|
Edy Junaedi
Dr. Edy Junaedi Harahap, S.STP, M.Si adalah seorang birokrat Indonesia, yang kini menjabat sebagai Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal di Kementerian Investasi/BKPM[1]. Pada bulan Februari 2024, ia diangkat menjadi Pj. (Penjabat) Bupati Padang Lawas[2] dengan masa jabatan selama 4 bulan. PendidikanEdy lulus dari Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) pada tahun 1999. Ia lalu menempuh pendidikan tinggi di Universitas Satyagama (2001) and Universitas Padjadjaran (2008).[3] DPMPTSP dan Penutupan AlexisPada bulan Juli 2015, mantan Gubernur Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengangkat Edy sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Menurut mantan gubernur yang akrab disapa Ahok tersebut, Edy memiliki hasil tes psikologi terbaik dalam melayani orang.[4] Pada tanggal 27 Oktober 2017, Edy mewakili DPMPTSP mengeluarkan Surat No. 68661-1.858.8 perihal penolakan pendaftaran ulang Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Alexis, sebuah hotel dan griya pijat di Jakarta Utara yang terkenal dengan praktek prostitusinya.[5][6] Dinas Pariwisata dan Pengunduran DiriPada tanggal 25 Februari 2019, Edy dilantik oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi Kepala Dinas Pariwisata & Kebudayaan (Disparbud). Ia hanya menjabat selama delapan bulan sebelum mengundurkan diri menjadi staf anjungan di Taman Mini Indonesia Indah pada tanggal 31 Oktober 2019.[7] Kementerian InvestasiPada tanggal 6 Januari 2021, Edy termasuk ke dalam 13 pejabat yang dilantik oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menjadi Pimpinan Tinggi Pratama pada Kementerian Investasi/BKPM.[8] Ini juga menandakan kembalinya Edy ke posisi pengambil keputusan tinggi sejak tahun 2019, dan masa jabatan terlamanya setelah BPTSP/DPMPTSP. Penjabat Bupati Padang LawasPada tanggal 5 Februari 2024, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengeluarkan Surat Keputusan No. 100.2.1.3–447/2024 yang mengutus penunjukan Edy Junaedi sebagai Penjabat (Pj.) Bupati Kabupaten Padang Lawas, menggantikan Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati sebelumnya Ahmad Zarnawi Pasaribu, yang masa jabatannya akan segera berakhir.[9] Upacara pelantikan berlangsung pada tanggal 19 Februari 2024, dipimpin oleh Pj. Gubernur Sumatera Utara Hasanuddin in Aula Tengku Rizal Nurdin, Medan.[10] Selepas pelantikan, Edy langsung bekerja untuk mengawasi Pemilihan umum legislatif Indonesia 2024 di Padang Lawas bersama dengan KPU dan Bawaslu setempat.[11] Dalam waktu satu bulan sejak mulai menjabat, ia telah mengumumkan beberapa program untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Padang Lawas--yang saat ini berada di posisi ke-enam terendah dari 33 kabupaten dan kota di Sumatera Utara--[12][13][14] dan juga melakukan reformasi birokrasi di jajaran pemerintahan daerah.[15][16] Setelah kunjungan Presiden Jokowi pada tanggal 15 Maret 2024[17][18], Edy mengajak jajaran OPD terkait di Padang Lawas untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat sesuai arahan Presiden untuk pengembangan infrastruktur Padang Lawas, seperti:
Pada tanggal 6 Juni 2024, Edy dilantik oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menjadi Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal di Kementerian Investasi/BKPM, yang secara otomatis mengakhiri masa jabatannya sebagai Penjabat Bupati Padang Lawas[24]. Edy beserta masyarakat Padang Lawas lantas menaruh harapan besar kepada penggantinya, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sumatera Utara, Ir. Ardan Noor Hasibuan, MM, agar dapat melanjutkan rencana-rencana yang sudah terbangun demi meningkatkan kesejahteraan rakyat Padang Lawas.[25] "Saya yakin Pj. Bupati Padang Lawas yang baru dan para OPD seluruhnya dapat meningkatkan IPM Padang Lawas." [26] PrestasiSepanjang karirnya, Edy telah mendapatkan beberapa penghargaan seperti "Camat Terbaik di Jakarta ("Karya Praja Utama Nugraha") di tahun 2010 dan "Pejabat Pimpinan Pratama Teladan Tingkat Nasional" di tahun 2018 sebagai Kadis DPMPTSP DKI Jakarta. Saat aktif di BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah), ia bekerjasama dengan World Bank dan Australia-Indonesia Facility for Disaster Reduction (AIFDR) untuk membuat Jakarta Flood Map.[27] Di bawah kepemimpinannya, DPMPTSP berhasil mengeluarkan berbagai inovasi seperti Mal Pelayanan Publik, izin usaha online (SIUP-TDP), AJIB (Antar-Jemput Izin Bermotor), IMB 3.0, JakEvo, Jakarta Investment Centre, dan jasa konsultan arsitek gratis untuk IMB (Izin Mendirikan Bangunan).[28][29] DisinformasiKetika berita pengunduran dirinya dari Dinas Pariwisata & Kebudayaan DKI Jakarta marak beredar, terdapat polemik di kalangan umum terkait anggaran 5 milyar untuk influencer sosial media, yang dikaitkan dengan anggaran 82 milyar untuk "lem aibon" di bawah Anies Baswedan dalam Rencana Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI 2020.[30][31] Staf Khusus V untuk Menteri BUMN Erick Thohir, yang kala itu masih menjadi politisi dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Tsamara Amany, turun ke sosial media untuk menunjukkan dukungannya kepada Edy, yang pernah bekerja dengannya saat masa kepemimpinan Ahok. “Saya termasuk yang bangga pernah bekerja bersama Pak Edy Junaedi dulu di PTSP. Salah satu PNS yang bersih, inovatif, & pekerja keras. Semoga apa pun keputusan beliau ke depan tak akan menyurutkan pengabdiannya untuk Jakarta," ucap Tsamara pada akun Twitter-nya.[32] Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia telah mengeluarkan rilis yang menyatakan anggaran influencer tersebut sebagai disinformasi atau hoaks.[33] Jejak Karir
Referensi
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
