Diplomasi jebakan utang adalah jenis diplomasi yang didasari oleh utang-piutang dalam sebuah hubungan bilateral antarnegara. Diplomasi ini melibatkan suatu negara pemberi utang yang secara sengaja memperpanjang kredit berlebihan ke negara penerima utang. Hal ini diduga dilakukan supaya negara pemberi utang dapat memperoleh konsesi ekonomi atau politik dari negara pengutang ketika negara tersebut tidak dapat memenuhi kewajiban utangnya (sering kali pinjaman berbasis aset, termasuk infrastruktur). Persyaratan pinjaman sering kali tidak diumumkan ke masyarakat dan uang pinjaman biasanya digunakan untuk membayar kontraktor dari negara pemberi utang.
Pinjaman yang diberikan oleh Republik Rakyat Tiongkok untuk membangun Pelabuhan Hambantota di Sri Lanka disebut sebagai contoh diplomasi perangkap utang oleh para kritikus, menyusul kegagalan Sri Lanka untuk membayar kewajiban utang dan sewa 99 tahun berikutnya yang diberikan kepada Tiongkok sebagai pengganti pembayaran.
Salah satu contoh yang paling sering disebutkan dari dugaan diplomasi perangkap utang oleh Tiongkok adalah pinjaman yang diberikan kepada pemerintah Sri Lanka oleh Bank Exim China untuk membangun Pelabuhan Magampura Mahinda Rajapaksa[1] dan Bandara Internasional Mattala Rajapaksa.Perusahaan Tiongkok milik negara China Harbour Engineering Company dan Sinohydro Corporation disewa untuk membangun Pelabuhan Magampura dengan biaya US $ 361 juta yang 85% didanai oleh Bank Ekspor-Impor milik negara China dengan tingkat bunga tahunan 6,3%.[2]Karena ketidakmampuan Sri Lanka untuk membayar hutang di pelabuhan, pinjaman tersebut disewakan kepada China Merchants Port Holdings Company Limited milik pemerintah China dengan sewa 99 tahun pada 2017.[3]Hal ini menyebabkan kekhawatiran di Amerika Serikat, Jepang,[4] dan India bahwa pelabuhan tersebut dapat digunakan sebagai pangkalan angkatan laut Tiongkok[5] untuk menampung saingan geopolitik Tiongkok.
