Hukum kewarganegaraan Rusia

Kewarganegaraan Rusia diatur oleh undang-undang federal mengenai kewarganegaraan Federasi Rusia (dari tahun 2002, dengan amendemen tahun 2003, 2004, 2006), Konstitusi Federasi Rusia (1993), dan perjanjian-perjanjian internasional yang melingkupi masalah-masalah kewarganegaraan yang melibatkan Federasi Rusia. Sesuai dengan klausul supremasi pada Konstitusi, perjanjian-perjanjian internasional Federasi Rusia memiliki hak lebih tinggi di atas hukum domestik Rusia.^[1]

Sejarah

Ketsaran Rusia menjadi suatu negara multinasional pada abad ke-16. Kata Rossiane, yang ditemukan oleh Lomonosov, banyak digunakan sejak saat itu. Setelah jatuhnya Kekaisaran Rusia, ungkapan "orang Soviet" digunakan untuk penduduk Uni Soviet, tanpa melihat etnisnya. Setelah pembubaran Uni Soviet, kata Rossiyane mulai banyak digunakan lagi.

Pasca Uni Soviet

Sampai tahun 1990, Republik Sosialis Federasi Soviet Rusia (RSFSR) adalah subjek dari federasi Soviet. Pada tahun 1990, kedaulatan negara RSFSR dideklarasikan, meskipun Uni Soviet belum dihapuskan sampai akhir tahun 1991. Pasal 11 deklarasi kedaulatan negara memperkenalkan kewarganegaraan RSFSR. Naskah undang-undang kewarganegaraan telah siap pada musim panas tahun 1991, tetapi belum disahkan oleh Dewan Agung (badan legislatif di RSFSR) hingga tanggal 28 November 1991. Pada 23 Januari 1992 beberapa perubahan sehubungan dengan pembubaran Uni Soviet diterapkan pada naskah. Hasilnya ditandatangani oleh Presiden dan akhirnya mulai berlaku setelah publikasi pada tanggal 6 Februari 1992.

Undang-undang kewarganegaraan tahun 1991

Sesuai dengan Pasal 13, warga negara bekas Soviet yang ada di antara penduduk permanen RSFRSR per tanggal 6 Februari 1992 diakui sebagai warga negara RSFSR. Orang-orang yang menyatakan mereka tidak akan menjadi warga negara RSFSR hingga tanggal 6 Februari 1993 tidak diakui sebagai warga negara RSFSR. Keputusan Dewan Agung Nomor N 5206/1-1 mengakui warga negara Rusia sebagai berikut:

orang-orang yang meninggalkan RSFSR sebelum 6 Februari 1992 untuk belajar, bekerja, berobat, atau alasan pribadi dan kembali setelah 6 Februari 1992
personel militer RSFSR yang berada di luar negeri

Warga negara bekas Soviet yang lahir pada tanggal 30 Desember 1922 atau setelahnya di wilayah teritorial Rusia atau dari seorang warga negara Soviet yang merupakan penduduk tetap RSFSR pada saat lahir diakui sebagai warga negara RSFSR seperti mereka yang menjadi warga negara RSFSR berdasarkan kelahiran (lihat Kasus Smirnov).

Kewarganegaraan Rusia dapat diperoleh:

dengan kelahiran
dengan pendaftaran
dengan naturalisasi
dengan pemulihan kewarganegaraan
dengan pilihan
dengan mengikuti kewarganegaraan orang tua

Undang-undang kompatriot tahun 1999

Pada tahun 1999, meskipun mendapat hak veto Presiden, Majelis Federal mengesahkan Undang-Undang tentang kebijakan negara tentang kompatriot di luar negeri.^[2] Pasal 11 menyatakan bahwa semua warga negara bekas Soviet dan keturunan mereka harus diakui sebagai warga negara Rusia, kecuali mereka telah menyatakan niat mereka untuk menjadi warga negara dari negara lain. Tetapi, pasal tersebut telah dicabut pada tahun 2002 dan orang-orang berdasarkan pasal itu umumnya tidak diakui oleh eksekutif atau pengadilan otoritas Rusia sebagai warga negara Federasi Rusia, kecuali mereka menerima dokumen kewarganegaraan Rusia sebelum pasal itu dicabut. Tidak ada pendapat resmi yang diberikan sebagai penafsiran pasal tersebut. Oleg Kutafin, Ketua Komite Presiden mengenai kewarganegaraan, mengkritik undang-undang ini dalam bukunya Kewarganegaraan Rusia (ISBN 5-7975-0624-6), tetapi konsekuensi hukum dari undang-undang itu tidak dianalisis dalam buku tersebut.

Undang-undang kewarganegaraan tahun 2002

Pada tahun 2002, suatu undang-undang kewarganegaraan baru, yang didukung oleh Presiden Vladimir Putin,^[3]^[4] menggantikan undang-undang tahun 1991.

Kewarganegaraan Rusia dapat diperoleh:

dengan kelahiran
dengan naturalisasi
dengan pemulihan kewarganegaraan
dengan mengikuti kewarganegaraan orang tua

Aturan-aturan kewarganegaraan berdasarkan kelahiran umumnya mengikuti prinsip ius sanguinis, meskipun seorang anak dapat diakui sebagai warga negara Rusia dalam beberapa kasus khusus:

orang tuanya, keduanya adalah penduduk tetap Rusia, adalah seorang warga negara Rusia, tetapi anak tersebut lahir di Rusia dan tidak memperoleh kewarganegaraan lain
anak tersebut ditemukan ditinggalkan di wilayah teritorial Rusia dan orang tuanya tetap tidak diketahui selama lebih dari enam bulan

Naturalisasi biasanya diberikan apabila pemohon memenuhi persyaratan sebagai berikut:

telah menjadi penduduk Rusia selama tidak kurang dari lima tahun
berjanji patuh pada hukum
memiliki sumber pendapatan yang resmi
mampu berbicara bahasa Rusia

Dalam kasus-kasus tertentu, beberapa atau bahkan semua persyaratan di atas dapat dibebaskan berdasarkan suatu Perintah Eksekutif dari Presiden Rusia,^[5] seperti yang terjadi pada tanggal 3 Januari 2013, ketika Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani sebuah Perintah Eksekutif yang memberikan kewarganegaraan Rusia kepada aktor kelahiran Prancis Gérard Depardieu, dengan mengutip kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 89(a) Konstitusi Federasi Rusia.^[6]

Suatu ketentuan khusus dalam undang-undang memungkinkan bagi seorang warga negara bekas Uni Soviet untuk mengajukan permohonan kewarganegaraan Rusia sebelum tahun 2009. Satu-satunya persyaratan adalah yang bersangkutan memiliki izin tinggal sementara atau permanen, atau terdaftar sebagai penduduk tetap Rusia per tanggal 1 Juli 2002 dan memenuhi persyaratan naturalisasi dari p. 2 dan p. 4.

Kewarganegaraan anak-anak (orang di bawah usia 18 tahun) umumnya mengikuti kewarganegaraan orang tua mereka. Jika salah seorang atau kedua orang tuanya memperoleh kewarganegaraan Rusia, anak-anak mereka juga menjadi warga negara Rusia. Jika salah seorang atau kedua orang tuanya kehilangan kewarganegaraan Rusia, anak-anak mereka juga kehilangan kewarganegaraan Rusia. Seorang anak dapat memperoleh atau melepaskan kewarganegaraan Rusia dengan didaftarkan oleh orang tuanya, tapi setidaknya salah seorang dari orang tua haruslah warga negara Rusia dalam kasus ini.

Persyaratan Visa

Persyaratan visa bagi warga negara Rusia adalah pembatasan masuk secara administrasi oleh pihak berwenang negara-negara lain yang ditujukan pada warga negara Rusia. Pada tahun 2016, warga negara Rusia telah memiliki akses bebas visa atau visa saat kedatangan ke 105 negara dan wilayah teritorial, yang menempatkan paspor Rusia pada peringkat ke-48 kemudahan bepergian di dunia menurut Indeks Pembatasan Visa.

Kasus-kasus pengadilan konstitusional

Kasus Smirnov (1996)

Smirnov lahir di wilayah teritorial RSFSR pada tahun 1950. Pada tahun 1979, ia menikah dan pindah tempat tinggal permanen ke RSS Lithuania. Ia bercerai pada tahun 1992 dan kembali ke RSFSR pada 8 Desember 1992. Ia kemudian mendaftar kewarganegaraan Rusia di paspornya, tetapi ditolak oleh pejabat eksekutif. Klaimnya juga ditolak oleh pengadilan dengan yurisdiksi umum, termasuk Mahkamah Agung Federasi Rusia.

Dasar pejabat eksekutif dan pengadilan adalah bahwa sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang Kewarganegaraan, Smirnov adalah bekas warga negara Federasi Rusia, tapi bukan warga negara Federasi Rusia sejak 6 Februari 1992. Ia tidak memiliki pilihan untuk meminta kewarganegaraan Rusia melalui pendaftaran.

Namun, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Pasal 18 Undang-Undang Kewarganegaraan tidak sesuai dengan Konstitusi, karena prosedur pendaftaran Pasal 18 dapat diterapkan untuk warga negara Rusia berdasarkan kelahiran; yaitu, orang-orang yang:

lahir di wilayah teritorial RSFSR
adalah warga negara Uni Soviet
tidak melepaskan kewarganegaraan Rusia
pindah ke republik Soviet lainnya
bukan warga negara republik Soviet lainnya
akhirnya kembali ke Rusia

Ada pendapat bahwa putusan ini megatur bahwa setiap warga negara bekas Uni Soviet yang lahir di wilayah teritorial RSFSR dan tidak pernah melepaskan kewarganegaraan Rusia adalah warga negara Rusia berdasarkan kelahiran, bahkan jika ia juga memiliki kewarganegaraan asing. Pendapat ini didasarkan pada penafsiran Mahkamah Agung atas Pasal 6 Konstitusi yang disebutkan dalam keputusannya: "orang-orang seperti itu... tidak dapat kehilangan kewarganegaraan Rusia, kecuali jika mereka secara eksplisit menyatakan mereka akan melepaskannya". Advokat terkenal yang memberikan dasar itu adalah Anatoly Mostovoy, yang menerbitkan buku Dapatkan Kewarganegaraan Anda Kembali! (ISBN 5-93165-077-6).

Kritik terhadap keputusan itu

1) kesalahan penafsiran Pasal 13 Undang-Undang Kewarganegaraan tahun 1991

Penafsiran Pasal 13 undang-undang tersebut yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi tidak sesuai dengan Pasal 12 undang-undang yang sama, yang menyatakan bahwa kewarganegaraan sebelum undang-undang ini mulai berlaku ditentukan oleh undang-undang sebelumnya. Juga menjadi tidak jelas konsekuensi hukum yang mungkin terimplikasi dengan menyatakan jutaan orang sebagai warga negara Rusia selama puluhan tahun sebelum undang-undang itu berlaku, dan bahkan sebelum kedaulatan RSFSR dideklarasikan.

Interpretasi yang berbeda dari Pasal 13 dapat menjadi "kewarganegaraan berdasarkan kelahiran di masa lalu" mendefinisikan istilah yang digunakan oleh Pasal 18, p. "e" dan Pasal 19, p. 3, pp. "e" (setelah diubah pada tahun 1993).

2) kesalahan penafsiran pasal-pasal konstitusional

Tidak ada dalam undang-undang menyatakan bahwa "kewarganegaraan berdasarkan kelahiran di masa lalu" memberikan kewarganegaraan Rusia pada saat undang-undang itu mulai berlaku. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa "berdasarkan Pasal 6 Konstitusi Federasi Rusia, mereka tetap warga negara Rusia hingga mereka melepaskannya atas kemauan sendiri" (p. 3 penalaran). Tetapi, Konstitusi itu mulai berlaku pada Desember 1993 dan jelas tidak memiliki efek retroaktif (berlaku surut). Pencabutan kewarganegaraan di Uni Soviet legal dan terjadi dari waktu ke waktu. Tidak ada ketentuan undang-undang membatasi konstruksi seperti "seorang warga negara hanya pada saat kelahirannya".

3) tidak ada masalah konstitusional dalam hal ini

Mengikuti logika Mahkamah Konstitusi, Pasal 13 dan 18 undang-undang saling bertentangan. Mahkamah Konstitusi telah menyatakan alasan mahkamah itu menerapkan Pasal 13 dalam kasus ini. Secara umum, mengingat norma-norma hukum yang bertentangan, pengadilan harus memilih salah satu dari mereka (menggunakan asas lex posterior atau lex specialis, atau norma konflik). Jika salah satunya dipilih, tidak perlu memutuskan jika yang lain konstitusional atau tidak. Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk menyatakan suatu norma hukum inkonstitusional karena tidak sesuai dengan norma hukum yang lain.

Kasus Fatullaeva (2007)

Sampai tahun 2001-2002, warga negara bekas Soviet dapat mendaftar status mereka sebagai penduduk permanen di wilayah teritorial Rusia dengan cara yang sama seperti warga negara Rusia.

Undang-undang federal tentang kewarganegaraan Rusia (2002) telah beberapa kali diubah untuk memungkinkan warga negara bekas Soviet yang telah memiliki status penduduk permanen mereka terdaftar per tanggal 1 Juli 2002 untuk mengajukan permohonan kewarganegaraan Rusia.

Fatullaeva telah tinggal di Rusia hingga tanggal tersebut, tapi belum pernah terdaftar sebagai penduduk permanen.

Ia memperkarakan persyaratan pendaftaran penduduk permanen di Mahkamah Konstitusi. Mahkaham Konstitusi menolak klaimnya dengan alasan sebagai berikut:

persyaratan tersebut tidak melanggar hak-hak dan kebebasan konstitusionalnya
negara tidak berkewajiban untuk memberikan kewarganegaraan, kecuali sebagaimana ditentukan oleh hukum, dan Fatullaeva masih dapat memperoleh kewarganegaraan Rusia setelah semua persyaratan hukum dipenuhi

Undang-Undang tentang Status Hukum Orang Asing di Uni Soviet (1981) berlaku hingga tahun 2002. Menurut undang-undang itu, penduduk tetap Uni Soviet adalah orang-orang yang menerima izin tinggal tetap. Orang asing lainnya adalah orang-orang dengan izin tinggal sementara di Uni Soviet. Tetapi, warga negara bekas Soviet tidak mendaftar untuk izin tinggal; mereka mendaftarkan status penduduk permanen mereka dengan cara yang sama dengan warga negara Rusia, sesuai dengan Keputusan Pemerintah Nomor N 290 tanggal 12 Maret 1997.