Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi

Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
Gambaran umum
Dasar hukum	Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024[1] Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024[2]
Bidang tugas	Menyelenggarakan perumusan, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Sains dan Teknologi.
Susunan organisasi
Direktur Jenderal	Prof. Ahmad Najib Burhani, M.A., M.Sc., Ph.D.
Sekretaris Direktorat Jenderal	Dr. Ir. M. Samsuri, S.Pd., M.T., IPU.
Direktur Bina Talenta Sains dan Teknologi	Adi Nuryanto, S.T., M.T.
Direktur Strategi dan Sistem Pembelajaran Transformatif	Prof. dr. Ardi Findyartini, Ph.D.
Direktur Diseminasi dan Pemanfaatan Sains dan Teknologi	Prof. Dr. Eng. Yudi Darma, S.Si., M.Si.
Situs web
kemdiktisaintek.go.id

Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi (Ditjen Saintek) adalah unsur pelaksana di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Tugas dan fungsi

Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sains dan teknologi. Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi menyelenggarakan fungsi:[1]

1. perumusan kebijakan di bidang sains dan teknologi;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang sains dan teknologi;
3. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang sains dan teknologi;
4. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Susunan Organisasi

Susunan organisasi Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi terdiri atas:[2]

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi;
2. Direktorat Bina Talenta Sains dan Teknologi;
3. Direktorat Strategi dan Sistem Pembelajaran Transformatif; dan
4. Direktorat Diseminasi dan Pemanfaatan Sains dan Teknologi.

Referensi

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 189 Tahun 2024 Tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
2. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi