Badan Bank Tanah

Badan Bank Tanah Bank Tanah
Gambaran umum
Singkatan	Bank Tanah
Dasar hukum pendirian	PP Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah
Sifat	Transparan, akuntabel, dan nonprofit, bertanggung jawab kepada Presiden melalui Komite
Kementerian atau lembaga terkait	Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia
Struktur
Komite	Ketua: Agus Harimurti Yudhoyono (Menteri ATR/BPN) Anggota: Sri Mulyani Indrawati (Menteri Keuangan) Anggota:Basuki Hadimuljono (Menteri PUPR) Sekretaris Komite: Ir. Suyus Windayana, M.App.Sc.
Dewan Pengawas	Ketua: Ir. Embun Sari, M.Si. Anggota: Ir. Iwan Djuniardi, MM Sekretaris Dewan: Deni Ahmad Hidayat, S.H., M.H.
Badan Pelaksana	Kepala Badan Bank Tanah: Parman Nataatmadja Deputi Perencanaan Strategis dan Pengadaan Tanah: Perdananto Aribowo Deputi Pemanfaatan dan Kerja Sama Usaha: Hakiki Sudrajat
Kantor pusat
Jl. H. Agus Salim No.58, RT.8/RW.4, Gondangdia, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Situs web
https://banktanah.id/
Sunting kotak info • L • B

Badan Bank Tanah adalah lembaga khusus (sui generis) yang berbentuk Badan Hukum Indonesia, didirikan oleh Pemerintah Pusat dengan wewenang khusus untuk mengelola tanah milik negara.^[1] Badan ini dibentuk oleh pemerintah pusat sebagai lembaga yang memiliki kewenangan khusus dalam pengelolaan tanah. Tanah yang dikelola harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk kepentingan masyarakat dan negara.^[2]

Sebagaimana telah diatur pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah. Bank Tanah mempunyai fungsi, antara lain:

1. Perencanaan;
2. Perolehan tanah;
3. pengadaan tanah;
4. pengelolaan tanah;
5. Pemanfaatan tanah; dan
6. Pendistribusian tanah.

Selanjutnya, dalam rangka untuk mendukung berjalannya fungsi Bank Tanah, Bank Tanah memiliki tugas yang telah diatur dalam Pasal 3 ayat (2) PP 64/2021 sebagai berikut:

1. Melakukan perencanaan kegiatan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan;
2. Melakukan perolehan tanah yang dapat bersumber dari penetapan pemerintah dan pihak lain;
3. Melakukan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum atau pengadaan tanah secara langsung;
4. Melakukan pengelolaan tanah dari kegiatan pengembangan, pemeliharaan dan pengamanan, dan pengendalian tanah;
5. Melakukan pemanfaatan tanah melalui kerja sama pemanfaatan dengan pihak lain; dan
6. Melakukan pendistribusian tanah dengan melakukan kegiatan penyediaan dan pembagian tanah.^[3]

• (Indonesia) Situs web resmi Badan Bank Tanah