|
Berita palsu di KambojaBerita palsu di Kamboja tidak diberi definisi yang jelas oleh Pemerintah Kamboja. Definisi berita palsu hanya dibatasi sebagai suatu berita tidak benar yang dapat menyebabkan kerugian terhadap keamanan nasional, stabilitas politik, dan reputasi nasional Kamboja. Penyebaran berita palsu telah menimbulkan kekacauan informasi bagi publik di Kamboja terutama mengenai Raja Kamboja, pemimpin politik di Kamboja dan kepentingan publik. Pemerintah Kamboja tidak membuat undang-undang anti-berita palsu dan mengutamakan penggunaan undang-undang yang telah ada untuk menangani penyebaran berita palsu. Namun pada tanggal 11 Maret 2020, Kementerian Informasi Kamboja membentuk Komite Anti-Berita Palsu. Tugas Komite Anti-Berita Palsu yaitu melakukan pemantauan, pemeriksaan fakta dan memberikan tanggapan kepada masyarakat terhadap suatu berita palsu yang tersebar di Kamboja. Pemeriksaan fakta dilakukan oleh Komite Anti-Berita Palsu melalui bekerja sama ddengan kementerian yang terlibat dalam program literasi media di Kamboja. Komite Anti-Berita Palsu diberi wewenang untuk mengambil tindakan pemblokiran terhadap situs web, akun, atau laman web yang mempromosikan informasi palsu yang dapat menyebabkan keresahan sosial di Kamboja. DefinisiKamboja merupakan salah satu negara di Asia Tenggara Daratan yang pemerintahnya tidak memberikan definisi yang jelas tentang berita palsu. Pemaknaan berita palsu di Kamboja hanya sebagai suatu berita tidak benar yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap keamanan nasional, stabilitas politik, dan reputasi nasional. Pemahaman terhadap berita palsu di Kamboja hanya berdasarkan teks hukum yang dikutip oleh otoritas pemerintahan selama penanganan berita palsu sejak tahun 2007 hingga tahun 2020.[1] Pendefinisian berita palsu di Kamboja umumnya untuk mengadakan pengendalian terhadap ruang digital.[2] Topik dan dampakPenyebaran berita palsu telah menghasilkan dampak negatif bagi masyarakat di Kamboja karena menimbulkan kekacauan informasi. Khmer Times mencatat sebanyak 525 berita palsu disebarkan pada kuartal pertama tahun 2021. Sebanyak 215 berita palsu di antaranya membahas tentang Raja Kamboja dan pemimpin politik di Kamboja. Selain itu, berita-berita palsu yang tersebar pada kuartal pertama tahun 2021 berkaitan dengan kepentingan publik.[3] PenangananPemerintah Kamboja tidak membuat undang-undang anti-berita palsu. Penanganan masalah berita palsu di Kamboja dilakukan dengan mengutamakan undang-undang yang telah ada. Sebelum terjadinya Pandemi Covid-19 di Kamboja, pengendalian penyebaran berita palsu di Kamboja hanya dengan mengharuskan kepada semua media cetak dan media dalam jaringan untuk mendaftar ke Kementerian Informasi atau izin usahanya dicabut.[4] Pada Januari 2020, Khieu Kanharith selaku Menteri Informasi Kamboja mengesampingkan penyusunan undang-undang baru untuk melawan berita palsu dan disinformasi. Khieu Kanharith memilih untuk menekankan pendidikan kepada jurnalis dengan tujuan pemastian akses publik terhadap informasi yang dapat dipercaya.[4] Namun pada tanggal 11 Maret 2020, Kementerian Informasi Kamboja membentuk Komite Anti-Berita Palsu.[5] Tugas yang diberikan kepada Komite Anti-Berita Palsu ialah melakukan pemantauan terhadap penyebaran berita palsu di media sosial. Setelah itu, Komite Anti-Berita Palsu ditugaskan melakukan pemeriksaan fakta kepada otoritas yang berwenang dan memberikan tanggapan kepada masyarakat secara tepat waktu.[5] Pemeriksaan fakta oleh Komite Anti-Berita Palsu melibatkan tiga kementerian yang mengadakan program literasi media di Kamboja. Ketiganya ialah Kementerian Pendidikan, Kementerian Pos dan Telekomunikasi, serta Kementerian Informasi.[6] Komite Anti-Berita Palsu kemudian diberi wewenang untuk mengambil tindakan dengan otoritas terkait berupa pemblokiran terhadap situs web, akun, atau laman web yang mempromosikan informasi palsu yang dapat menyebabkan keresahan sosial.[5] ReferensiCatatan kaki
Daftar pustaka
|