Ichsan Yasin Limpo adalah tokoh politik asal Sulawesi Selatan yang memulai karier politiknya di berbagai organisasi mahasiswa seperti Himpunan Mahawiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), organisasi kepemudaan, organisasi masyarakat dan organisasi politik. Petualangan politiknya berawal saat ia sukses duduk di DPRD Sulsel pada periode 1999-2004 dan 2004-2005. Kemudian dilanjutkan dengan mampu keluar sebagai pemenang dalam pesta demokrasi di Kabupaten Gowa yang mengantarnya sebagai Bupati Gowa Periode 2005-2010 dilanjutkan 2010-2015. Sepuluh tahun masa jabatannya di Gowa, Ichsan Yasin Limpo, sukses besar membangun sumber daya manusia (SDM) di daerahnya. Hal itu berawal dari keberaniannya membuat kebijakan di sektor pendidikan.
Di awal masa jabatannya sebagai bupati pada 2005, Ichsan berani keluar dari zona nyaman sebagai kepala daerah dengan memfokuskan alokasi APBD Kabupaten Gowa. Ia memulai dengan mencanangkan program pendidikan gratis untuk tingkat pendidikan dasar. Keberaniannya memprogramkan pendidikan gratis adalah yang pertama di Sulawesi Selatan kala itu, bahkan di Indonesia.[2]
Meskipun di awal masa jabatannya, APBD Kabupaten Gowa baru berada di sekitaran angka Rp400 miliar. Pada program pendidikan gratis itu, ia mengambil kebijakan menggratiskan buku wajib bagi 26.300 murid SD. Persentase APBD dengan kebijakan ia ambil saat itu menempatkan anggaran untuk pendidikan berada di posisi 21,6 persen.[3]
Pendidikan gratis memang menjadi salah satu janji politiknya sebelum terpilih. Sebelum dilantik sebagai bupati, Ichsan bahkan menyerahkan surat pernyataan kesediaan mengundurkan diri jika dalam setahun janjinya tidak bisa dipenuhi. Pada masa pemberlakukan program pendidikan gratis, Pemkab Gowa menerima banyak cibiran. Banyak yang ragu Ichsan mampu memberlakukan itu dengan konsisten. Bahkan, Kementerian Pendidikan Nasional saat itu pun ikut-ikutan sinis. Apalagi, APBD Gowa yang baru berada di angka Rp400 miliar kala itu dengan pendapatan asli daerah (PAD) baru di angka Rp 34 miliar.[4]
Uji coba yang dilakukan pemerintahan Ichsan hingga 2007, mengantarnya dengan berani menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Pendidikan Gratis tahun 2008, yakni Perda Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pendidikan Gratis. Perda tersebut dipakai hingga saat ini. Ichsan menjelaskan, alasan memprioritaskan pendidikan adalah dirinya memiliki asumsi untuk membangun segala sektor, maka yang pertama mesti dibangun adalah perbaikan generasi. Meskipun, Ichsan sadar, investasi di bidang pendidikan, hasilnya baru dapat sedikit dirasakan minimal 25–30 tahun ke depan. Ia juga sadar, hal itu tak akan baik untuk investasi politiknya di waktu pendek. Membangun pasar modern, menata kota, dan fokus ke infrastruktur ia sadari adalah hal yang sebenarnya menguntungkan dirinya di kontestasi politik kedepannya. Tapi keinginan yang kokoh memperbaiki generasi di daerahnya sudah bulat dengan mengesampingkan hasrat politiknya kedepan.
Saat Perda Pendidikan Gratis diberlakukan Pemkab Gowa pun memberlakukan pendidikan gratis mulai tingkatan SD-SMA di Kabupaten Gowa. Kesuksesannya menerapkan pendidikan gratis di Pemkab Gowa, membawa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Gubernur Syahrul Yasin Limpo (saudaranya) , ikut membawa kebijakan Ichsan untuk diterapkan di seluruh kabupaten se-Sulsel.
Tak hanya sampai disitu, Ichsan benar-benar mengawasi pelaksanaan program itu termasuk mengontrol para guru agar tidak lagi melakukan pungutan di sekolah. Para guru diminta membuat surat pernyataan yang isinya menjamin tidak ada pungutan dalam bentuk apa pun. Dalam pernyataan itu, para guru siap mengundurkan diri jika ditemukan ada pungutan sekecil apa pun dan dalam bentuk apa pun di sekolahnya.
Ichsan juga melibatkan kejaksaan negeri, kepolisian, dan pengadilan negeri meneken MoU bahwa tidak akan ada SP3 untuk kasus korupsi dalam bidang pendidikan. Walau sudah keras begitu, awalnya tetap saja ada guru yang bermain. Ichsan akhirnya membuka layanan pengaduan langsung melalui nomor ponsel pribadinya.
Tidak Wajib Seragam
Ichsan Yasin Limpo juga menerapkan kebijakan tidak mengwajibkan anak didik di Gowa menggunakan seragam sekolah. Sebelum penerapan pendidikan gratis, baju seragam baginya hanya menjadi sumber pungutan di sekolah. Baginya, tidak penting pakaian seragam, yang penting bisa belajar.
Penghargaan Ki Hajar Dewantara dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (2014)
Penghargaan Wahana Tata Nugraha dari Menteri Perhubungan (2014)
Penganugerahan Otonomi Award 2014 Kategori Daerah dengan Terobosan Inovatif Bidang Pendidikan dari The Fajar Institute of Pro Otonomi / FIPO (2014)
Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Tanpa Paragraf atau Clear and Clean atas Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2013 dari BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan (2014)
Penghargaan Pemerintahan Kabupaten Berkinerja Sangat Tinggi dari Kemendagri EKPPD terhadap LPPD tahun 2013 (2014)
Piagam Tanda Kehormatan dari Presiden RI dan Satya Lencana Karya Bakti Praja Nugraha (2014)
Penghargaan Wahana Tata Nugraha dari Menteri Perhubungan (2013)
Penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Tanpa Paragraf atau Clear and Clean atas Pengelolaan Keuangan Daerah dari BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Laporan Keuangan Tahun 2012 (2013)
Penghargaan atas Keberhasilan Menyusun dan Menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2013 dengan Capaian Standar Tertinggi dalam Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah dari Menteri Keuangan (2013)
Penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Dengan Paragraf atas Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2011 dari BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan (2012)
Penghargaan sebagai Terbaik III Kategori Kabupaten Sub Bidang Bina Marga dari Menteri Pekerjaan Umum (2012)
Medali dan Piagam Penghargaan Kebudayaan dari Lembaga Kebudayaan Nasional Indonesia (LKNI) (2011)
Penghargaan Museum Rekor Indonesia (MURI) terhadap Upaya Revitalisasi Museum Balla Lompoa (2011)
Satyalancana Wira Karya (Penghargaan Bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan) dari Presiden Republik Indonesia (2010)
Tokoh Koperasi Provinsi Sulawesi Selatan (2010)
Otonomi Award 2010 Kategori Daerah dengan Terobosan Inovatif Bidang Pendidikan dari The Fajar Institute of Pro Otonomi / FIPO (2010)
UNESCO Literacy Prize / Penghargaan Tertinggi Bidang Pendidikan dari UNESCO (2009)
Penghargaan Aksara atas Kepedulian dan Kinerja yang tinggi dalam Percepatan Pemberantasan Buta Aksara di Provinsi Sulawesi Selatan dari Menteri Pendidikan Nasional (2009)
Penghargaan Peningkatan Produksi Beras Nasional / P2BN dari Presiden Republik Indonesia (2009)
Otonomi Award 2009 kategori Daerah dengan Terobosan Inovatif Bidang Pendidikan dari The Fajar Institute of Pro Otonomi / FIPO (2009)
Satyalancana Wira Karya (Penghargaan Tertinggi Bidang Pendidikan) dari Presiden Republik Indonesia (2008)
Penghargaan Manggala Karya Kencana dari Kepala BKKBN (2008)
Penghargaan sebagai Bupati Peduli TK/TP Al-Qur’an dari Ketua Umum DPP BKPRMI (2008)
Penghargaan atas Perda Akta Kelahiran Bebas Bea dari Presiden Republik Indonesia (2008)
Anugrah Aksara Utama / Penghargaan Peduli Percepatan Pemberantasan Buta Aksara dari Menteri Pendidikan Nasional (2007)
Penghargaan sebagai Bupati Teraktif dari Harian Ujungpandang Ekspres (2007)
Penghargaan Wahana Tata Nugraha dari Menteri Perhubungan (2007)
Anugrah Aksara Madya / Penghargaan Peduli Percepatan Pemberantasan Buta Aksara dari Menteri Pendidikan Nasional (2006)
Penghargaan Wahana Tata Nugraha dari Menteri Perhubungan (2006)
Penghargaan Peduli Pendidikan dari Gubernur Sulawesi Selatan (2006)
Penghargaan Mendukung Tugas Pers dan PWI Sulsel dari PWI Sulawesi selatan (2006)
Anugrah Aksara Pratama / Penghargaan Program Penghapusan Pemberantasan Buta Aksara dan Program Pendidikan Non Formal dalam rangka Hari Aksara Internasional ke-40 dari Menteri Pendidikan Nasional (2005).
Salah satu program pendidikan Ichsan Yasin Limpo yang diterapkan di Kabupaten Gowa adalah SKTB. SKTB merupakan singkatan dari Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan(Automatic Promotion). SKTB adalah sebuah pendekatan yang berupaya mengoptimalkan sistem pelayanan pendidikan dengan memaksimalkan semua komponen pembelajaran dan komponen manajemen sekolah secara efektif. Sistem SKTB mewajibkan setiap peserta didik untuk mengikuti pendidikan dasar. Tujuan yang hendak dicapai dengan sistem SKTB adalah memberikan pelayanan pendidikan secara maksimal pada anak didik, agar dapat belajar secara optimal dalam menuntaskan semua tagihan kompetensi pada seluruh mata pelajaran di setiap satuan pendidikan; dan membantu memfasilitasi pengembangan potensi anak didik secara utuh (kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual dan kecerdasan kinestetik) sejak awal agar terbentuk kepribadian yang utuh. Keunggulan sistem SKTB sendiri yakni peserta didik belajar selalu dalam kondisi psikologis yang positif, percaya diri, jujur dan mampu mengembangkan kreativitas karena nasib mereka tidak ditentukan oleh Ujian Nasional dan tes yang mengukur kemampuan sesaat; dan setiap peserta didik terjamin mendapatkan haknya memperoleh pendidikan dasar 9 tahun.[6]
