|
Eksekutif Irlandia Utara
Eksekutif Irlandia Utara dipimpin oleh Perdana Menteri dan Wakil Perdana Menteri Irlandia Utara dan terbagi kedalam beberapa portofolio kementerian dan badan-badan yang berkaitan. Partai-partai yang memegang pemerintahan dalam Majelis Irlandia Utara menetapkan siapa saja orang-orang yang berhak menjadi menteri dengan pertimbangan dari Perdana Menteri dan Wakil Perdana Menteri. Khusus untuk jabatan Menteri Kehakiman, akan dilakukan sebuah pemungutan suara lintas komunitas untuk memilih menteri yang akan menjabat. Eksekutif Irlandia Utara juga merupakan salah satu dari tiga pemerintahan devolusi di Britania Raya (dua lainnya adalah Pemerintah Skotlandia dan Wales). Pada Januari 2017, Wakil Perdana Menteri Martin McGuinness mengundurkan diri akibat protes atas kasus Skandal Insentif Panas Terbarukan dan jatuhnya Eksekutif Irlandia Utara[2]. Pemerintahan di Irlandia Utara kemudian dijalankan oleh para pegawai negeri dalam kapasitas sebagai caretaker hingga Januari 2020 setelah disepakatinya Perjanjian New Decade, New Approach dan Eksekutif Irlandia Utara kembali dibentuk[3]. Namun tidak sampai dua tahun, Perdana Menteri Paul Givan mengundurkan diri akibat Protokol Irlandia Utara dan menyebabkan jatuhnya Eksekutif Irlandia Utara[4]. Tidak ada kesepakatan mengenai pembagian kekuasaan yang dibuat setelah Pemilihan Majelis tahun 2022, dan dari Oktober 2022 hingga Februari 2024, Irlandia Utara diperintah oleh pegawai negeri[5]. Pada 3 Februari 2024, Politikus Sinn Féin Michelle O'Neill diangkat menjadi Perdana Menteri dan menjadi nasionalis pertama yang dilantik menjadi Perdana Menteri Irlandia Utara[6][7]. Prosedur Eksekutif Irlandia Utara dipimpin secara bersama oleh Perdana Menteri dan Wakil Perdana Menteri Irlandia Utara dengan kewenangan seperti:
Rapat-rapat yang dilaksanakan dalam Eksekutif biasanya dilakukan setiap dua minggu sekali. Dibawah Peraturan Kementerian Eksekutif, para menteri diwajibkan[9] :
Peraturan Kementerian Eksekutif memberikan dasar bahwa tiga menteri dalam Eksekutif Irlandia Utara harus dipilih melalui pemungutan suara lintas-komunitas. Sistem devolusi yang berlaku saat ini menggantikan sistem pemerintahan langsung (1974–1999 dan 2002–2007), ketika Pelayanan Sipil Irlandia Utara mempunyai pengaruh yang besar dalam kebijakan pemerintah. Legislasi yang membentuk departemen baru pada tahun 1999 memberikan penegasan bahwa "fungsi dari sebuah departemen sewaktu-waktu dilaksanakan berdasarkan arahan dan pengawasan Menteri"[10]. Kewenangan kementerian dapat diberikan melalui sebuah Undang-undang Majelis dan para menteri juga dapat melaksanakan kewenangan eksekutif sebagaimana yang dipegang oleh Mahkota[11]. Para menteri juga terikat pada sejumlah pembatasan, termasuk Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia, Hukum yang berlaku dalam Uni Eropa dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku di Britania Raya[12], tidak boleh mendiskriminasi urusan atas dasar agama atau politik[13] serta tidak dapat membuat kebijakan atas Urusan yang dikecualikan dan yang telah diatur Undang-Undang (karena urusan tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Britania Raya)[14]. Keputusan kementerian dapat ditolak dengan sebuah petisi yang diajukan setidak-tidaknya oleh 30 orang anggota Majelis Irlandia Utara. Tindakan tersebut dapat dilakukan jika keputusan yang ditetapkan diduga telah melanggar UU Kementerian dan atas "hal-hal kepentingan publik". Ketua Majelis harus berkonsultasi dengan para pemimpin fraksi partai di Majelis sebelum memutuskan apakah keputusan tersebut adalah termasuk dalam hal-hal kepentingan publik. Petisi yang lolos kemudian akan dipertimbangkan oleh Eksekutif Irlandia Utara[15]. Jumlah menteri-menteri dapat diubah ketika sebuah departemen dibentuk atau dibubarkan. Proposal harus dibuat oleh Perdana Menteri dan Wakil Perdana Menteri dan harus dibawa ke Majelis Irlandia Utara agar dapat diputuskan melalui pemungutan suara lintas-komunitas. Pada awalnya jumlah departemen kementerina ada sebanyak 10 buah namun bertambah menjadi 11 setelah urusan kehakiman dilimpahkan kepada pemerintahan devolusi Irlandia Utara[16]. Para menteri akan dicopot dari jabatannya jika ia diangkat menjadi bagian dalam Pemerintah Irlandia atau menjadi Ketua atau Wakil Ketua dari Komite yang ada di Oireachtas (Parlemen Irlandia)[17]. Kementerian-KementerianHingga 9 Mei 2016[18], jumlah kementerian dan departemen di Eksekutif Irlandia Utara mengalami pengurangan. Saat ini Eksekutif Irlandia Utara terdiri dari beberapa departemen sebagai berikut[19] :
Diwaktu yang bersamaan dilakukan perubahan nomenklatur departemen sebagai berikut:
Sejarah1974Pada awalnya Eksekutif Irlandia Utara dibentuk pada 1 Januari 1974 berdasarkan hasil Perjanjian Sunningdale. Eksekutif tersebut terdiri dari koalisi antara Partai Unionis Ulster, Partai Demokrat Sosial dan Buruh dan Partai Aliansi Irlandia Utara dan menunjuk politikus Partai Unionis Ulster, Brian Faulkner sebagai Ketua Eksekutif. Namun Eksekutif Irlandia Utara ini hanya berlangsung singkat karena eksekutif ini jatuh pada 28 Mei 1974 akibat adanya Demo Serikat Pekerja Ulster dan munculnya Peristiwa The Troubles yang terus berlanjut sehingga mengakibatkan keaadaan politik menjadi tidak stabil dan eksekutif yang selanjutnya tidak dapat dibentuk. 1998–2002Eksekutif Irlandia Utara yang ada pada hari ini dibentuk berdasarkan Perjanjian Belfast yang ditandatangani pada 10 April 1998. Dalam perjanjian tersebut, Perdana Menteri dan Wakil Perdana Menteri akan dilantik pada 1 Juli 1998 dan akan diisi oleh politikus dari Partai Unionis Ulster dan Partai Demokrat Sosial dan Buruh[20]. Kemudian para menteri-menteri yang akan mengisi jabatan departemen dicalonkan pada 29 November 1999 dan mulai bekerja pada 2 Desember 1999 yang susunannya terdiri dari Partai Unionis Ulster, Partai Demokrat Sosial dan Buruh, Partai Unionis Demokrat dan Partai Sinn Féin[21]. Devolusi yang berjalan kemudian ditangguhkan selama empat kali dan seluruh departemen yang ada tetap bekerja dibawah tanggung jawab Menteri Irlandia Utara. Periode penangguhan tersebut terjadi pada:
Penangguhan yang terjadi pada tahun 2002 hingga 2007 terjadi akibat adanya penolakan Partai Unionis Ulster untuk bekerja sama dalam pembagian kekuasaan dengan Partai Sinn Féin setelah pejabat tinggi di Layanan Polisi Irlandia Utara yang diselidiki terkait dengan tuduhan bahwa pejabat tersebut terlibat dalam lingkaran mata-mata Tentara Republik Irlandia Sementara[30]. 2007–2011Eksekutif Ke-II kemudian dibentuk pada tahun 2007 dan dipimpin oleh Partai Unionis Demokrat dan Sinn Féin. Jabatan menteri-menteri yang memimpin departemen terdiri dari Partai Unionis Demokrat, Sinn Féin, Partai Unionis Ulster dan Partai Demokrat Sosial dan Buruh[31]. Meskipun demikian, pada 19 Juni 2008 hingga 20 November 2008, eksekutif yang sudah berjalan tidak dapat bekerja akibat boikot yang dilakukan oleh Sinn Féin. Hal ini terjadi akibat perselisihan antara Partai Unionis Demokrat dan Sinn Féin terkait dengan kewenangan pembuatan kebijakan dan kehakiman dalam sistem devolusi[32]. Kewenangan pembuatan kebijakan dan kehakiman kemudian dilimpahkan kepada pemerintah Irlandia Utara pada 12 April 2010 dengan dilantiknya politikus dari Partai Aliansi Irlandia Utara, David Ford yang memenangkan pemungutan suara lintas komunitas[33]. Daftar Referensi
Catatan
|
||||||||||||||||||||
