Etika internasional

Teori hubungan internasional
Realisme Realisme neoklasik Neorealisme (realisme struktural) Realisme klasik Realisme ofensif Realisme defensif Realisme liberal (Mazhab Inggris) Keunggulan relatif Keunggulan absolut Realisme strategis
Liberalisme Idealisme Teori perdamaian demokratis Liberalisme republik Institusionalisme Neoliberalisme Liberalisme interdependensi Liberalisme sosiologis Liberalisme institusional
Konstruktivisme Konstruktivisme modern Konstruktivisme pascamodern Konstruktivisme feminis
Marxisme Neo-Gramscianisme Studi keamanan kritis Teori kritis
Teori lain Anarki Ekonomi politik internasional Feminisme Teori hijau Teori kestabilan hegemon Teori sistem dunia Strukturalisme Pascastrukturalisme Mazhab Inggris Mazhab Kopenhagen Fungsionalisme (Neofungsionalisme) Pascamodernisme Pascakolonialisme
Klasifikasi Teori kritis Teori ketergantungan Positivisme Pascapositivisme Rasionalisme Reflektivisme Pondasionalisme Anti-pondasionalisme Behaviouralisme "Perdebatan Besar" Perdebatan antarparadigma
Pendekatan lain Etika internasional Sosiologi sejarah Teori rezim Teori kartel negara Geopolitik
Portal Politik
l b s

Etika internasional adalah bidang teori hubungan internasional yang mempelajari cakupan kewajiban etika antarnegara pada era globalisasi. Mazhab dalam etika internasional meliputi kosmopolitanisme dan anti-kosmopolitanisme.^[1] Realisme, Liberalisme, dan Marxisme adalah tradisi etika yang mengurus permasalahan moral dalam hubungan internasional.

Dalam realisme, etika adalah hal sekunder, artinya tidak dapat diterapkan dalam politik internasional dan mengutamakan kepentingan diri daripada prinsip moral. Mewujudkan kepentingan diri oleh negara dipandang sebagai sebuah hak, atau tugas, dan menjadi prinsip kaum realis.^[2] Dari sudut pandang tersebut, dunia internasional akan selalu dipenuhi anarki dan persaingan sumber daya. Tidak ada otoritas di atas negara. Bila tidak ada kekuasaan superior yang dapat menjaga tatanan internasional, etika tidak bertahan lama dalam hubungan internasional. Kondisi internasional memaksa negara-negara untuk mempertahankan kepentingannya dengan cara-cara yang kadang tidak bermoral, dan tekanan untuk mempertahankan eksistensi ini menghapus kewajiban moral negara.^[2] Menurut prinsip kepentingan diri, sebuah negara dianggap tidak etis apabila mengabaikan tujuannya demi mengejar kekuasaan dan keamanan.

1. ^ Baylis, Smith and Owens, The Globalisation of World Politics, OUP, 4th ed, Ch 11
2. ^ ^{a b} Nardin and Mapel, Traditions of International Ethics (Cambridge Studies in International Relations), Ch 4