Pembentukan pemerintah Britania Raya 2010
Peristiwa terkait pembentukan pemerintah Inggris terjadi antara 7 Mei dan 12 Mei 2010, setelah pemilihan umum tahun 2010 gagal menghasilkan mayoritas keseluruhan bagi salah satu dari dua partai politik utama negara itu yaitu Partai Konservatif dan Partai Buruh. Pemilihan umum yang diadakan pada 6 Mei menghasilkan parlemen menggantung pertama di Inggris selama 36 tahun terakhir, sehingga memicu serangkaian perundingan yang akan membentuk pemerintahan koalisi pertama sejak Perang Dunia Kedua. Pemerintahan Partai Buruh yang memerintah yang dipimpin oleh Gordon Brown dikalahkan dalam pemilihan dan kehilangan mayoritas setelah 13 tahun menjabat, tetapi terus menjabat dalam kapasitas sebagai pelaksana sampai pemerintah dapat dibentuk. Oposisi Partai Konservatif yang dipimpin oleh David Cameron memenangi jumlah kursi terbesar di parlemen baru, tetapi kurang dari jumlah yang dibutuhkan untuk mengamankan mayoritas secara keseluruhan. Akibatnya, para tokoh senior dari kedua partai memulai serangkaian pertemuan dengan perwakilan dari Partai Demokrat Liberal yang dipimpin oleh Nick Clegg, yang bertujuan untuk membentuk pemerintahan koalisi. Sebagai pemimpin partai terbesar ketiga, Nick telah mengumumkan bahwa Partai Demokrat Liberal akan mengadakan pembicaraan dengan pihak mana pun yang memiliki jumlah kursi lebih banyak. Serangkaian pertemuan dengan Partai Konservatif dimulai tak lama setelah parlemen menggantung diumumkan dan berlanjut selama akhir pekan setelah pemilihan umum. Perundingan juga dilakukan dengan Partai Buruh. Partai Nasional Skotlandia mengisyaratkan kesediaannya untuk bergabung dengan Partai Buruh dan Partai Demokrat Liberal serta partai kecil lainnya dalam pemerintahan sebagai bagian dari koalisi pelangi progresif, tetapi dengan cepat menjadi jelas bahwa kehadiran berkelanjutan Gordon sebagai perdana menteri dipandang sebagai hambatan utama untuk merumuskan sebuah Kesepakatan Partai Buruh-Partai Demokrat Liberal. Meskipun Gordon tidak lagi menjadi Ketua Partai Buruh pada 10 Mei, partai itu gagal mencapai kesepakatan dengan Demokrat Liberal karena memutuskan bersekutu dengan Partai Konservatif keesokan harinya. Gordon mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri dan Ketua Partai Buruh pada malam hari 11 Mei serta pemerintah koalisi Partai Konservatif–Partai Liberal Demokrat yang dipimpin oleh David Cameron mulai menjabat tidak lama kemudian. Partai Demokrat Liberal muncul dari pertemuan partai parlemen dan Eksekutif Federal mereka untuk mengumumkan bahwa kesepakatan koalisi telah disetujui secara berlebihan tak lama setelah tengah malam pada 12 Mei, dan kemudian pada hari yang sama kedua partai menerbitkan persetujuan koalisi Partai Konservatif–Partai Demokrat Liberal keluar persyaratan kesepakatan mereka. Saat David menjadi perdana menteri, Ketua Partai Demokrat Liberal Nick diangkat sebagai wakil perdana menteri. Latar belakangPartai Buruh menjadi pemerintah di bawah kepemimpinan Tony Blair pada Mei 1997 setelah mengalahkan Partai Konservatif yang dipimpin oleh John Major, sehingga emngakhiri 18 tahun pemerintahan Partai Konservatif.[1][2][3] Setelah mendapatkan kemenangan telak dengan 418 kursi di Dewan Rakyat,[4] partai itu memiliki mayoritas 179 kursi,[5] dan kembali menang pada 2001 and 2005 elections.[6] Selama masa jabatan pertamanya, pemerintahan Tony memperkenalkan banyak kebijakan populer termasuk undang-undang untuk menetapkan upah minimum nasional, mengurangi daftar tunggu rumah sakit, dan menyerahkan kewenangan pembuatan undang-undang ke Skotlandia dan Wales. Tony juga memainkan peran kunci dalam proses perdamaian Irlandia Utara.[3] Namun, keputusannya untuk melibatkan pasukan Inggris dalam invasi ke Irak pada tahun 2003 mengubah pendapat masyarakat sehingga berbalik menentangnya dan kehilangan dukungan dari beberapa anggota parlemen asal partainya sendiri.[7] Ketika Tony mengundurkan diri sebagai perdana menteri pada bulan Juni 2007, dia digantikan oleh Gordon Brown.[6] Masa jabatan perdana menteri Blair selama satu dasawarsa telah menjadi masa ledakan ekonomi bagi Britania Raya,[3] tetapi masa jabatan Gordon sebagai Perdana Menteri didominasi oleh resesi global pada akhir dasawarsa 2000-an.[8] Meskipun komentator menganggap Gordon telah membuat beberapa keputusan yang baik selama krisis ekonomi seperti memberikan bantuan keuangan kepada beberapa bank yang mengalami kesulitan, rekapitalisasi bank menyebabkan peningkatan utang nasional besar-besaran karena utang swasta diakumulasi oleh bank menjadi publik.[3][9][10] Ia juga dipandang oleh media sebagai seseorang yang kurang memiliki keterampilan interpersonal.[7] Peristiwa besar lain yang terjadi selama masa Gordon di pemerintahan adalah skandal pada tahun 2009 yang melibatkan pengeluaran anggota parlemen, yang merusak kepercayaan publik pada politisi.[3] Pada April 2010, hampir lima tahun sejak pemilihan umum sebelumnya (diadakan pada 5 Mei 2005), yang membutuhkan penyelenggaraan pemilihan baru. Pada 6 April 2010, Gordon pergi ke Istana Buckingham untuk meminta Ratu membubarkan parlemen pada 12 April dalam persiapan untuk pemilihan umum. Dalam konferensi pers langsung di Downing Street, Gordon mengumumkan pemilihan umum akan diadakan pada 6 Mei.[11] Waktu antara pengumuman pemilihan umum dan pembubaran parlemen, yang dikenal sebagai wash-up, adalah untuk memungkinkan penanganan urusan legislatif yang belum selesai sebelum sidang parlemen usai.[6] Partai Buruh berkampanye untuk mengamankan masa jabatan keempat berturut-turut dan memulihkan dukungan yang hilang sejak tahun 1997,[12] sementara Partai Konservatif berusaha untuk mendapatkan posisi dominan dalam politik Inggris setelah kekalahan pada dasawarsa 1990-an dan menggantikan Partai Buruh sebagai partai yang memerintah.[13] Partai Demokrat Liberal berharap mendapatkan keuntungan dari kedua belah pihak dan mungkin menjalankan keseimbangan kekuasaan di parlemen menggantung.[14] Setelah debat yang disiarkan televisi antara ketiga pemimpin, peringkat jajak pendapat mereka telah meningkat ke titik ketika banyak yang mempertimbangkan kemungkinan peran Partai Demokrat Liberal dalam pemerintahan.[15][16] Sementara David dan Clegg umumnya diterima dengan baik oleh pemirsa dari tiga debat, kinerja Gordon dianggap kurang berhasil.[17] Citra Brown semakin dirugikan ketika dia secara pribadi menggambarkan Gillian Duffy, seorang pensiunan berusia 65 tahun, sebagai wanita fanatik setelah dia mengangkat masalah tunjangan dan imigrasi bersamanya selama perjalanan kampanye ke Rochdale, Greater Manchester.[17][18] Ucapannya direkam oleh mikrofon Sky News yang masih ia kenakan saat ia diusir dari kunjungan tersebut dan disiarkan secara luas.[19] Jajak pendapat sebelum hari pemilihan umum menunjukkan sedikit perubahan dari Partai Demokrat Liberal kembali ke Partai Buruh dan Partai Konservatif, dengan sebagian besar jajak pendapat terakhir berada dalam satu poin dari Partai Konservatif 36%, Partai Buruh 28%, Partai Demokrat Liberal 27%.[20][21] Namun, laporan jumlah pemilih yang ragu-ragu meningkatkan ketidakpastian tentang hasil pemilihan umum.[22][23] Didorong oleh kemenangannya dalam pemilihan Parlemen Skotlandia 2007, Partai Nasional Skotlandia (SNP) menetapkan sasaran untuk kembali memenangi 20 anggota parlemen dan berharap memegang keseimbangan kekuasaan.[24] Demikian pula dengan Plaid Cymru yang berharap memenangi banyak kursi di Wales.[25] Di Irlandia Utara, Partai Persatuan Demokrat (DUP) bertujuan untuk mempertahankan atau meningkatkan jumlah kursinya, sehingga menjadi partai terbesar keempat di Dewan Rakyat.[26][27] Partai-partai kecil yang berjaya dalam pemilihan umum daerah dan pemilihan umum Eropa 2009 (Partai Kemerdekaan Britania Raya, Partai Hijau, Partai Nasional Britania Raya) memiliki tujuan memperluas perwakilan mereka ke kursi di Dewan Rakyat.[28][29] Pemilihan umumPemilihan umum diadakan pada 6 Mei 2010, dengan tingkat keikutsertaan pemilih meningkat dari 61% pada tahun 2005 menjadi 65% pada tahun 2010.[17] Sepanjang hari GfK NOP dan Ipsos MORI melakukan jajak pendapat yang diwartakan BBC, Sky, dan layanan berita ITV, yang hasilnya diumumkan saat pemungutan suara selesai pada pukul 22.00.[30] Data yang dikumpulkan dari pemilih-pemilih di 130 tempat pemungutan suara seluruh Britania Raya menunjukkan parlemen menggantung, dengan perkiraan awal bahwa Partai Konservatif akan memperoleh 307 kursi, 19 kursi lebih sedikit dari mayoritas.[31][32] Defisit ini kemudian disesuaikan menjadi 21 kursi. Persebaran kursi pada awalnya diperkirakan 307 untuk Partai Konservatif, 255 untuk Partai Buruh, 59 untuk Partai Demokrat Liberal dan 29 ke partai lain,[31] tetapi angka-angka ini kemudian diperbarui dengan sedikit penyesuaian untuk mendukung Partai Buruh.[33] Prospek yang tampaknya buruk bagi Partai Demokrat Liberal merupakan kejutan bagi para komentator,[34] karena banyak jajak pendapat sebelumnya mengindikasikan bahwa mereka akan menerima lebih banyak kursi. Sebuah jajak pendapat BBC yang diterbitkan pada 05:36 7 Mei memperkirakan Partai Konservatif meraih 306 kursi, 20 kursi lebih sedikit mayoritas keseluruhan, dengan Partai Buruh meraih 262 kursi, dan Partai Demokrat Liberal meraih 55 kursi.[33] Pada 09.41 7 Mei, BBC mengonfirmasi parlemen menggantung karena pada saat itu tidak mungkin bagi Partai Konservatif untuk mendapatkan jumlah kursi yang dibutuhkan untuk membentuk pemerintahan mayoritas.[35] 326 kursi diperlukan untuk mayoritas teknis, tetapi hanya 323 kursi yang diperlukan untuk mayoritas praktis, karena lima anggota parlemen Sinn Féin diperkirakan memboikot Dewan Rakyat. Pada saat itu Partai Konservatif meraih 290 kursi, Partai Buruh meraih 247 kursi, dan Partai Demokrat Liberal meraih 51 kursi.[36][37] Hasil akhirnya adalah Partai Konservatif mendapatkan 306 kursi, Partai Buruh mendapatkan 258 kursi, dan Partai Demokrat Liberal mendapatkan 57 kursi.[38][39] Dari 532 kursi yang diperebutkan di Inggris, Partai Konservatif memenangkan mayoritas mutlak 61 kursi dan mengamankan perubahan suara rata-rata 5,6% dari Partai Buruh.[40] Kursi terakhir yang diperebutkan, Thirsk and Malton, diperebutkan pada 27 Mei karena salah satu calon meninggal.[41] Kesemua 59 kursi di Skotlandia dimenangi oleh partai-partai yang memenangi kursi mereka pada pemilihan umum tahun 2005, dengan Partai Buruh mendapatkan kembali dua kursi yang mereka kalah dalam pemilihan sela sejak 2005.[42][43] Sebaran suara Partai Buruh meningkat sebesar 2,5% dan Partai Konservatif sebesar 0,9%, sehingga ayunan dari Partai Konservatif ke Partai Buruh sebesar 0,8%. Partai Konservatif hanya memenangi satu daerah pemilihan Skotlandia,[44] sedangkan SNP, yang menyasar 20 kursi dari jumlah semula yaitu 7 kursi, gagal mewujudkannya.[42] 40 kursi diperebutkan di Wales, ketika Partai Konservatif mendapatkan delapan kursi dari posisi semula yaitu tiga kursi, dengan empat di antaranya sebelumnya dimenangi Partai Buruh dan sisanya dimenangi Partai Demokrat Liberal. Partai nasionalis Wales Plaid Cymru merebut satu kursi tambahan, Arfon, dari Partai Buruh. Secara keseluruhan, Partai Buruh kehilangan empat kursi tetapi tetap menjadi partai terbesar di Wales dengan 26 kursi.[45] 18 kursi diperebutkan di Irlandia Utara, ketika kedua partai nasionalis Irlandia Sinn Féin dan Partai Demokrat Sosial dan Buruh memenangi kursi mereka, partai unionis Partai Unionis Ulster (dalam pakta pemilihan umum dengan Partai Konservatif) kehilangan satu-satunya kursi dan DUP kehilangan kursi. Ini membuat partai nasionalis memiliki delapan kursi, partai unionis dengan delapan kursi (semua Partai Unionis Demokrat), Partai Aliansi dengan satu kursi dan unionis independen dengan satu kursi. Ini adalah pertama kalinya sejak Pemisahan Irlandia bahwa partai-partai unionis gagal mengamankan mayoritas kursi Westminster Irlandia Utara dalam pemilihan umum.[46] Pernyataan awal dan perundinganDengan tiada satu partai pun yang mencapai mayoritas keseluruhan, maka hasil pemilihan umum tahun 2010 ialah parlemen menggantung yang menjadi kali pertama sejak 1974.[47] Ketika menjadi jelas bahwa tiada partai yang akan mencapai mayoritas langsung yang diperlukan untuk membentuk pemerintahan berikutnya, tiga pemimpin utama partai membuat pernyataan publik yang menawarkan untuk membahas pilihan-pilihan untuk menyusun pemerintahan dengan partai-partai lain. Ketua Partai Demokrat Liberal Nick Clegg meminta Perdana Menteri Gordon Brown dan Ketua Partai Konservatif David Cameron untuk bertindak demi kepentingan nasional dan bukan untuk keuntungan politik partai yang sempit. Namun, selepas menyatakan sebelum pemilihan umum bahwa partai dengan kursi terbanyak harus memiliki suara awal untuk membentuk pemerintahan, Nick mengumumkan niatnya untuk memulai pembicaraan dengan Partai Konservatif. Berbicara di luar markas Partai Liberal Demokrat dia berkata: "Sekarang Partai Konservatif membuktikan bahwa mereka mampu berusaha untuk memerintah demi kepentingan nasional."[48] Gordon mengatakan dia bermaksud memainkan perannya dalam mengamankan stabilitas, pemerintahan yang kuat dan berprinsip, serta menunjukkan kesediaannya untuk berbicara dengan Nick dan David tentang bagaimana mencapai hal ini, dengan mengatakan: "Apa yang telah kita lihat bukanlah hasil pemilu biasa."[49] Namun tak lama setelah itu, David mengadakan konferensi pers yang juga mengundang pihak Partai Demokrat Liberal untuk berbicara, dengan mengatakan: "Saya ingin membuat tawaran besar, terbuka dan komprehensif kepada Demokrat Liberal. Saya ingin kita bekerja sama dalam mengatasi masalah besar dan mendesak negara kita, krisis utang, sosial kita yang mendalam masalah dan sistem politik kita yang rusak."[50] Di bawah aturan konstitusi yang mengatur protokol dalam hal parlemen menggantung, Gordon selaku perdana menteri yang menjabat tetap akan menjabat sampai pemerintahan baru dibentuk, sebuah proses yang dapat berlanjut tanpa resolusi hingga Pembukaan Parlemen Negara, yang dijadwalkan pada 25 Mei. Atas arahan Gordon, Sekretaris Kabinet Sir Gus O'Donnell telah memperbarui protokol bagi menangani parlemen menggantung pada awal tahun. Setelah terbit konfirmasi bahwa tidak ada pihak yang mencapai mayoritas keseluruhan, Gordon memberi wewenang kepada Gus untuk memulai proses tersebut. Tim pegawai negeri sipil yang beranggotakan empat orang dikirim untuk bekerja sama dengan partai-partai politik utama guna memfasilitasi perundingan.[51] Kesediaan David untuk mengadakan pembicaraan dengan Partai Demokrat Liberal ditafsirkan oleh penyunting politik BBC News Nick Robinson sebagai isyarat kemungkinan anggota parlemen Partai Demokrat Liberal dapat menjadi bagian dari kabinet.[50] Pada sore hari 7 Mei, David dan Nick berbicara melalui telepon dan melakukan apa yang dilaporkan BBC sebagai percakapan yang sangat konstruktif. Pada malam itu pembicaraan eksplorasi antara tim perwakilan senior dari Partai Demokrat Liberal dan Partai Konservatif telah dimulai. Tim Partai Demokrat Liberal terdiri dari Chris Huhne, Danny Alexander, Andrew Stunell dan David Laws, sementara George Osborne, William Hague, Oliver Letwin dan Ed Llewellyn membentuk tim Partai Konservatif.[50] Pembicaraan lebih lanjutPada pagi 8 Mei, perbincangan antara Partai Konservatif dan Partai Demokrat Liberal sepenuhnya berlangsung. Pertemuan selama 70 menit di Admiralty House, Westminster digambarkan oleh kedua belah pihak sebagai membangun dan bersahabat serta pertemuan lain dijadwalkan pada hari berikutnya. Pada pertemuan tertutup malam itu, David dan Nick mengadakan perbincangan pertama dari serangkaian perbincangan untuk membahas perundingan. Anggota Partai Parlemen Demokrat Liberal sebelumnya telah bertemu di Gedung Pemerintah Daerah untuk membahas perbincangan koalisi.[52][53] Salah satu masalah utama yang ingin dibahas oleh Partai Demokrat Liberal dalam perjanjian koalisi apapun adalah reformasi pemilihan umum dan ketika anggota Partai Demokrat Liberal memperdebatkan negosiasi, 1.000 massa pengunjuk rasa yang kuat dari kelompok penekan 38 Derajat berkumpul di luar. Di tengah teriakan "Suara yang adil sekarang" dan "Kami ingin berbicara dengan Nick",[53] Nick secara singkat meninggalkan pertemuan untuk menerima petisi dan mengatakan kepada para pengunjuk rasa, "Mereformasi politik adalah salah satu alasan saya terjun ke dunia politik." Setelah pertemuan itu, seorang perunding Partai Demokrat Liberal, David Laws, mengatakan para anggota telah "mendukung sepenuhnya" strategi yang digariskan oleh Nick bahwa Partai Konservatif harus memiliki pilihan pertama dalam perundingan untuk membentuk pemerintahan. Nick juga bertemu dengan eksekutif federal partai, yang juga mendukung keputusan Nick.[52][54] 8 Mei 2010 adalah peringatan Hari Kemenangan di Eropa ke-65 dan perayaan itu diadakan untuk menandai peristiwa tersebut. Para pemimpin ketiga partai menghadiri upacara di Cenotaph, Whitehall.[55] Setelah mengikuti upacara, Gordon terbang ke rumah keluarganya di Skotlandia, tetapi tetap siap untuk bernegosiasi dengan Demokrat Liberal jika kesepakatan dengan Konservatif tidak tercapai. Buruh membantah laporan tentang percakapan telepon yang memanas antara Brown dan Clegg, dan dukungan di antara rekan-rekan Kabinet Brown tetap kuat, tetapi satu backbencher, John Mann, mendesak Brown untuk mundur sebagai pemimpin Partai Buruh sebelum konferensi partai pada bulan September, dengan alasan bahwa kepemimpinan Brown yang berkelanjutan " mengesampingkan kredibilitas pakta Lib/Lab".[52] Perundingan berlanjutPada 9 Mei, perunding senior dari Partai Demokrat Liberal dan Partai Konservatif memulai perbincangan selama enam jam di Kantor Kabinet yang disebut sangat positif dan produktif. William Hague muncul dari diskusi untuk mengatakan, "Masalah yang telah kita bahas telah mencakup reformasi politik, masalah ekonomi dan pengurangan defisit, reformasi perbankan, kebebasan sipil, masalah lingkungan. Jadi, kami telah berdiskusi dengan baik tentang semua itu. Kami sepakat bahwa bagian utama dari setiap kesepakatan yang kami buat adalah stabilitas ekonomi dan pengurangan defisit anggaran, tetapi setiap tim perunding sekarang akan melapor kepada pemimpin partai kami."[56] As the negotiations were taking place, Gordon Brown returned to Downing Street and held a meeting with Nick Clegg at the Foreign Office for talks. A Downing Street spokesman later confirmed the talks, together with the previous evening's telephone conversation between Brown and Clegg, which was described as "an amicable discussion."[56] However, Paddy Ashdown – a previous Liberal Democrat leader – offered a different view of the Brown-Clegg conference call, telling the BBC it "was a diatribe, a rant, and that Gordon Brown was threatening in his approach to Nick Clegg."[57] Following the success of the talks between their two parties, Clegg and Cameron held a second round of face-to-face discussions at Westminster that evening, lasting 45 minutes.[56] While negotiations continued to form the next administration, the business of government continued with the previous incumbents.[56][a] In this respect Chancellor Alistair Darling flew to Brussels to attend a meeting of European finance ministers. In London, Brown held meetings with Business Secretary Peter Mandelson, his deputy leader Harriet Harman, Secretary of State for Energy Ed Miliband and Tony Blair's former special adviser Alastair Campbell. Brown also sent an email to party activists in which he thanked them for their work during the election campaign. It concluded "The past few days have seen us enter a political landscape not considered possible a few short weeks ago - with the outcome of the election leading to no single party able to form a majority government. My duty as prime minister has been to seek to resolve this situation." Several senior Labour backbenchers, including MP George Howarth called on Brown to step down.[56] CatatanReferensi
Bacaan lanjut
Pranala luar
|