuma, namun negosiasi revisi traktat dihentikan sementara. Pada 18 Oktober 1889, ketika Okuma pulang ke kediaman resmi Menteri Luar Negeri mengendarai kereta kudanya. Tsuneki Kurushima, seorang anggota kelompok UltranasionalismeGen'yōsha, melemparkan bahan peledak yang melukai serta membuat kaki kanan Ōkuma harus diamputasi.[3] Satu minggu kemudian, pada tanggal 25 Oktober, Kuroda mengirimkan surat pengunduran dirinya beserta seluruh anggota kabinet kecuali Ōkuma kepada Kaisar.
Kaisar Meiji yang hanya menerima surat pengunduran diri Kuroda, menolak pengunduran diri serta memerintahkan anggota kabinet lainnya untuk terus mengemban jabatan mereka, dan menunjuk Sanjo Sanetomi untuk memegang posisi Perdana Menteri. Pada masa tersebut, walaupun Konstitusi telah disahkan. Konstitusi tersebut belum dilaksanakan. Sehingga kaisar diperbolehkan untuk melakukan penunjukan posisi perdana menteri dan beberapa kekuasaan lainnya.
Daftar anggota
Menteri Negara
Para menteri negara ditunjuk pada 30 April 1888 (21 Meiji). Kabinet tersebut bertugas selama 544 hari.
Kode warna: IndependenMiliter (Angkatan Darat/Laut)
.svg){kind=small}
.jpg)
