Referendum konstitusi Turki 2017

Referendum konstitusional Turki, 2017
Referendum untuk menyetujui Mengubah 18 Amandemen ke Konstitusi Turki (Detail lengkap)
Lokasi	Turki dan Representasi luar negeri
Tanggal	Minggu,16 April 2017
Hasil Suara % Ya 25.157.463 51,41% Tidak 23.779.141 48,59% Suara sah 48.936.604 98,27% Suara kosong atau tidak sah 862.251 1.73% Total suara 49.798.855 100.00% Pemilih terdaftar/hadir 58.291.898 85.43%
Hasil menurut provinsi dan distrik   Yes —   No
Official results

Referendum Konstitusional Turki dilaksanakan pada tanggal 16 April 2017, yang akan membuka sejarah baru. Sebelumnya, Turki menganut konstitusi yang diadopsi pada tahun 1982, setelah kudeta militer yang terjadi pada tahun 1980. Perubahan mendasar pada konstitusi baru tersebut terletak pada pasal 18 Rancangan Konstitusi Turki yang mengarah kepada sistem presidensial.^[1][2][3] Jumlah kursi di parlemen meningkat dari 550 sampai 600, sementara di antara serangkaian proposal lainnya, Presiden diberi lebih banyak kendali atas janji temu ke Dewan Hakim dan Jaksa Agung (HSYK).

Choice	Suara Nasional	%	Suara Luar Negeri	%	Suara Bea Cukai	%	Total Suara	%
Y Ya	24,325,633	51.18	778,833	59.46	52,997	54.17	25,157,463	51.41
N Tidak	23,203,316	48.82	530,988	40.54	44,837	45.83	23,779,141	48.59
Suara Valid	47,528,949	98.25	1,309,821	98.80	97,834	99.23	48,936,604	98.27
Suara Tidak sah	845,627	1.75	15,861	1.20	763	0.77	862,251	1.73
Partisipasi	48,374,576	! 87.45	! 1,325,682	! 44.60	! 98,597	! 3.32	! 49,798,855	! 85.43
Pemilih Terdaftar	55,319,222		2,972,676				58,291,898
Source: Supreme Electoral Council of Turkey (YSK) Diarsipkan 2017-05-17 di Wayback Machine.

Di bawah konstitusi baru itu, presiden akan memperoleh kekuasaan eksekutifnya untuk menunjuk langsung para pejabat publik, termasuk di antaranya adalah menteri. Presiden juga boleh menetapkan satu atau beberapa wakil presiden. Sedangkan posisi perdana menteri yang saat ini masih dijabat oleh Binali Yildirim akan dihapuskan

Presiden dan parlemen, secara bersama-sama akan memilih empat anggota Dewan Agung Hakim dan Jaksa, sebuah lembaga peradilan yang memiliki kewenangan menunjuk dan memecat pejabat di peradilan. Parlemen juga akan memilih tujuh anggota Dewan Hakim dan Jaksa. Pengadilan militer yang menghukum pejabat bahkan telah memberikan hukuman mati kepada mantan Perdana Menteri Adnan Menderes setelah kudeta 1960 tidak diperbolehkan lagi.

Dalam usulan konstitusi yang baru disebutkan, keadaan darurat diberlakukan jika ada pemberontakan terhadap tanah air, atau tindakan kekerasan yang menimbulkan bahaya bagi bangsa dan negara. Dalam hal ini, presiden akan memutuskan, apakah negara perlu menetapkan keadaan darurat atau tidak, kemudian akan menyampaikan kepada parlemen. Jika ditetapkan, keadaan darurat akan berlangsung selama enam bulan, setelah sebelumnya hanya tiga bulan. Status ini dapat diperpanjang oleh parlemen selama empat bulan atas permintaan presiden.

Jika anggota parlemen sebelumnya hanya berjumlah 550 orang, maka konstitusi baru mengusulkan penambahan menjadi 600 orang dengan batas usia minimum untuk anggota parlemen, yang semula 25 tahun menjadi 18 tahun. Pemilu legislatif akan diselenggarakan sekali setiap lima tahun, bukan lagi empat tahun. Pemilu presiden dilakukan pada hari yang sama dengan pemilu legislatif. Parlemen masih memiliki kewenangan untuk memberlakukan, memodifikasi, serta menghapus undang-undang. Jika presiden dituduh atau dicurigai melakukan kejahatan, parlemen dapat mengajukan penyelidikan. Presiden haruslah seorang warga negara Turki yang berusia minimal 40 tahun dapat menjadi anggota partai politik. Perubahan tersebut memungkinkan Erdogan untuk menjadi pemimpin Partai Keadilan dan Pembangunan yang didirikannya.

Erdogan terpilih sebagai presiden pada bulan Agustus 2014 lalu, melalui pemilihan langsung. Sebelumnya, lebih dari satu dasawarsa dia menjabat sebagai perdana menteri. Konstitusi yang baru ini mengusulkan, pemilihan presiden dan parlemen berikutnya akan diselenggarakan secara langsung dan serentak pada tanggal 3 November 2019. Jika Erdogan menang, dengan konstitusi baru ini, dia memiliki jangka waktu lima tahun untuk menjadi presiden dengan masa jabatan dua periode. Dengan demikian, dia akan tetap berkuasa sampai dengan tahun 2029.