Pemerintah Metropolitan Seoul
Pemerintah Metropolitan Seoul adalah pemerintah daerah di Seoul, Korea Selatan. Wali Kota dipilih untuk masa jabatan empat tahun oleh warga Seoul dan bertanggung jawab atas administrasi pemerintah kota. Pemerintah Metropolitan Seoul berurusan dengan urusan administrasi sebagai ibu kota Korea Selatan, sehingga lebih terpusat daripada kebanyakan kota lain dengan pemerintah kota ini bertanggung jawab terhadap lembaga pemasyarakatan, pendidikan publik, perpustakaan, keselamatan publik, fasilitas rekreasi, sanitasi, pasokan air, dan layanan kesejahteraan. Di pemerintah kota ini, terdapat 5 kantor, 32 biro, dan 107 divisi. Markas besarnya terletak di gedung Balai Kota Seoul yang berada di Taepyeongno, Jung-gu, Seoul. Pemerintahan ini dimulai pada tanggal 28 September 1946 sebagai Pemerintah Kota Seoul yang menjadi Pemerintah Metropolitan Seoul pada 15 Agustus 1949. Pemerintah Metropolitan Seoul memiliki satu Wali Kota dan tiga wakil Wali Kota, dua di antaranya bertanggung jawab atas urusan administrasi dan yang lainnya untuk urusan politik . Seoul dibagi menjadi 25 gu otonom dan 522 dong administratif.[1][2] The Seoul Institute (SI) adalah wadah pemikir (think tank) bagi kota ini, yang didirikan pada tahun 1992 oleh Pemerintah Metropolitan Seoul. Institut ini sebelumnya dikenal sebagai The Seoul Development Institute (SDI). SI mendukung proses pembuatan kebijakan administrasi kota dengan melakukan penelitian intensif dan bekerja sama dengan lembaga penelitian dalam dan luar negeri. SI berusaha untuk berkolaborasi dan berkomunikasi dengan warga Seoul "untuk mengamankan validitas berbagai penelitian kebijakannya".[3][4] Pengungkapan informasiPada tahun 2011, ketika Government 2.0 masih merupakan konsep baru bagi banyak orang,[5] Wali Kota terpilih kelima dari Kota Seoul, Park Won-soon memperkenalkan banyak kebijakan untuk mempromosikan demokrasi berdasarkan partisipasi sipil setelah pelantikannya.[6] Sebagai salah satu agenda utamanya, ia menyarankan Government 2.0, berdasarkan konsep 'Komunikasi, Kerjasama, dan Partisipasi', ketika ia mendirikan landasan untuk mempromosikan partisipasi warga dalam tata kelola kota dan berusaha menyediakan semua informasi administratif kota melalui Plaza Komunikasi Informasi (Communication Information Plaza).[7] Pada 20 September 2012, di bawah kepemimpinan Park, Pemerintah Metropolitan Seoul mengumumkan rencananya untuk mempromosikan visi berbagi melalui Proyek Berbagi Kota Seoul (Sharing City Seoul Project).[8][9][10][11] Arah Kebijakan Pengungkapan InformasiKota Seoul mengungkapkan semua informasi administratifnya kecuali untuk informasi yang ditetapkan sebagai diklasifikasikan sesuai dengan hukum.[12] Melalui kebijakan ini, kota menjunjung tinggi hak atas informasi warga, meningkatkan transparansi dalam administrasi, dan mendorong akuntabilitas. Juga, melalui Plaza Komunikasi Informasi kota, pemerintah metropolitan mengumpulkan dan mengembalikan berbagai informasi administratif kepada warganya.[13] Plaza Komunikasi Informasi SeoulUntuk melaksanakan Proyek Telanjang dengan sukses, Kota Seoul menetapkan sistem pengungkapan dokumen dan Plaza Komunikasi Informasi secara inovatif untuk mengungkapkan informasi administratif secara otomatis, sementara memungkinkan warga untuk mengakses informasi administratif dengan lebih mudah melalui telepon pintar dan perangkat lain. Akibatnya, informasi administratif kota disediakan secara lebih efektif dan substantif.[14] Layanan dokumen permintaan persetujuan internalPlaza Informasi Komunikasi menyediakan berbagai dokumen permintaan persetujuan internal dari berbagai bidang yang dibuat oleh Kota Seoul. Terutama, di samping kantor utama Balai Kota dan Badan Usaha kota, pengguna dapat mengakses informasi dari 25 distrik otonom dan organisasi lain yang didanai oleh kota, yang memungkinkan akses ke informasi rinci yang dibutuhkan warga. Juga, bagian ‘Informasi Dewan’ menyediakan informasi tentang pertemuan yang diselenggarakan oleh Kota Seoul dari jadwal rapat hingga menitnya. Selain itu, bagian dari ‘Kebijakan Seoul’ memberikan informasi mengenai proyek-proyek utama pemerintah kota dan proyek-proyek besar yang melibatkan investasi lebih dari 10 miliar won. Hal ini sangat membantu bagi siapa saja yang ingin mengakses informasi status pada berbagai proyek konstruksi yang dilaksanakan oleh kota ini.[15] Lihat pulaReferensi
Pranala luar
|