Flyover Sitinjau Lauik

Artikel ini perlu diwikifikasi agar memenuhi standar kualitas Wikipedia. Anda dapat memberikan bantuan berupa penambahan pranala dalam, atau dengan merapikan tata letak dari artikel ini. Untuk keterangan lebih lanjut, klik [tampil] di bagian kanan. Mengganti markah HTML dengan markah wiki bila dimungkinkan. Tambahkan pranala wiki. Bila dirasa perlu, buatlah pautan ke artikel wiki lainnya dengan cara menambahkan "[[" dan "]]" pada kata yang bersangkutan (lihat WP:LINK untuk keterangan lebih lanjut). Mohon jangan memasang pranala pada kata yang sudah diketahui secara umum oleh para pembaca, seperti profesi, istilah geografi umum, dan perkakas sehari-hari. Sunting bagian pembuka. Buat atau kembangkan bagian pembuka dari artikel ini. Susun header artikel ini sesuai dengan pedoman tata letak. Tambahkan kotak info bila jenis artikel memungkinkan. Hapus tag/templat ini.

Flyover Sitinjau Lauik merupakan sebuah flyover yang berada di Jalan Padang–Solok tepatnya di Lubuk Kilangan Kota Padang, Sumatera Barat. Flyover ini rencananya akan dibangun dengan Skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dengan Hutama Karya sebagai kontraktornya dengan nilai Investasi mencapai 4,8 triliun^[1]. Flyover Sitinjau Lauik ini direncakan memiliki dua Panorama yaitu Panorama 1 dibangun diperkirakan nilai Investasinya mencapai 1,163 Triliun yang rencananya dibangun sepanjang 2,78 KM dengan 4 buah Jembatan Layang dengan Lebar badan jalan flyover 2 X 3,5 meter ditunjang bahu luar selebar 1,5 meter dan trotoar 0,5 meter ^[2][3] dan untuk Panorama 2 nilai Investasinya diperkirakan mencapai 2,051 Triliun^[4]. Pembangunan Flyover ini untuk memperbaiki aspek geometrik jalan menjadi lebih baik yakni, gradien maksimal dari yang awalnya 26% menjadi 8% dan radius tikungan yang semula kurang dari 15 meter menjadi kurang dari 95 meter, dan jarak pandang menjadi lebih baik^[5]. Fly over ini terdiri dari jalan dan jembatan dengan 5 tahap pengerjaan buat jalan, dan 4 tahap untuk jembatan.^[6]

Sitinjau Lauik merupakan Jalanan Ekstrim yang menghubungkan Kota Padang dan Kota Solok yang berjarak sekitar 6 Km, Sedangkan panjang keseluruhan jalan Nasional yang menghubungkan Padang dengan Solok ini berjarak 53 Km^[7]. Jalan ini Merupakan jalan nasional sekaligus jalan Lintas Sumatera yang menghubungkan ke Dhamasraya, Jambi hingga ke Pulau Jawa yang ramai dilewati oleh orang maupun barang dan truk-truk besar yang mengangkut logistik mengarah ke Kota Padang atau sebaliknya. Meskipun Jalan ini Ekstrim tapi ramai dilewati karena merupakan jarak terdekat dari Solok menuju Kota Padang dengan jarak 53 Km atau sekitar 1,5 Jam perjalanan, alternatif lainnya adalah melewati Kota Padang Panjang tapi jaraknya lebih jauh hampir 3 kali lipat yaitu dengan Jarak 132 Km^[8].

Stitinjau Lauik ini berada di kawasan Hutan Lindung dengan tingkat kemiringan Jalan mencapai 45 derajat Jalanan ini Penuh dengan Tanjakan danTurunan Terjal, dipenuhi belokan tajam, tebing dan jurang mengikuti kontur perbukitan. Selain itu pada saat hujan gerimis biasanya diselimuti oleh kabut tebal yang dapat mengganggu jarak Pandang pengendara sehingga pengendara harus ekstra hati-hati agar tidak terperosok ke Jurang.

Dikarenakan memiliki kemiringan yang Ekstrim maka di daerah Sitinjau Lauik ini rawan terjadi kecelakaan dan Tanah longsor yang mengakibatkan kerugian Materil dan Immateril hingga menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Menurut data dari Polresta Padang selama selama periode 2016-2020 sebanyak 50 kecelakaan, Meninggal 19 orang, Luka Berat 9 orang, luka ringan 111 orang.^[9] selain itu untuk truk yang bertonase besar sering kali gagal menanjak, kendaraan hilang kendali rem blong yang sering menyebabkan kecelakaan beruntun dan kendaraan masuk Jurang.^[10]

Jalanan Sitinjau Lauik merupakan salah satu urat nadi perekonomian Sumatera Barat. Arus barang yang datang dari Jakarta dan provinsi tetangga seperti Lampung, Palembang dan Jambi harus melewati jalanan Sitinjau Lauik yang merupakan bagian dari Jalan Trans Sumatera. Terputusnya jalur di Sitinjau Lauik akan menghambat kelancaran arus barang ke Padang yang efeknya secara ekonomi akan terasa dan naiknya Inflasi daerah.

Proyek pembangunan Flyover Sitinjau Lauik ini sudah diinisiasi pembangunanya sejak tahun 2012 silam bahkan sudah ada Studi Kelayayakannya, tapi hingga tahun 2019 rencana itu menguap begitu saja dan hilang begitu saja.

Pada tahun 2019 Komisi V DPR RI dengan Bupati Epyardi mengusulkan kepada kementrian PUPR agar pembanguan Flyover Sitinjau Lauik dipercepat karena terjadi rawan longsor dan kecelakaan lintas yang terjadi setiap hari.^[11]

Pada Bulan 29 Januari 2021 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Wakil Gubernur Nasrul Abit dalam rapat pembangunan Infastruktur Sumbar Kembali menyampaikan usulan kepada perwakilan Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Kemaritiman dan Investasi melalui Djoko Hartoyo selaku Asisten Deputi Infrastruktur Pengembangan Wilayah, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi terkait pembangunan jembatan layang atau fly over Panorama 1 Sitinjau Lauik Kota Padang dan didanai Oleh APBN.^[12]

Sebagai tindak lanjut dari usulan itu pada Tanggal 8 April 2021 Menteri PPN/Bappenas Soharso Monoarfa mengunjungi rencana pembangunan flyover Sitinjau Lauik di Lubuk Kilangan Padang, pada kunjungan tersebut Menteri PPN/Bappenas mengatakan bahwa pembangunan Flyover Sitinjau Lauik telah masuk kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) prioritas bersama 35 Major Project RPJMN lainnya di seluruh Indonesia. Pembangunan FIyover ini menjadi Prioritas karena untuk mengatasi kecelakaan dan keselamatan pengendara.^[13]

Pada bulan Juni 2021 Opsi pembangunan Flyover sempat dibatalkan setelah sebelumnya disetujui oleh pemerintah pusat. Opsi ini bukan tanpa alasan, berikut ini adalah beberapa alasannya.

• Kondisi Keuangan negara masih sulit karena masih dalam suasana Pandemi COVID-19 yang dimana keuangan negara banyak digunakan untuk penangan pandemi
• Memakan Biaya yang sangat mahal, seperti diketahui pembangunan Flyover ini terdiri dari 2 Panorama yaitu Panorama 1 dan Panorama 2, untuk pembangunan Panorama 1 diperkirakan menelan biaya 1,5 Triliun sedangkan untuk Pembangunan Panorama 2 diperkirakan biayanya mencapai 2,5 Triliun ditambah lagi daerah Sumatera Barat adalah daerah rawan gempa yang memerlukan teknik khusus dalam pembangunannya yang tentu saja menambah anggaran pembangunannya
• Mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang berakhir 2024 yang dikhawatirkan tidak Masuk dalam RPJM Pemerintah selanjutnya yang dikhawatirkan proyeknya menjadi mangkrak.

Meskipun tidak masuk dalam opsi pembanguan flyover Sitinjau lauik bukan berarti tidak ada penanganan terhadap jalan Sitinjau Lauik ini, opsi yang dipilih adalah melakukan pelebaran jalan untuk mengubah geomitri jalan agar kemiringan jalannya tidak tajam yang bukan berarti tidak ada jembatan layangnya yang tentu saja biaya pembangunannya jauh lebih murah. Kementerian PUPR sedang menghitung perkiraan anggaran dan mengevaluasi desain jembatan layang sebelumnya, mempertimbangkan titik mana yang desainnya bisa dipakai, dan bagaimana memperbaiki geometri jalan dengan harga jauh lebih murah^[14]

Pada Tanggal 2 November 2022 Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengunjungi rencana pembangunan Flyover Sitinjau Lauik di Lubuk Kilangan, Padang. Pada kunjungan itu Pak Basuki mengatakan bahwa fokus pembangunan pada saat ini adalah Panorama 1 dengan total Panjang 2,78 Km yang dimana desain Flyovernya sedang proses sedangkan Panorama 2 kita tangani parsial dengan perbaikan geometri jalan sedangkan untuk proses perizinan lahan termasuk kawasan hutan lindung akan diselesaikan oleh Pemerintah Daerah.^[15]

Pada Tanggal 20 Desember 2022 Menteri BUMN Erik Thohir bersama dengan Anggota DPR RI Andre Rosiade mengunjungi rencana pembangunan flyover Sitinjau Lauik, dalam kunjungan itu menteri BUMN mengatakan bahwa dia telah menunjuk PT Hutama Karya (Persero) untuk mempersiapkan proyek tersebut yang rencana pembangunannya akan dimulai pada bulan Oktober 2023^[16] dia juga mengatakan Flyover ini akan dibanguan sepanjang 10,5 Km dengan anggaran 4,8 T yang tentunya pembangunan infrastruktur perlu dibangun untuk menunjang pariwisata Sumatera Barat^[17].

Pada Tanggal 31 Maret 2023 Dokumen dan studi kelayakan pengusahaan KPBU flyover Sitinjau Lauik tersebut telah dikirim oleh Dirut PT Hutama Karya selaku pimpinan Konsorsium PT HK Infrastruktur. Dimana telah dilakukannya tahapan value engineering bersama kementerian PUPR, KNKT, Bappeda, Dinas BMCKTR, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan dan Dinas Perhubungan Sumbar serta lembaga terkait lainnya.^[18]

Pada Tanggal 25 Oktober 2023 Presiden Joko Widodo Mengunjungi Kepulauan Mentawai Sumatera Barat dan bertemu dengan Gubernur Sumatera Barat dan pejabat terkait lainnya. Pada saat pertemuan antara Gubernur Sumbar dengan Presiden Jokowi banyak hal yang dibicarakan salah satunya adalah tentang rencan pembangunan Flyover Sitinjau Lauik dan Alhamdulillah di respon dengan baik oleh Presiden Jokowi dengan langsung menelpon Mentri PUPR yang Isyaallah tanggal 19 Desember 2023 akan dilakukan Ground Breaking pembangunan Flyover Sitinjau Lauik oleh Presiden Joko Widodo.^[19]

Pada tanggal 30 Oktober 2023 Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyetujui prakarsa Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Flyover (Jalan Layang) Sitinjau Lauik, Sumatera Barat, melalui surat dengan nomor BM 0201-Mn/2407.

Menanggapi hal itu Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan segera Merevisi RT RW Sumbar yang memasukan flyover Sitinjau Lauik kedalamnya serta mendorong percepatan izin penggunaan kawasan hutan lindung dari Kementerian LHK karena proses pembangunannya berada di kawasan hutan, agar proses Groundbreaking pada tanggal 19 Desember 2023 dapat terealisasi maka kedua hal tersebut harus segera diselesaikan.^[20]

Pada tanggal 23 November 2023 Kementrian PUPR melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan menggelar Market Sounding atau penjajakan minat pasar untuk proyek pembangunan Flyover Sitinjau Lauik menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). melalui skema KPBU, urgensi penyediaan layanan infrastruktur dapat diselenggarakan tanpa sepenuhnya tergantung dari ketersediaan anggaran Pemerintah. Selain itu, pemerintah dapat memberikan berbagai fasilitas dan kemudahan yang diharapkan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur di Indonesia, diantaranya melalui pembiayaan sebagian konstruksi, dukungan kelayakan, serta jaminan pemerintah pada proyek KPBU.

Proyek KPBU Flyover Sitinjau Lauik merupakan proyek atas prakarsa badan usaha (unsolicited) yang mempunyai nilai investasi sebesar Rp2,824 triliun dengan panjang jalan 2,781 km dan masa konsesi selama 12,5 tahun. Skema pengembalian investasi yang digunakan pada proyek ini berupa pembayaran Availability Paymen (AP) dari pemerintah kepada badan usaha, dan direncanakan akan memasuki tahap lelang pada akhir kuartal I tahun 2024^[21]

Pada Tanggal 19 Februari 2024 Dirjen Bina Marga menyurati Gubernur Sumatera Barat perihal penyampaian dokumen perencanaan pengadaan tanah (DPPT) dalam rangka penerbitan penetapan lokasi proyek KPBU Fly Over Sitinjau Lauik. Dalam surat dengan Nomor: PS0102-Db/147 telah disusun dengan rencana trase sepanjang ± 2,78 Km. Total lahan yang dibutuhkan seluas ± 18,7 Ha yang terdiri dari kepemilikan lahan masyarakat ± 12,8 Ha, kawasan hutan lindung ± 4,94 Ha yang masuk ke dalam Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPPIB), jalan nasional ± 0,5 Ha dan sungai (termasuk sempadan) ± 0,4 Ha.^[22]