Korupsi di Afganistan
Korupsi di Afganistan adalah masalah yang tersebar luas sekaligus berkembang di masyarakat Afganistan. Menurut data Indeks Persepsi Korupsi tahun 2023 dari Transparency International, Afganistan menempati peringkat ke-162 dari 180 negara. 180 negara yang ada di Indeks tersebut diukur dari skor 0 ("sangat korup") sampai skor 100 ("sangat bersih") berdasarkan tingkat korupsi di sektor umum, dan setelah diberi skor baru dimasukkan ke daftar peringkat.[1] Jika dibandingkan dengan negara lain di dunia, negara yang berada di peringkat satu di dunia mempunyai skor 90, rata-rata skor di dunia adalah 43, dan negara yang paling buruk di dunia hanya mempunyai 11 skor (berada di peringkat ke-180).[2] Sedangkan untuk di wilayah Asia Pasifik,[Catatan 1] negara dengan skor tertinggi di wilayah ini mempunyai 85 skor, rata-rata skor di Asia Pasifik adalah 45, dan negara dengan skor terendah mempunyai 17 skor. Di wilayah Asia Pasifik, hanya Korea Utara yang mempunyai skor yang lebih rendah dibandingkan Afganistan.[3] Taliban mengatasi masalah korupsi secara drastis setelah mulai memerintah Afganistan sejak tahun 2021, yang terlihat dengan peringkat korupsi di negara tersebut menjadi peringkat ke-150 menurut Indeks Persepsi Korupsi tahun 2022 dan jika dibandingkan saat pada tahun 2021 Afganistan mempunyai peringkat ke-174 pada tahun 2021.[4]
Menurut survei pendapat warga Afganistan versi Asia Foundation pada laporan tahun 2012, disebutkan bahwa "korupsi adalah masalah yang besar di Afganistan."[5]
Kasus korupsi besar yang paling baru terjadi di Afganistan adalah kasus skandal Kabul Bank tahun 2010–2013 yang melibatkan Mahmud Karzai dan Presiden Afganistan Hamid Karzai. Orang yang diperiksa dan disidang dalam skandal ini adalah Sherkhan Farnud, Khalilullah Fruzi, Mohammad Fahim, dan orang lain yang terlibat perdagangan orang dalam yang menggunakan uang sebesar US$1 miliar untuk kehidupan yang mewah dan pula memberi uang pinjaman secara diam-diam ke kerabat, teman, dan orang-orang yang dekat Presiden Hamid Karzai dan Mahmud Karzai.[6] Per Oktober 2012, pemerintah baru saja berhasil mengembailkan $180 juta dari uang pinjaman $980 juta hasil korupsi.[7]
Catatan
- ^ Afganistan, Australia, Bangladesh, Bhutan, Kamboja, Tiongkok, Fiji, Hong Kong, India, Indonesia, Jepang, Laos, Malaysia, Maladewa, Mongolia, Myanmar, Nepal, Selandia Baru, Korea Utara, Pakistan, Papua Nugini, Filipina, Singapura, Kepulauan Solomon, Korea Selatan, Sri Lanka, Taiwan, Thailand, Timor-Leste, Vanuatu, dan Vietnam
Referensi
Pranala luar
|
|