Sejak 1947, Punjab telah memiliki lima belas ketua menteri. Yang pertama adalah Gopi Chand Bhargava dari partai Kongres Nasional India, yang diangkat pada 15 Agustus 1947, ketika India meraih kemerdekaan dari Britania. Ia digantikan oleh anggota Kongres Bhim Sen Sachar, yang kemudian digantikan setelah 188 hari oleh mantan Ketua Menteri Gopi Chand Bhargava. Setelah masa jabatan tersebut, PresidenRajendra Prasad menempatkan Mahkamah Legislatif Punjab di bawah suspensi selama sembilan bulan untuk membantu pemerintah negara bagian mengambil tindakannya bersama. Pada 1952, the first pemilihan negara bagian mengambil tempat untuk Mahkamah Legislatif. Hasil dari pemilihan tersebut menyatakan kembalinya pemerintahan Kongres dengan mantan Ketua Menteri Bhim Sen Sachar sebagai pemimpinnnya. Setelah ia mengundurkan diri pada 1956, Partap Singh Kairon menjadi ketua menteri. Menjabat sampai 1964, Khairon masih menjadi salah satu ketua menteri yang paling lama menjabat di Punjab. Ia disusul oleh kembalinya Ketua Menteri Gopi Chand Bhargava, yang memegang jabatan sebagai pelaksana jabatan ketua menteri hanya selama 15 hari. Pada Juli 1964, Ram Kishan memegang jabatan tersebut dan menjabat selama dua tahun. Masa jabatannya diikuti oleh pemerintahan presiden yang berlangsung selama 119 hari. Pada masa ini, negara bagian Haryana memisahkan diri dari Punjab.
Pada Mei 2015, tiga mantan ketua menteri masih hidup, yang tertua adalah Surjit Singh Barnala (1985–1987, kelahiran 1925). Kematian terkini dari mantan ketua menteri adalah Harcharan Singh Brar (1995–1996), pada 6 September 2009.
^Kolom ini hanya berisi nama partai dari ketua menteri tersebut. Pemerintahan negara bagian yang ia kepalai bisa jadi merupakan sebuah koalisi kompleks dari beberapa partai dan independen; partai-partai tersebut tidak dimasukkan disini.
^ abcdefghPemerintahan presiden dilakukan ketika "pemerintahan di sebuah negara bagian tidak menjalankan fungsi sesuai dengan Konstitusi", yang sering terjadi karena tidak ada partai atau koalisi mayoritas dalam mahkamah tersebut. Ketika pemerintahan presiden terpaksa dilakukan dalam sebuah negara bagian, dewan menterinya akan dibubarkan. Jabatan ketua menteri menjadi lowong, dan administrasinya diambil alih oleh gubernur, yang difungsikan menjadi setengah pemerintahan pusat. Pada waktu itu, mahkamah legislatif juga dibubarkan.[4]
Referensi
^Durga Das Basu. Introduction to the Constitution of India. 1960. 20th Edition, 2011 Reprint. pp. 241, 245. LexisNexis Butterworths Wadhwa Nagpur. ISBN 978-81-8038-559-9. Catatan: meskipun teks tersebut berbicara tentang pemerintahan negara bagian India pada umumnya, teks ini ditambahkan untuk kasus spesifik dari Punjab.
.svg)
