Heerendiensten

Heerendiensten (dari bahasa Belanda: melayani raja) adalah jenis pekerjaan paksa yang digagas oleh Louis Bonaparte dari Prancis yang berupa pengerahan rakyat yang bertujuan untuk pertahanan sipil dan militer serta pembangunan infrastruktur pemerintahan kolonial itu sendiri. Berbeda dengan tenaga kerja yang menggunakan tawanan atau tahanan, Heerendiensten cenderung mengunakan "Rakyat Bebas" dan kadang masih mendapatkan upah, walau sedikit atau bahkan tidak sama sekali. Di Hindia Belanda (kini Indonesia), bentuk kerja paksa ini dikenal dengan rodi, yang diterapkan oleh pemerintahan kolonial VOC dan kolonial Belanda di Hindia Belanda.

Kerja paksa di Hindia Belanda

Keinginan utama Daendels adalah agar masyarakat Indonesia mau bekerja keras yang dimanfaatkan untuk pembekalan pembangunan kepada kekaisaran Perancis itu sendiri. Herman Willem Daendels adalah seorang pemimpin laki-laki yang dipilih oleh Republik Batavia untuk memerintah daerah Indonesia, terutama wilayah Jawa. Untuk mewujudkan keinginannya dan keinginan Republik Batavia itu, dia membentuk beberapa langkah yang akan membawa pengaruh ke dalam bidang pertahanan, bidang keamanan dan juga administrasi.

Dalam hal bidang pertahanan dan keamanan, Daendels melakukan beberapa kegiatan untuk mencapai tujuannya, seperti membangun benteng-benteng pertahanan baru dan juga membangun pangkalan angkatan laut di daerah Ujungkulon dan Anyer. Namun, pembangunan pangkalan angkatan laut di daerah Ujungkulon ini tidak berhasil.

Selain itu, masih ada juga tindakan-tindakan Daendels yang lainnya seperti meningkatkan jumlah tentara, dan membangun jalan raya dari Anyer sampai Panarukan sepanjang 1100 km. Kegiatan ini mengubah citra Daendels. Dulu, dia dikenal sebagai seorang pemuda yang memegang teguh semboyan Revolusi Prancis, setelah semua itu terjadi, dia menjadi seorang pemuda yang kejam dan diktator.

Selama ini masyarakat mengetahui jika rakyat yang melakukan kerja rodi itu tidak dibayar dan dipaksa. Menurut sejarawan Djoko Marihandono, sebenarnya Daendels telah menyiapkan upah sebesar 30.000 ringgit untuk menggaji serta memberi makan para mandor dan pekerja rodi yang disalurkan melalui perantara residen dan bupati. Tetapi diketahui bahwa uang tersebut telah dikorupsi oleh para bupati sehingga tidak sampai ke tangan pekerja. Hal ini tercatat dalam arsip laporan Pemerintah Prancis saat itu, tetapi hal ini masih diragukan kebenarannya oleh publik.^[1]

Bentuk heerendiensten

Bentuk kerja paksa yang diberlakukan oleh pemerintah kolonial kepada rakyat di antaranya mendayung perahu, membuat fasilitas jalan atau jembatan, tanam paksa, membangun perbentengan, kerja blandong (penebangan kayu), dan kerja di perkebunan pemerintah.