Front Bersatu untuk Demokrasi Menentang Kediktatoran (UDD) (bahasa Thai: แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ; นปช., atau diterjemahkan sebagai Aliansi Demokratik Nasional menentang Kediktatoran), yang para pendukungnya biasa disebut kaus merah, adalah sebuah kelompok kepentingan politik yang menentang Aliansi Rakyat untuk Demokrasi (PAD), Kudeta Thailand 2006, dan para pendukung kudeta. Para pemimpin UDD terkemuka termasuk Jatuporn Prompan, Nattawut Saikua, Veera Musikapong, Charan Ditthapichai, dan Weng Tojirakarn. Para pemimpin UDD terkemuka termasuk Jatuporn Prompan, Nattawut Saikua, Veera Musikapong, Charan Ditthapichai, dan Weng Tojirakarn. UDD bersekutu dengan Partai Pheu Thai, yang digulingkan oleh kudeta militer 2014. Sebelum pemilihan umum nasional Juli 2011, UDD menyatakan bahwa pemerintahan Abhisit Vejjajiva mengambil alih kekuasaan secara tidak sah, didukung oleh Angkatan Darat Thailand dan yudisial. UDD menyerukan agar Parlemen Thailand dibubarkan sehingga pemilihan umum dapat diadakan. UDD menuduh elite ekstra-demokratis negara ini—militer, yudisial, beberapa anggota dewan penasihat, dan para pejabat tidak terpilih lainnya-merongrong demokrasi karena ikut campur dalam politik.[3] UDD sebagian besar terdiri dari warga pedesaan dari timur laut (Isan) dan Thailand utara, dari kelas bawah perkotaan dari Bangkok, dan kaum intelektual. Meskipun gerakan ini tampaknya memperoleh dukungan dari mantan perdana menteri di pengasingan Thaksin Shinawatra, tidak semua anggota UDD mendukung perdana menteri yang digulingkan tersebut.[4]
Chairat Charoensin-o-larn (2013). Redrawing Thai Political Space: The Red Shirt Movement. Cleavage, Connection and Conflict in Rural, Urban and Contemporary Asia. Ari Springer. hlm. 201–222.
Michael J. Montesano; Pavin Chachavalpongpun; Aekapol Chongvilaivan, ed. (2012). Bangkok May 2010: Perspectives on a Divided Thailand. Singapore: ISEAS Publishing.
Jim Taylor (April 2012). "Remembrance and Tragedy: Understanding Thailand's "Red Shirt" Social Movement". Sojourn — Journal of Social Issues in Southeast Asia. 27 (1): 120–152. doi:10.1355/sj27-1d.