Badan Akuntabilitas Keuangan Negara Dewan Perwakilan Rakyat

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Jenis
Jenis	Alat kelengkapan DPR yang bertujuan melakukan pengawasan terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan keuangan negara
Pimpinan
Ketua	Andreas Eddy Susetyo (PDI-P)
Wakil Ketua	Andi Achmad Dara (Golkar)
Wakil Ketua	Meireza Endipat Wijaya (Gerindra)
Wakil Ketua	Habib Idrus Salim Aljufri (PKS)
Wakil Ketua	E. Herman Khaeron (Demokrat)
Komposisi
Partai & kursi	PDI-P (3)   Golkar (3)   Gerindra (3)   NasDem (2)   PKB (2)   PKS (2)   PAN (2)   Demokrat (2)
Situs web
Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI
L • B Bantuan penggunaan templat ini

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (bahasa Inggris: State Finance Accountability Committee) yang disingkat menjadi BAKN adalah badan yang dapat dibantu oleh akuntan, ahli, analis keuangan dan peneliti dibentuk pada permulaan masa keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dan menetapkan susunan dan keanggotaan berjumlah paling sedikit tujuh orang dan paling banyak sembilan orang atas usul fraksi pada permulaan tahun sidang merupakan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat yang bersifat tetap.

Badan akuntabilitas Publik ini terdapat pula dibeberapa negara antara lain di Inggris menggunakan nama Public Accounts Committee, Australia dengan nama Joint Committee of Public Accounts and Audit atau di India bernama Committee on Public Accounts

Organisasi

Pimpinan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara terdiri atas satu orang ketua dan dua orang wakil ketua bersifat kolektif dan kolegial yang dipilih dari anggota dalam sebuah rapat yang dipimpin oleh pimpinan DPR setelah penetapan susunan dan keanggotaan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara.

Tugas

• Melakukan penelaahan terhadap temuan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat
• Menyampaikan hasil penelaahan kepada komisi-komisi
• Menindaklanjuti hasil pembahasan komisi terhadap temuan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang dilakukan atas permintaan komisi
• Memberikan masukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dalam hal rencana kerja pemeriksaan tahunan, hambatan pemeriksaan, serta penyajian dan kualitas laporan
• Mengusulkan kepada komisi agar BPK melakukan pemeriksaan lanjutan.
• Meminta penjelasan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pemerintah, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.
• Hasil kerja disampaikan kepada pimpinan DPR dalam rapat paripurna secara berkala.[1]

Internasional

Inggris

Public Accounts Committee (PAC) merupakan sebuah komite yang dipilih dari House of Commons di Inggris yang bertanggung jawab mengawasi pengeluaran pemerintah untuk memastikan efektif dan jujur.

Australia

Joint Committee of Public Accounts and Audit (JCPAA) sejak pertama kali didirikan pada tahun 1913 merupakan lembaga Commonwealth untuk menjelaskan keabsahan, efisiensi dan efektivitas penggunaan uang publik.

India

Committee on Public Accounts pertama kali dibentuk pada tahun 1921 yang terdiri dari 22 anggota yang 15 anggota berasal dipilih oleh Lok Sabha dan 7 Anggota dipilih oleh Rajya Sabha bertugas mendalami pengeluaran pemerintah dan laporan dari Pengawas Keuangan dan Auditor Jenderal.

Anggota

Nama	Fraksi	Jabatan
H. Ahmad Muzani	Partai Gerakan Indonesia Raya	Ketua
MAYJEN TNI (PURN) Yahya Sacawiria, S.IP., MM	Partai Demokrat	Wakil Ketua
Prof.Dr.Ismet Ahmad	Partai Amanat Nasional	Anggota
Ir. Nur Yasin, MBA	Partai Kebangkitan Bangsa	Anggota
Ir. A. Edwin Kawilarang	Partai Golongan Karya	Anggota
Drs. H. A. Fauzi Achmad, MBA	Partai Hati Nurani Rakyat	Anggota
DRA. Eva Kusuma Sundari MA, MDE	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Anggota
DR. A.W Thalib, MSi	Partai Persatuan Pembangunan	Anggota
DR. Mohamad Sohibul Iman	Partai Keadilan Sejahtera	Anggota

Sekretariat

Nama	Jabatan
M. Yus Iqbal, SE.	Kepala Bagian
Tuti Retnowati, B.Sc	Kepala Sub Bagian Rapat
Eko Riswanto, SE.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Endang Wahyuni, SE.	Staf
Achmad Ridho, SE.
Jati Prasetyaningsih
Endang Setia Purnama
Nurul Istiqlal

Referensi

1. "Badan Akuntabilitas Keuangan Dibuat". Kompas.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2016-03-04. Diakses tanggal 2010-05-02. 

Pranala luar

• Situs Resmi mengenai Badan Akuntabilitas Keuangan Negara Diarsipkan 2010-05-10 di Wayback Machine.
• Ketua, Wakil ketua dan Anggota Diarsipkan 2011-11-03 di Wayback Machine.
• Sekretariat^[pranala nonaktif permanen]
• Karya yang berkaitan dengan Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Wikisource

Pustaka

• (Inggris) McGee, David (2002). The overseers: public accounts committees and public spending. Pluto Press. hlm. 115. ISBN 0745319866, 9780745319865 Periksa nilai: invalid character |isbn= (bantuan). 
• (Inggris) Jones, Catherine Anne (1987). The origins of the Victorian Parliamentary Public Accounts Committee. University of Melbourne Press. hlm. 406.