Ishak Saing (lahir 26 Januari 1970) adalah seorang profesional Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Tenaga Ahli Utama di Kantor Staf Presiden (KSP)[1][2] Republik Indonesia, dengan status penugasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)[3][4]. Dalam perannya ini, Ishak memberikan saran, inisiatif, dan dukungan strategis kepada Kepala Staf Kepresidenan dalam berbagai isu penting, khususnya di bidang ekonomi dan pasar karbon.
Pendidikan
Ishak menamatkan pendidikan menengah di SMA Negeri 1 Makassar (SMANSA) dan meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) dari Universitas Hasanuddin, Makassar [5], jurusan Manajemen Keuangan, pada tahun 1994. Kemudian, pada tahun 2009, ia melanjutkan pendidikan di Universitas Birmingham, Inggris[6], dan meraih gelar Magister Administrasi Bisnis (M.B.A.) di bidang Global Banking and Finance pada tahun 2011.
Karir
Ishak memulai karirnya di sektor perbankan setelah mengikuti program Officer Development Program (ODP) Bank Dagang Negara pada tahun 1995, yang kini dikenal sebagai Bank Mandiri. Di sana, ia menjabat sebagai analis kredit. Pada tahun 1998, ia mengikuti Pendidikan Calon Staf Muda (PCPM) Bank Indonesia Angkatan 20 dan berkarir di Bank Indonesia (BI) selama 16 tahun. Ia memulai sebagai pengawas bank junior dan sempat ditugaskan di BI London selama tiga tahun sebelum kembali ke Jakarta sebagai Analis Ekonomi di Departemen Statistik, kemudian sebagai Pengawas Perbankan.
Pada tahun 2015, setelah pemisahan fungsi pengawasan perbankan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Ishak bergabung dengan OJK. Pada tahun 2017 hingga 2022, ia menjabat sebagai Direktur di Departemen Pengendalian Kualitas Pengawasan Perbankan (DPKP). Saat ini, ia menjadi Analis Eksekutif Senior pada Departemen Sumber Daya Manusia OJK dan ditugaskan sebagai Tenaga Ahli Utama di Kedeputian III KSP yang menangani bidang ekonomi.
Kontribusi
Ishak Saing terlibat dalam berbagai inisiatif kebijakan strategis, terutama terkait perdagangan karbon[7][8][9] dan sistem pembayaran. Ia telah berperan penting dalam mempercepat perdagangan karbon di Indonesia, termasuk menjadi Ketua Satgas Karbon di internal KSP dan Wakil Ketua Tim Satgas persiapan pembentukan Badan Pengelola Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Niaga Karbon (BPPPI-TNK). Di bidang sistem pembayaran, ia memimpin implementasi sistem pembayaran terintegrasi untuk moda transportasi nasional[10].
