|
Berita palsu di VietnamBerita palsu di Vietnam ditangani secara hukum melalui beberapa undang-undang di Vietnam. Namun tidak ada undang-undang di Vietnam yang secara khusus mengatur penyebaran berita palsu dan penanganannya secara hukum. Berita palsu hanya menjadi salah satu pengaturan hukum yang dimasukkan dalam beberapa undang-undang di Vietnam sejak akhir dasawarsa 2010-an. Selama masa Pandemi Covid-19 di Vietnam, pencegahan dan penghentian berita palsu di Vietnam ditangani oleh Kementerian Keamanan Publik Vietnam. Beberapa resolusi hukum dan rencana tugas yang dilaksanakan oleh Kementerian Keamanan Publik Vietnam hanya menangani penyebaran informasi palsu di dunia maya yang bersifat anti-partai dan anti-negara. Semengtara itu, informasi palsu berkaitan dengan situasi Pandemi Covid-19 di Vietnam ditangani oleh seluruh badan regulasi, kementerian dan pemerintahan daerah di Vietnam. Pada bulan Januari 2021, Kementerian Informasi dan Komunikasi Vietnam mendirikan Pusat Anti-Berita Palsu Vietnam untuk menerima pengaduan tentang berita palsu dan mengklarifikasinya sebagai berita palsu atau berita bohong kepda publik di Vietnam. Pada kuartal pertama tahun 2021, sebanyak 38 berita dinyatakan sebagai berita palsu dan berita bohong yang semuanya berkaitan dengan situasi pencegahan serta pengendalian Pandemi Covid-19 di Vietnam.[1] Perundang-undanganDalam wilayah hukum Vietnam terdapat undang-undang yang mengatur tentang penyebaran berita palsu. Namun tidak ada undang-undang yang secara khusus mengatur tentang berita palsu di Vietnam. Berita palsu hanya diatur dalam undang-undang di Vietnam sebagai bagian dari undang-undang lain. Sejak 1 Januari 2017, penanganan hukum atas berita palsu diberlakukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kemudian pada tanggal 1 Januari 2018, penanganan hukum atas berita palsu diberlakukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penanganan berita palsu juga diberlakukan dalam Undang-Undang Keamanan Siber sejak tanggal 1 Januari 2019. Berita palsu tidak didefinisikan secara khusus di dalam semua undang-undang tersebut dan hanya ada larangan penyediaan dan penyebaran informasi palsu. Larangan penyebaran informasi palsu juga hanya dilakukan bila informasi palsu yang disebarkan dapat menimbulkan kebingungan bagi publik, kerugian bagi ekonomi, menghalangi tugas badan regulasi atau penegak hukum, serta melanggar hak dan kepentingan sah dari suatu individu maupun organisasi di Vietnam.[2] Pencegahan dan penghentianPada masa Pandemi Covid-19 di Vietnam, Pemerintah Vietnam telah memberikan tugas kepada Kementerian Keamanan Publik untuk melaksanakan beberapa dokumen berisi resolusi hukum dan rencana tugas Kementerian Keamanan Publik yaitu Resolusi Nomor 35-NQ/TW Politbiro, Rencana Nomor 306-KH/BTGTW Arahan Komite Pengarah 35 Komite Sentral, dan Rencana Nomor 235/KH-BCA-A05. Penugasan tersebut bertujuan untuk mencegah dan menghentikan penyebaran berita palsu. Dokumen-dokumen tersebut mengharuskan semua badan regulasi, kementerian, dan pemerintahan daerah terkait di Vietnam untuk secara proaktif mencegah penyebaran informasi yang anti-partai dan anti-negara di dunia maya. Selain itu, pihak pemerintahan di Vietnam juga harus menanggapi situasi Pandemi Covid-19 di Vietnam untuk menangani informasi palsu dan informasi yang berbahaya bagi Pemerintah Vietnam.[1] Pengaduan dan klarifikasiPada bulan Januari 2021, Kementerian Informasi dan Komunikasi Vietnam mendirikan Pusat Anti-Berita Palsu Vietnam.[3] Tanggung jawab yang diberikan oleh Kementerian Informasi dan Komunikasi Vietnam kepada Pusat Anti-Berita Palsu Vietnam ialah menerima, menangani dan memverifikasi laporan tentang berita palsu untuk kemudian dilaporkan sebagai disinformasi atau berita palsu kepada publik.[4] Pusat Anti-Berita Palsu Vietnam telah menerima lebih dari 1.100 laporan tentang berita palsu pada kuartal pertama tahun 2021 dengan 38 berita di antaranya dinyatakan sebagai berita palsu dan berita bohong. Semua berita palsu dan berita bohong tersebut berkaitan dengan situasi pencegahan serta pengendalian Pandemi Covid-19 di Vietnam.[1] Referensi
|