Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki otonomi dalam menyelenggarakan pemerintahan nya. Otonomi desa menjadi bias karena desa diposisikan sebagai objek pembangunan bukan sebagai subjek pembangunan. Peran desa sebagai subjek pembangunan memiliki pengertian bahwa desa mampu merencanakan, membiayai, dan melaksanakan tata pemerintahan. Hadirnya Dana Desa telah membawa semangat perubahan bagi desa, karena desa dituntut untuk dapat mengelola Dana Desa demi menciptakan desa yang mandiri dan sejahtera. Mandiri tidak berarti desa menjadi bagian yang terpisahkan dari pemerintah tingkat atas, baik pusat ataupun daerah. Faktanya, pengelolaan Dana Desa baik pada desa tradisional ataupun modern tidak menciptakan desa yang mandiri, karena pemerintah tingkat atas hanya menjadikan desa sebagai target atau lokasi proyek (objek pembangunan). Praktek-prektek penyeragaman pola pembangunan terhadap penggunaan Dana Desa telah menegasikan prinsip penggunaan Dana Desa yang digunakan sesuai dengan kebutuhan desa, strategi daerah dan tipologi desa. Sehingga penyeragaman pola pembangunan yang terjadi di desa tradisional ataupun desa modern menjadi bukti ketidak otonoman pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa.

Informasi yang terkait dengan KESERAGAMAN POLA PEMBANGUNAN SEBAGAI POTRET KETIDAK OTONOMAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA

Seragam Pramuka Fetisisme seragam Seragam sekolah Layanan berseragam di Amerika Serikat Seragam sekolah Jepang Seragam Seragam penjara Layanan berseragam Penyeragaman (teori himpunan) Pengidentifikasi Sumber Seragam Teorema limit seragam Pakaian pelaut Seragam polisi Amerika Serikat Pasukan Seragam Bordir Lokator Sumber Seragam Seragam Jaya, Seranau, Kotawaringin Timur Pakaian balap Satuan Tugas Unit Polisi Berseragam Indonesia Instruksi Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta 1975