Palestine 194Templat:Proses perdamaian Israel-Palestina Palestine 194 adalah sebuah nama yang diberikan kepada sebuah kampanye diplomatik oleh Otoritas Nasional Palestina untuk meraih keanggotaan di PBB bagi Negara Palestina. Nama kampanye tersebut adalah rujukan bahwa Palestina menjadi anggota PBB ke-194.[1] Kampanye tersebut merupakan bagiand ari sebuah strategi untuk meraih pengakuan internasional Negara Palestina berdasarkan pada batas-batas sebelum Perang Enam Hari, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Inisiatif tersebut berkembang selama dua tahun dalam negosiasi dengan israel yang disusul dengan penolakan terhadap pembekuan kegiatan-kegiatan pemukiman-nya di Tepi Barat. Kampanye tersebut dikabarkan di media awalnya pada akhir 2009,[2] dan meraih ketenaran pada Sesi ke-66 dari Majelis Umum pada September 2011.[1] Presiden Mahmoud Abbas mengajukan permintaan tersebut kepada Sekjen Ban Ki-moon pada 23 September 2011; Dewan Keamanan menyepakatinya. Pada September 2012, Otoritas Palestina mengumumkan sebuah resolusi yang memberikan status negara pengamat non-anggota kepada Palestina, yang disahkan oleh Majelis Umum pada 29 November 2012.[3] Dorongan tersebut secara formal didukung oleh Liga Arab pada bulan Mei,[4] dan resmi dikonfirmasikan oleh Organisasi Pembebasan Palestina pada 26 Juni 2011.[5] Keputusan tersebut telah dicap oleh pemerintah Israel sebagai langkah unilateral, sementara pemerintah Palestina meyakininya adalah hal esensial dalam rangka memajukan keadaan saat ini. Beberapa negara lainnya, seperti Jerman dan Kanada, juga menolak keputusan tersebut dan menyerukan kembali negosiasi. Namun, negara-negara lainnya, seperti Norwegia dan Kanada, mendorong rencana tersebut. Sekjen berkata, "para anggota PBB terpecah antara sepakat atau menentang pengakuan kenegaraan Palestina di PBB."[6] Referensi
Pranala luar
|