Hubungan antara Indonesia dan Palestina adalah hubungan yang sudah sangat erat dan akrab disebabkan kesamaan negara dan dukungan dunia untuk kemerdekaan Palestina. Indonesia menolak untuk mengakui negara Israel hingga kesepakatan solusi dua negara tercapai antara Israel dan Palestina. Indonesia sangat membela hak-hak dan kebebasan rakyat Palestina dan mendukung perjuangan rakyat Palestina.[1]
Sejarah
Palestina adalah salah satu pendukung awal kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Mufti Agung Yerusalem dan Pemimpin Tertinggi Dewan Palestina, Syekh Muhammad Amin al-Husaini berjasa meningkatkan pengakuan negara-negara Arab lainnya atas Indonesia, khususnya melalui Liga Arab. Mereka juga sepakat untuk menekan Inggris yang tentaranya sudah tiba di Indonesia lebih dulu dari Belanda, tidak untuk mendukung Belanda. Akibatnya, Indonesia sejak awal sangat tidak ramah terhadap hubungan dengan Israel sebagai rasa terima kasih kepada Palestina. Presiden Indonesia Soekarno mengutuk keras agresi Israel terhadap negara-negara Arab dan mendukung negara-negara Arab dalam perjuangan mereka melawan Israel. Bahkan setelah jatuhnya Soekarno dan naiknya kekuasaan Jenderal Soeharto, Indonesia sangat mendukung perjuangan rakyat Palestina. Pemimpin Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Yasser Arafat telah mengunjungi Indonesia pada tahun 1984 dan pada tahun 1993. Dengan jatuhnya Orde Baru, Abdurrahman Wahid berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan Israel namun ia dilengserkan dari jabatannya pada bulan Agustus 2001 dan tidak ada upaya yang dipertahankan untuk meningkatkan hubungan antara Indonesia dan Israel.[2] Pada tahun 1988 hubungan resmi antara Indonesia dan Palestina dimulai dengan pengakuan Indonesia atas Palestina. Pada tahun 1990 dibuka kedutaan besar di Jakarta.[3]
Indonesia menyambut baik Deklarasi Kemerdekaan Palestina oleh Dewan Nasional Palestina di Aljir, Aljazair dan telah mengakui Negara Palestina pada 16 November 1988. Setahun kemudian Indonesia dan Palestina menandatangani Kesepakatan Bersama pada Dimulainya Hubungan Diplomatik Indonesia-Palestina di tingkat kedutaan besar, pada 19 Oktober 1989. Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Ali Alatas, dan pejabat PLO, Farouk Kaddoumi. Setelah upacara penandatanganan, Menteri Luar Negeri Palestina menugaskan Kedutaan Besar Negara Palestina di Jakarta. Dengan demikian, Indonesia menugaskan Kepala Misinya ke Republik Tunisia sebagai Duta Besar non-residen Palestina hingga 1 Juni 2004, ketika penugasan tersebut diserahkan ke Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Yordania di Amman. Selama kunjungan ke Yordania pada bulan Mei 2006, Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan kembali dukungan Indonesia untuk kemerdekaan Palestina termasuk melalui dimulainya kembali perundingan damai, serta mengungkapkan keprihatinan Indonesia atas kondisi Palestina, termasuk dalam hal keuangan, di tengah-tengah sanksi ekonomi yang diberlakukan oleh Israel.
Kunjungan tingkat tinggi
Pemimpin PLO, Yasser Arafat telah mengunjungi Indonesia beberapa kali; pada tahun 1984 menemui Presiden Suharto, pada September 1992 untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Gerakan Non-Blok ke-10 di Jakarta, pada tahun 1993 dan pada bulan Agustus 2000 untuk menemui Presiden Abdurrahman Wahid di Jakarta.[4]
Pada 21-23 Oktober 2007, Presiden Palestina Mahmoud Abbas melakukan kunjungan kenegaraan resmi pertamanya ke Indonesia. Dalam kunjungannya Presiden Abbas telah menandatangani beberapa perjanjian kerjasama dengan Indonesia. Perjanjian kerjasama termasuk di bidang komunikasi dan pendidikan. Abbas kembali mengunjungi Indonesia pada bulan Mei 2010 dan Februari 2014.[5]
Kritik terhadap kebijakan Israel baru-baru ini
Selama Konflik Gaza 2008-2009, Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan bahwa pemerintah Indonesia tetap konsisten dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk mempertahankan hak dan kedaulatannya. Dia mengatakan bahwa "Perang habis-habisan Israel terhadap Hamas yang tak seimbang dengan sejumlah besar korban jiwa adalah tragedi kemanusiaan yang tak terlupakan. Kami mengundang semua pihak untuk membantu menghentikan serangan Israel dan kami akan terus mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina. Indonesia merasa perlu untuk Dewan Keamanan PBB untuk membuat pertemuan formal dan mengeluarkan resolusi untuk memaksa Israel menghentikan agresinya."[6] Setelah bentrokan armada Gaza pada 31 Mei 2010, Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono mengecam tindakan Israel.[7] Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa juga mengecam tindakan tersebut dan mengatakan bahwa blokade Israel di Gaza merupakan pelanggaran hukum internasional.[8] Selama konflik Israel-Gaza 2014, Pemerintah Indonesia mengecam agresi militer Israel yang sedang berlangsung di daerah Gaza Palestina, dengan mengatakan bahwa serangan semacam itu dapat merusak kondisi menuju terciptanya perdamaian antara Palestina dan Israel. "Langkah Israel harus ditentang. Sebuah agresi militer yang memperburuk penderitaan yang diderita warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat hingga saat ini karena pengepungan yang sebenarnya adalah sebuah 'hukuman kolektif' terhadap rakyat Palestina," kata Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa.[9]Joko Widodo mengecam serangan Israel di Gaza pada tahun 2014.[10]
