Sistem Kredit Sosial (Hanzi: 社会信用体系; Pinyin: shèhuì xìnyòng tǐxì) adalah peringkat kredit nasional dan daftar hitam yang dikembangkan oleh pemerintah Republik Rakyat Tiongkok. Inisiatif kredit sosial memerlukan pembentukan sistem pencatatan sehingga dunia usaha, individu dan lembaga pemerintah dapat dilacak dan dievaluasi kesesuaiannya. Ada berbagai bentuk sistem kredit sosial yang sedang diujicobakan, sementara metode peraturan nasional didasarkan pada daftar putih (yang disebut daftar merah) dan daftar hitam.[1]
Sistem Kredit Sosial di Tiongkok mirip dengan SKCK di Indonesia, dimana seseorang akan dinilai perilakunya berdasarkan catatan kriminal yang dilakukan. Bedanya sistem Kredit Sosial memiliki aspek penilaian yang lebih luas lagi.
Asal usul sistem ini dapat ditelusuri kembali ke tahun 1980an ketika pemerintah Tiongkok berupaya mengembangkan sistem pemeringkatan kredit keuangan dan perbankan pribadi, terutama bagi individu pedesaan dan usaha kecil yang tidak memiliki catatan terdokumentasi. Program ini pertama kali muncul pada awal tahun 2000an, terinspirasi oleh sistem penilaian kredit di negara lain. Program ini memulai uji coba regional pada tahun 2009, sebelum meluncurkan uji coba nasional dengan delapan perusahaan penilaian kredit pada tahun 2014.[2]
Sistem Kredit Sosial merupakan perpanjangan dari sistem pemeringkatan kredit hukum dan keuangan yang ada di Tiongkok. Dikelola oleh Komisi Reformasi dan Pembangunan Nasional (NDRC), Bank Rakyat Tiongkok (PBOC) dan Mahkamah Agung Rakyat (SPC), sistem ini dimaksudkan untuk menstandardisasi fungsi pemeringkatan kredit dan melakukan penilaian keuangan dan sosial untuk bisnis, lembaga pemerintah, individu dan organisasi nirlaba. pemerintah. Tujuan pemerintah Tiongkok adalah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem dan mengatur bisnis di berbagai bidang seperti keamanan pangan, pencurian kekayaan intelektual, dan penipuan keuangan.[3]
Terdapat sejarah misreporting dan miskonsepsi spekulatif di media massa berbahasa Inggris akibat kesalahan terjemahan, sensasionalisme, informasi yang saling bertentangan, dan kurangnya analisis yang komprehensif.[4] Salah satu kesalahpahaman yang populer adalah bahwa Sistem Kredit Sosial melibatkan Tiongkok untuk memberikan “skor” kepada setiap warga negara berdasarkan apa yang mereka lakukan dengan benar dan salah, dan kemudian menghukum mereka yang memiliki skor rendah. Namun, konsep tersebut tidak berakar pada kenyataan karena program ini terutama berfokus pada bisnis dan sangat terfragmentasi.[2] Jeremy Daum, Senior Fellow di Paul Tsai China Center di Yale Law School, yang telah mempelajari Sistem Kredit Sosial selama beberapa tahun, mengatakan kesalahpahaman seperti itu sering disebarkan oleh media barat dan menjelaskan bahwa "efek yang dimaksudkan dari sistem ini sebenarnya adalah untuk" menderegulasi dan mengurangi penyimpangan perusahaan”.[5]
Referensi
