Dua Tiongkok mengacu kepada situasi terkini di mana dua entitas politik yang masing-masing menyebut nama mereka "Tiongkok":[1]
Latar belakang
Pada tahun 1912, Kaisar Xuantong turun tahta sebagai akibat dari Revolusi Xinhai, dan Republik Tiongkok didirikan di Nanjing oleh para revolusioner di bawah Sun Yat-sen. Pada saat yang sama, Pemerintahan Beiyang, yang dipimpin oleh Yuan Shikai, mantan jenderal Dinasti Qing, berada di Beijing, yang legitimasinya ditantang oleh pemerintah Nanjing di bawah Kuomintang, atau Partai Nasionalis Tiongkok.
Dari tahun 1912 hingga 1949, Tiongkok tercabik oleh para panglima perang, invasi Jepang, dan Perang Saudara Tiongkok tersebut. Sepanjang periode yang bergolak ini, berbagai pemerintahan yang berumur pendek muncul di Tiongkok. Ini termasuk Pemerintahan Beiyang Yuan Shikai (1912-1928), Republik Soviet Tiongkok yang didirikan oleh Partai Komunis Tiongkok (1931-1937),[2] Pemerintahan Rakyat Fujian (1933-1934), negara boneka Manchukuo (1932-1945), dan negara boneka yang disponsori Jepang (1940-1945) dari Wang Jingwei.
Ketika Perang Saudara Tiongkok berakhir pada tahun 1949, Republik Rakyat Tiongkok yang komunis, dipimpin oleh Ketua Mao Zedong, menguasai Tiongkok Daratan. Republik Tiongkok, yang dipimpin oleh Presiden Chiang Kai-Shek, memindahkan pemerintahan Republik Tiongkok ke Taiwan.
Meskipun pertempuran berlangsung selama beberapa tahun ke depan, pada saat terjadinya Perang Korea, garis kontrol secara jelas ditarik: pemerintah Republik Rakyat Tiongkok yang dipimpin komunis di Beijing menguasai sebagian besar Tiongkok daratan, sedangkan pemerintahan Republik Tiongkok pimpinan Kuomintang, saat ini di Taipei, menguasai pulau Taiwan, beberapa pulau di sekitarnya, dan sejumlah pulau di lepas pantai Fujian. Situasi "remis" ini dicapai dengan bantuan dari pemerintah Amerika Serikat yang mulai mencegah invasi terhadap Taiwan setelah dimulainya Perang Korea.
Selama bertahun-tahun, kedua pemerintah berjuang untuk menjadi satu-satunya pemerintah Tiongkok yang sah. Dengan pertempuran di medan perang yang sebagian besar telah selesai, medan pertempuran utama menjadi pertempuran diplomatik. Sebelum tahun 1970-an, Republik Tiongkok masih diakui oleh banyak negara dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai satu-satunya pemerintah "Tiongkok" yang sah, yang mencakup baik Tiongkok daratan maupun Taiwan. Republik Tiongkok merupakan negara anggota pendiri PBB dan salah satu dari lima anggota tetap Dewan Keamanan sampai tahun 1971, ketika mereka dikeluarkan dari PBB dan perwakilan Tiongkok digantikan oleh Republik Rakyat Tiongkok melalui Resolusi Majelis Umum PBB 2758.[3]
Referensi