Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus

Artikel ini perlu diwikifikasi agar memenuhi standar kualitas Wikipedia. Anda dapat memberikan bantuan berupa penambahan pranala dalam, atau dengan merapikan tata letak dari artikel ini. Untuk keterangan lebih lanjut, klik [tampil] di bagian kanan. Mengganti markah HTML dengan markah wiki bila dimungkinkan. Tambahkan pranala wiki. Bila dirasa perlu, buatlah pautan ke artikel wiki lainnya dengan cara menambahkan "[[" dan "]]" pada kata yang bersangkutan (lihat WP:LINK untuk keterangan lebih lanjut). Mohon jangan memasang pranala pada kata yang sudah diketahui secara umum oleh para pembaca, seperti profesi, istilah geografi umum, dan perkakas sehari-hari. Sunting bagian pembuka. Buat atau kembangkan bagian pembuka dari artikel ini. Susun header artikel ini sesuai dengan pedoman tata letak. Tambahkan kotak info bila jenis artikel memungkinkan. Hapus tag/templat ini.

Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Dewan Nasional KEK
Gambaran umum
Singkatan	Dewan Nasional KEK
Didirikan	21 Mei 2010; 14 tahun lalu (2010-05-21)
Dasar hukum pendirian	UU No. 39 Tahun 2009
Sifat	bertanggung jawab kepada Presiden
Struktur
Ketua merangkap anggota	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Anggota	Kementerian Keuangan Kementerian Sekretariat Negara Kementerian Dalam Negeri Kementerian Perindustrian Kementerian Perdagangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian Perhubungan Kementerian Ketenagakerjaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Kementerian Investasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Komunikasi dan Informatika Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kementerian Kesehatan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Sekretaris Kabinet
Kantor pusat
Gedung MNC Tower, Lantai 3, Jl. Kebon Sirih No. 17-19, Kebon Sirih, Kec. Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta
Situs web
http://kek.go.id/
Sunting kotak info • L • B

Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus adalah dewan yang dibentuk di tingkat nasional untuk menyelenggarakan Kawasan Ekonomi Khusus.^[1] Dewan Nasional KEK bertugas:

1. menyusun Rencana Induk Nasional KEK;
2. menetapkan kebijakan umum serta langkah strategis untuk mempercepat pembentukan dan pengembangan KEK;
3. menetapkan standar infrastruktur dan pelayanan minimal dalam KEK;
4. melakukan pengkajian atas usulan suatu wilayah untuk dijadikan KEK;
5. memberikan rekomendasi pembentukan KEK;
6. mengkaji dan merekomendasikan langkah pengembangan di wilayah yang potensinya belum berkembang;
7. menyelesaikan permasalahan strategis dalam pelaksanaan, pengelolaan, dan pengembangan KEK; dan
8. memantau dan mengevaluasi keberlangsungan KEK serta merekomendasikan langkah tindak lanjut hasil evaluasi kepada Presiden, termasuk mengusulkan pencabutan status KEK.