Komunalisme

Komunalisme biasanya mengacu pada sistem yang mengintegrasikan kepemilikan komunal dan federasi komunitas independen yang sangat-lokal. Sebuah sosialis libertarian menonjol, Murray Bookchin, mendefinisikan komunalisme sebagai "teori pemerintahan atau sistem pemerintahan dimana komune independen berpartisipasi dalam federasi", serta "prinsip-prinsip dan praktik kepemilikan komunal".^[1][2]

Penggunaan komunalisme ini tampaknya telah muncul pada akhir abad ke-20 untuk membedakan sistem berbasis komune dari gerakan politik lain dan atau pemerintah mengemban (jika tidak benar-benar berlatih) ide yang sama. Secara khusus, masyarakat sebelumnya dan gerakan advokasi praktik-praktik tersebut sering digambarkan sebagai "anarkis", "sosialis" dan atau "komunis".^[3]

Banyak komunitas sejarah menerapkan sosialisme utopis atau komunisme anarkis yang menerapkan aturan internal untuk kepemilikan barang komunalis dalam konteks komunalisme federasi. Hal ini setidaknya secara teoretis mungkin untuk federasi dari komune dalam memasukkan komune yang tidak menerapkan aturan komunalis properti, yang mengatakan, bahwa pemerintah nasional secara keseluruhan mungkin menjad federasi komune, tetapi itu sebagai kepemilikan pribadi dan bukan milik komunalis adalah urutan dalam setiap komune tersebut. Karl Marx, sering dipandang sebagai pendiri komunisme modern, mengkritik bentuk yang lebih tua, termasuk komunisme primitif dan atau sosialisme utopis, karena buruk-dipahami dan atau rentan terhadap disintegrasi dalam penerapannya.^[4]

Komunalisme dalam bentuk yang dijelaskan di atas berbeda dari penggunaan dominan dalam keadaan di Asia Selatan dari Inggris: kesetiaan kepada kelompok etnis dan atau agama tertentu daripada ke masyarakat yang lebih luas.^[5][6] Dengan demikian, penggunaan ini identik dengan sektarianisme dan terkait dengan kekerasan komunal.

• African Communalism