Berita palsu di Thailand

Berita palsu di Thailand tidak diberi definisi yang jelas oleh Pemerintah Thailand. Definisi berita palsu hanya dibatasi sebagai suatu berita tidak benar yang merugikan keamanan nasional, stabilitas politik, dan reputasi nasional Thailand. Dalam yurisdiksi Thailand tidak ada undang-undang khusus yang secara khusus mengatur tentang penyebaran dan penanganan berita palsu. Berita palsu hanya menjadi salah satu topik bahasan dalam Undang-Undang Kejahatan Komputer (2017), dan dalam Keputusan Darurat tentang Administrasi Publik dalam Situasi Darurat (2020).

Pada tahun 2019, Pemerintah Thailand mendirikan Pusat Anti-Berita Palsu Thailand sebagai pusat koordinasi dalam pencegahan, penekanan dan penyelesaian masalah penyebaran berita palsu di Thailand. Pusat Anti-Berita Palsu Thailand hanya menangani berita palsu dalam topik bencana, ekonomi, produk perawatan kesehatan serta kebijakan pemerintah dan keamanan dalam negeri Thailand.

Definisi

Thailand merupakan salah satu negara di Asia Tenggara Daratan yang pemerintahnya tidak memberikan definisi yang jelas tentang berita palsu. Berita palsu di Thailand dimaknai sebagai suatu berita tidak benar yang berdampak merugikan keamanan nasional, stabilitas politik, dan reputasi nasional. Definisi berita palsu di Thailand hanya dapat diartikan berdasarkan teks hukum yang dikutip oleh otoritas pemerintahan selama menangani berita palsu dalam periode tahun 2007–2020.[1] Berita palsu umumnya didefinisikan di Thailand dengan tujuan pengendalian ruang digital.[2]

Perundang-undangan

Dalam yurisdiksi Thailand terdapat undang-undang yang mengatur tentang penyebaran berita palsu. Namun tidak ada undang-undang yang secara khusus hanya mengatur tentang berita palsu di Thailand. Berita palsu hanya menjadi salah satu sasaran hukum dalam undang-undang di Thailand. Topik mengenai penyebaran berita palsu dibahas dalam Undang-Undang Kejahatan Komputer yang mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2017. Berita palsu yang berkaitan dengan Covid-19 juga menjadi salah satu pembahasan dalam Keputusan Darurat tentang Administrasi Publik dalam Situasi Darurat yang mulai berlaku di Thailand pada tanggal 25 Maret 2020.[3]

Penanganan

Pada tanggal 1 November 2019, Pemerintah Thailand mendirikan Pusat Anti-Berita Palsu Thailand.[4] Pusat Anti-Berita Palsu Thailand memiliki komite yang anggotanya merupakan perwakilan dari akademikus, warga sipil, wartawan radio, dan Asosiasi Jurnalis Televisi Thailand.[5] Pusat Anti-Berita Palsu Thailand berada dalam pengelolaan Kementerian Ekonomi dan Masyarakat Digital Thailand.[6]

Pusat Anti-Berita Palsu Thailand menjadi pusat koordinasi dalam pencegahan, penekanan dan penyelesaian masalah penyebaran berita palsu di Thailand.[5] Sumber disinformasi yang dihentikan oleh Pusat Anti-Berita Palsu Thailand hanya yang berasal dari dalam negeri Thailand.[6] Karena itu, Pusat Anti-Berita Palsu Thailand hanya menangani berita palsu dalam topik bencana, ekonomi, produk perawatan kesehatan serta kebijakan pemerintah dan keamanan dalam negeri Thailand.[4]

Referensi

Catatan kaki

  1. ^ Sombatpoonsiri dan Luong 2022, hlm. 5.
  2. ^ Sombatpoonsiri dan Luong 2022, hlm. 1.
  3. ^ Baker & McKenzie (April 2020). Asia Pacific Survey on Fake News and Intermediary Liability (PDF) (dalam bahasa Inggris). Baker & McKenzie. hlm. 17. 
  4. ^ a b Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (Februari 2023). "Policy and Regulatory Updates – Thailand" (PDF). 66th Telecommunications and Information (dalam bahasa Inggris). Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik: 6. 
  5. ^ a b Irwansyah (Maret 2024). Wulandari, D., dkk., ed. ASEAN Guideline on Management of Government Information in Combating Fake News and Disinformation in the Media (PDF) (dalam bahasa Inggris). Jakarta Pusat: Ministry of Communication and Informatics of the Republic of Indonesia. hlm. 76. ISBN 978-602-17232-6-5. 
  6. ^ a b Centre for Law and Democracy (Maret 2021). UN Special Rapporteur for Freedom of Expression: Submission on an Annual Thematic Report on Disinformation (PDF) (dalam bahasa Inggris). Centre for Law and Democracy. hlm. 2. 

Daftar pustaka