|
Zaini Abdullah
Zaini Abdullah (lahir 24 April 1940) adalah seorang politikus Indonesia dan mantan aktivis separatis Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Indonesia yang terpilih sebagai gubernur provinsi Aceh pada Pemilu 2012 untuk periode lima tahun dari tahun 2012 hingga 2017.[1] Terpilih dengan 56% suara, Zaini Abdullah adalah gubernur kedua yang dipilih langsung oleh para pemilih di Aceh sejak pemberian otonomi khusus kepada daerah tersebut oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2005.[2] Pendahulunya Irwandi Yusuf, yang terpilih pada tahun 2006 untuk periode 2007 hingga 2012, merupakan gubernur pertama yang dipilih di provinsi tersebut melalui pemilihan langsung.[3] Zaini Abdullah dilantik sebagai gubernur dalam upacara yang diadakan bersamaan dengan sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) di Banda Aceh, 25 Juni 2012. Upacara dan pengaturan resmi lainnya Namun, hal tersebut dirusak oleh serangan pribadi terhadap mantan gubernur, Irwandi Yusuf, yang dilakukan oleh pendukung gubernur baru dan serangan granat pada hari sebelumnya di rumah seorang pemimpin GAM setempat.[4] Latar belakang pribadiZaini Abdullah lahir di Beureunuen, Mutiara, Pidie, Aceh pada tahun 1940.[5] Ayahnya, Tengku H. Abdullah Hanafiah, adalah pendukung Daud Beureueh, seorang pemimpin terkemuka di Aceh pada tahun 1950-an dan 1960-an hingga tahun 1970-an. Masa sekolah Zaini Abdullah dihabiskan di Aceh dan Sumatera Utara. Pada tahun 1976, ketika GAM menyatakan penolakan terbuka mereka terhadap kebijakan pemerintah pusat di Aceh, Zaini Abdullah bergabung dengan GAM dan menjadi penasihat dekat Hasan di Tiro, pendiri GAM. Pada tahun 1981, Zaini mengikuti Hasan di Tiro untuk tinggal di Swedia, melakukan perjalanan melalui Medan dan Singapura. Di Swedia ia belajar di Universitas Uppsala untuk mendapatkan gelar kedokteran dan antara tahun 1990 dan 1995 berpraktik sebagai dokter.[6] Kemudian, pada tahun 2002 ketika perundingan mengenai pemberontakan di Aceh diselenggarakan di Tokyo, ia menjadi anggota delegasi GAM yang ikut dalam diskusi tersebut. Selama beberapa tahun berikutnya, sebagai anggota delegasi GAM ia ikut serta dalam pertemuan-pertemuan lain untuk membahas perjanjian damai di Aceh. Pengalaman sebelumnyaAbdullah adalah salah satu pendiri dan mantan menteri luar negeri dan menteri kesehatan GAM, sedangkan pasangannya pada pemilu 2012, Muzakir Manaf, adalah seorang mantan panglima komando pusat GAM. Dipasangkannya Abdullah dan Manaf sebagai cawapres pada pemilu 2012 dinilai sebagai langkah menggabungkan aktivis GAM generasi tua dan muda.[7] Baik Abdullah maupun Manaf terlibat erat dalam berbagai tahapan perundingan untuk mengakhiri perlawanan GAM dan melaksanakan proses perdamaian di Aceh. Mereka, khususnya, adalah anggota penting tim perunding GAM selama perundingan tahun 2005 yang berujung pada penandatanganan Perjanjian Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005.[8] Berbagai pernyataan yang keduanya sampaikan saat kampanye pemilihan gubernur tahun 2012 menunjukkan bahwa mereka tidak puas bahwa Pemerintah Indonesia di Jakarta belum memenuhi ketentuan MoU Helsinki.[9] Pada saat terpilih, Abdullah berusia 72 tahun, sedangkan Manaf, 48 tahun, mewakili generasi penerus aktivis GAM. Tiket kampanye ini didukung oleh Partai Aceh, sebuah partai politik lokal di Aceh yang sebagian besar terdiri dari mantan aktivis GAM, serta sejumlah partai politik penting lainnya. Partai Aceh sebelumnya telah memenangkan mayoritas kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) pada pemilihan provinsi tahun 2009 dan merupakan partai berpengaruh di Aceh. Abdullah telah menghabiskan hampir sepertiga hidupnya untuk mendukung kegiatan GAM, termasuk selama periode panjang ketika ia tinggal di pengasingan di Swedia bersama dengan pendiri GAM, Hasan di Tiro, yang meninggal di Aceh pada bulan Juni 2010. Adik laki-laki Abdullah, Hasbi Abdullah, menjabat Ketua DPRD Provinsi Aceh. Berperan sebagai gubernurSelama kampanye pemilu tahun 2012, Abdullah menekankan pentingnya penguatan nilai-nilai Islam di Aceh. Ia juga mengatakan bahwa ia ingin melihat lebih banyak perhatian diberikan pada implementasi ketentuan-ketentuan MOU Helsinki, yang ditandatangani pada bulan Agustus 2005, yang menghasilkan rekonsiliasi di Aceh antara GAM dan Pemerintah Indonesia.[10] Transformasi GAM dari gerakan gerilya menjadi bagian yang mapan dan terintegrasi dalam lanskap politik formal Aceh telah diterima oleh Pemerintah Indonesia di Jakarta. Di satu sisi, pimpinan nasional Indonesia di Jakarta nampaknya berpandangan bahwa yang terbaik adalah membawa para mantan pejuang gerilya kemerdekaan ke dalam kancah politik nasional. Di sisi lain, terdapat kegugupan di Jakarta mengenai persetujuan pengaturan khusus untuk Provinsi Aceh karena pendekatan ini dapat menjadi preseden bagi kesepakatan politik dengan provinsi lain di seluruh Indonesia. Salah satu tantangan besar bagi Abdullah sebagai Gubernur Aceh adalah memediasi tekanan regional yang kuat dari dalam Aceh untuk otonomi yang lebih besar dan desakan pemerintah pusat di Jakarta agar pengaturan pemerintahan di Aceh tetap konsisten dengan prinsip-prinsip pemerintahan di seluruh Indonesia. Tantangan sulit lainnya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di provinsi ini yang terhambat oleh konflik lokal yang berlangsung selama hampir tiga dekade sejak tahun 1976 hingga penandatanganan perjanjian perdamaian di Helsinki pada tahun 2005.[11] Rekam sebagai gubernur2013Pada awal tahun 2013, terungkap bahwa Abdullah, meskipun sebelumnya telah berjanji bahwa ia mendukung pelestarian keanekaragaman hayati Aceh, namun tetap mengambil keputusan yang mengizinkan deforestasi terus berlanjut. Proposal penebangan kayu baru terungkap pada bulan Oktober 2012 ketika Abdullah yang baru dilantik menulis surat kepada Menteri Kehutanan Indonesia untuk mengusulkan konversi hutan lindung menjadi konsesi penebangan kayu.[12]  Pada awal tahun 2013, Abdullah juga dihadapkan pada berbagai permasalahan yang timbul dari aktivisme di DPRD Aceh (DPRA). DPRA mengumumkan dukungan terhadap berbagai tindakan, beberapa di antaranya mempunyai kekuatan hukum provinsi (Qanun), yang diumumkan pada tahun-tahun sebelumnya oleh Gerakan Aceh Merdeka (GAM atau Gerakan Aceh Merdeka) atau ditulis dalam bentuk MOU Helsinki tahun 2005 untuk Aceh. Hal ini termasuk pemberlakuan bendera baru untuk Aceh yang identik dengan bendera GAM yang digunakan sebelum penandatanganan Perjanjian Damai Helsinki,[13] lambang baru untuk provinsi tersebut, dan dukungan terhadap pembentukan komisi kebenaran dan rekonsiliasi untuk menyelidiki pelanggaran hak di provinsi tersebut sebelum penandatanganan MOU Helsinki pada tahun 2005.[14] Usulan untuk mengumumkan bendera provinsi yang identik dengan bendera GAM sebelumnya mendapat tanggapan tajam dari pemerintah pusat pada bulan April ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dengan menggunakan bahasa yang sangat tajam, memperingatkan akan terulangnya perang di Aceh.[15] 2014Kesulitan antara pemerintah pusat dan politisi di Aceh mengenai masalah bendera provinsi terus berlanjut pada tahun 2014. Setelah pemerintahan baru di Jakarta di bawah kepemimpinan presiden Joko Widodo mulai menjabat pada bulan Oktober, para pemimpin Aceh diusulkan untuk menyetujui pencabutan bendera provinsi. rencana untuk mengadopsi bendera pilihan mereka dengan imbalan konsesi tertentu dari Jakarta. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang baru, Tedjo Edhy Purdijanto mengatakan, Jakarta siap memberikan konsesi pertambangan tertentu kepada Aceh asalkan tuntutan untuk mengadopsi bendera yang sangat mirip dengan bendera GAM dibatalkan.[16] Lihat juga
Referensi
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
